INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan
penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi
dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak
terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang
sama.

1. Kecelakaan Transportasi adalah peristiwa atau kejadian
pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan
kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau
kerugian harta benda.

1. Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan
kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan
Investigasi Kecelakaan Transportasi.

1. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan
sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang
bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta
api.

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara,
tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan
bumi yang digunakan untuk penerbangan.

1. Kejadian . . .

---

1. Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian
Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan
berdasarkan prinsip:
- tidak untuk mencari kesalahan (no blame);
- tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (no judicial);
dan
- tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab
menanggung kerugian (no liability).

Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan untuk
mengungkap suatu peristiwa kecelakaan transportasi secara
profesional dan independen guna memperoleh data dan fakta
penyebab terjadinya kecelakaan transportasi.

Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Komite
Nasional Keselamatan Transportasi.

Kedudukan, Tugas, dan Organisasi Komite Nasional
Keselamatan Transportasi diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB II . . .

---

Investigasi Kecelakaan Transportasi dilakukan terhadap:
- kecelakaan Kereta Api;
- kecelakaan Kapal;
- kecelakaan Pesawat Udara; dan
- kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum.

Kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a terdiri atas:
- tabrakan antar Kereta Api;
- Kereta Api terguling;
- Kereta Api anjlok; dan/atau
- Kereta Api terbakar.

Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b terdiri atas:
- Kapal tenggelam;
- Kapal terbakar;
- Kapal tubrukan; dan/atau
- Kapal kandas.

Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas
landas, atau selama penerbangan;
- tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara
dengan fasilitas di bandar udara;
- Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan;
dan/atau
- Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious
incident).

### Pasal 10 . . .

---

Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- tabrakan antar kendaraan bermotor umum, antara
kendaraan bermotor umum dengan Kereta Api, atau
antara kendaraan bermotor umum dengan fasilitas atau
dengan benda-benda lainnya;
- kendaraan bermotor umum terguling;
- kendaraan bermotor umum jatuh ke jurang atau sungai;
dan/atau
- kendaraan bermotor umum terbakar.

(1) Setiap investigasi kecelakaan Kereta Api, Kapal, Pesawat

Udara, dan kecelakaan tertentu terhadap kendaraan
bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

(2) Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam

melakukan investigasi kecelakaan tertentu terhadap
kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Kecelakaan Kereta Api yang wajib dilakukan Investigasi
Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu
kecelakaan yang mengakibatkan:
- korban jiwa; dan/atau
- kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kereta Api yang
mengakibatkan rintang jalan selama lebih dari 6 (enam)
jam untuk 2 (dua) arah.

(1) Kecelakaan Kapal yang wajib dilakukan Investigasi

Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional
Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 meliputi:

• kecelakaan . . .

---

- kecelakaan Kapal dengan bobot lebih dari GT 100
(seratus Gross Tonage) untuk Kapal penumpang,
Kapal penyeberangan, dan Kapal ikan; atau
- kecelakaan Kapal dengan bobot lebih dari GT 500
(lima ratus Gross Tonage) untuk Kapal barang dan
Kapal tangki.

(2) Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu kecelakaan yang mengakibatkan:
- korban jiwa;
- kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kapal
dan/atau fasilitas di perairan; dan/atau
- pencemaran laut.

Investigasi Kecelakaan Transportasi terhadap Kapal asing
yang mengalami kecelakaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan atas permintaan negara
bendera Kapal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
internasional dan hukum nasional.

Dalam hal Kapal berbendera Indonesia mengalami kecelakaan
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Komite
Nasional Keselamatan Transportasi melakukan Investigasi
Kecelakaan Transportasi di negara tempat terjadinya
kecelakaan sesuai dengan ketentuan internasional.

(1) Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan
Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi yaitu kecelakaan yang mengakibatkan:
- korban jiwa/luka serius; dan/atau
- kerusakan berat pada peralatan/fasilitas yang
digunakan.

(2) Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pula terhadap
Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (serious
incident).

### Pasal 17 . . .

---

(1) Pesawat Udara asing yang mengalami kecelakaan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib
dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh
Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

(2) Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil
resmi dari negara (acredited representative) tempat
Pesawat Udara didaftarkan, negara tempat badan usaha
angkutan udara, negara tempat perancang Pesawat
Udara, dan negara tempat pembuat Pesawat Udara,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Pesawat Udara yang didaftarkan di Indonesia
mengalami kecelakaan di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Komite Nasional Keselamatan
Transportasi dapat mengirimkan wakil resmi dari negara
(acredited representative) untuk berpartisipasi dalam
investigasi tersebut.

Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- terdapat korban jiwa paling sedikit 8 (delapan) orang;
- mengundang perhatian publik secara luas;
- menimbulkan polemik/kontroversi;
- menimbulkan prasarana rusak berat;
- berulang-ulang pada merek dan/atau tipe kendaraan
yang sama dalam satu tahun;
- berulang-ulang pada lokasi yang sama dalam satu
tahun; dan/atau
- mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat limbah
atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diangkut.

## BAB IV . . .

---

Setiap Kereta Api yang mengalami kecelakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 wajib diberitahukan kepada Komite
Nasional Keselamatan Transportasi oleh:

- penyelenggara prasarana Kereta Api;
- penyelenggara sarana Kereta Api; atau
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Setiap kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 wajib diberitahukan kepada Komite Nasional Keselamatan
Transportasi oleh:
- nakhoda;
- pemilik Kapal; atau
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Setiap kecelakaan Pesawat Udara dan Kejadian Serius
Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib
diberitahukan kepada Komite Nasional Keselamatan
Transportasi oleh:
- badan usaha angkutan udara;
- penyedia jasa penerbangan; atau
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

### Pasal 23 . . .

---

Komite Nasional Keselamatan Transportasi wajib segera
meneruskan pemberitahuan kecelakaan Pesawat Udara atau
Kejadian Serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
kepada:
- negara tempat pesawat terdaftar;
- negara operator;
- negara tempat perancang pesawat;
- negara industri pesawat atau komponen; dan
- International Civil Aviation Organization apabila berat
pesawat melebihi 2.250 Kg (dua ribu dua ratus lima
puluh kilogram).

(1) Pemberitahuan Kecelakaan Transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22
disampaikan segera dengan cara lisan atau tertulis.

(2) Pemberitahuan Kecelakaan Transportasi paling sedikit

memuat:
- lokasi kejadian;
- waktu kejadian;
- akibat kecelakaan;
- jumlah korban jiwa dan/atau luka-luka; dan
- prasarana dan sarana transportasi yang mengalami
kecelakaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemberitahuan diatur dengan Peraturan Ketua Komite
Nasional Keselamatan Transportasi.

## BAB V . . .

---

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Investigasi

(1) Setelah menerima pemberitahuan terjadinya kecelakaan

Kereta Api, Kapal, dan Pesawat Udara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Komite
Nasional Keselamatan Transportasi melakukan persiapan
investigasi.

(2) Persiapan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- membentuk tim investigasi;
- mempersiapkan peralatan investigasi; dan
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau
operator sarana transportasi yang mengalami
kecelakaan.

(3) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a ditetapkan oleh Ketua Komite Nasional
Keselamatan Transportasi.

Setelah persiapan investigasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 26, Komite Nasional Keselamatan Transportasi

melakukan investigasi awal di lokasi Kecelakaan Transportasi.

Investigasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling
sedikit dilakukan dengan:
- mengumpulkan data dan barang bukti Kecelakaan
Transportasi;
- mengambil gambar atau foto;
- mendata korban; dan/atau
- mengumpulkan informasi dan keterangan di lokasi
Kecelakaan Transportasi dari pihak yang mengetahui
kejadian kecelakaan.

### Pasal 29 . . .

---

Dalam rangka pemenuhan data, keterangan, informasi, dan
pengumpulan barang bukti yang lebih lengkap dapat
dilakukan investigasi lanjutan.

Investigasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
paling sedikit dilakukan dengan:
- meminta keterangan dari pihak yang terkait dengan
kecelakaan;
- mengumpulkan data tambahan untuk melengkapi data
investigasi awal;
- melakukan uji laboratorium; dan/atau
- membuat analisis dari hasil keterangan, pengumpulan
barang bukti Kecelakaan Transportasi, dan data yang
telah diperoleh.

(1) Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi

dilakukan oleh Investigator.

(2) Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki kualifikasi dan kompetensi kecakapan tertentu
yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.

(3) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pengangkatan Investigator diatur dengan Peraturan Ketua
Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua

Pengamanan Sarana Transportasi dan Lokasi Kecelakaan Transportasi

Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan barang
bukti Kecelakaan Transportasi, mengubah letak sarana
transportasi, memindahkan barang bukti, dan mengambil
bagian dari sarana transportasi atau barang lainnya yang
tersisa akibat Kecelakaan Transportasi kecuali untuk
kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan.

(1) Pemindahan barang bukti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan oleh pejabat
berwenang setelah berkoordinasi dengan Komite
Nasional Keselamatan Transportasi kecuali mengganggu
kepentingan umum.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:
- pejabat yang berwenang di bidang transportasi
perkeretaapian;
- pejabat yang berwenang di bidang transportasi laut;
- pejabat yang berwenang di bidang transportasi
udara; atau
- pejabat yang berwenang di bidang transportasi lalu
lintas dan angkutan jalan.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) wajib melakukan pengamanan sarana transportasi
dan lokasi Kecelakaan Transportasi.

Pengamanan sarana transportasi dan lokasi Kecelakaan
Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dilakukan guna:
- melindungi personil, awak sarana transportasi,
penumpang, dan barang;

• mencegah . . .

---

- mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak
sarana transportasi; dan
- mencegah tindakan yang dapat merusak atau mengubah
lokasi Kecelakaan Transportasi.

Pengamanan sarana transportasi dan lokasi Kecelakaan
Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dilakukan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan
Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional
Keselamatan Transportasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Investigasi Kecelakaan Transportasi diatur dengan Peraturan
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

(1) Hasil kerja tim investigasi dibuat dalam bentuk laporan

Investigasi Kecelakaan Transportasi.

(2) Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pemberitahuan (notification);
- laporan awal (preliminary report); dan
- laporan akhir (final report).

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk kecelakaan Pesawat
Udara.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:
- pabrik dan nomor seri pesawat;
- nama operator;
- kebangsaan pilot dan penumpang;
- tanggal dan waktu kejadian; dan/atau
- kondisi dan situasi lokasi kecelakaan.

### Pasal 41 . . .

---

Laporan awal Investigasi Kecelakaan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
memuat:
- riwayat operasi prasarana dan/atau sarana transportasi;
- data korban;
- data kerusakan prasarana dan sarana transportasi;
- data kerusakan lain di luar prasarana dan sarana
transportasi;
- data personil yang terkait dengan kecelakaan;
- data rekaman operasi;
- komponen yang dapat dijadikan bukti dalam investigasi;
- data medis;
- data cuaca dan kondisi alam;
- hasil wawancara atau tanya jawab dengan petugas yang
terkait; dan
- data penunjang lain yang terkait dengan Kecelakaan
Transportasi.

Laporan awal Investigasi Kecelakaan Transportasi
disampaikan oleh ketua tim investigasi kepada Ketua Komite
Nasional Keselamatan Transportasi paling lama 1 (satu) bulan
setelah terjadinya kecelakaan.

Laporan akhir Investigasi Kecelakaan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c
memuat:
- informasi fakta;
- analisis fakta penyebab kecelakaan;
- kesimpulan penyebab yang paling memungkinkan
terjadinya Kecelakaan Transportasi;
- saran tindak lanjut untuk pencegahan dan perbaikan;
dan/atau
- lampiran hasil investigasi dan dokumen pendukung
lainnya.

### Pasal 44 . . .

---

(1) Penyusunan laporan akhir Investigasi Kecelakaan

Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dilakukan oleh tim investigasi dengan meminta
tanggapan dan/atau masukan dari regulator, operator,
pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait lainnya.

(2) Laporan akhir Investigasi Kecelakaan Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
ketua tim investigasi kepada Ketua Komite Nasional
Keselamatan Transportasi paling lama 1 (satu) tahun
setelah laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 disampaikan.

(3) Laporan akhir Investigasi Kecelakaan Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada
regulator, operator, pabrikan sarana transportasi, dan
pihak terkait lainnya sesuai masing-masing moda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi diatur dengan
Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Laporan akhir Investigasi Kecelakaan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dapat
disampaikan oleh Ketua Komite Nasional Keselamatan
Transportasi kepada Presiden melalui Menteri.

(1) Operator, pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait

lainnya wajib menindaklanjuti rekomendasi keselamatan
yang tercantum dalam laporan akhir Investigasi
Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 44 ayat (3).

(2) Operator, pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi
kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

### Pasal 48 . . .

---

Semua dokumen yang berkaitan dengan seluruh proses
Investigasi Kecelakaan Transportasi sampai dengan laporan
Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai alat
bukti dalam proses peradilan.

Dalam hal Investigasi Kecelakaan Transportasi telah selesai
dilakukan, namun ditemukan kembali bukti baru (novum)
memperjelas penyebab terjadinya Kecelakaan Transportasi,
Investigasi Kecelakaan Transportasi dapat dibuka kembali
(reopening an investigation) oleh Komite Nasional
Keselamatan Transportasi.

(1) Sistem informasi Investigasi Kecelakaan Transportasi

mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis,
penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan
informasi untuk:
- mendukung pelaksanaan investigasi;
- mencapai hasil investigasi yang optimal; dan
- mendukung perumusan kebijakan transportasi dan
upaya pencegahan Kecelakaan Transportasi.

(2) Sistem informasi Investigasi Kecelakaan Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Sistem informasi Investigasi Kecelakaan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit
memuat:
- jumlah Kecelakaan Transportasi;
- jenis Kecelakaan Transportasi;
- penyebab terjadinya Kecelakaan Transportasi;

• akibat . . .

---

• akibat Kecelakaan Transportasi;
• fasilitas Investigasi Kecelakaan Transportasi;
• tenaga Investigator Kecelakaan Transportasi;
• lokasi Kecelakaan Transportasi; dan/atau
• isi rekomendasi.

Penyelenggaraan sistem informasi Investigasi Kecelakaan
Transportasi dilakukan dengan membangun dan
mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan
terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Informasi mengenai Investigasi Kecelakaan Transportasi

didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat
diakses dan digunakan oleh masyarakat.

(2) Pengelolaan sistem informasi Investigasi Kecelakaan

Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan
pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan
pengelolaan sistem informasi Investigasi Kecelakaan
Transportasi diatur dengan Peraturan Ketua Komite Nasional
Keselamatan Transportasi.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman

---