PELAYANAN DARAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan
dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk
tujuan komersial.

1. Pelayanan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan
kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan
dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah,
pendistribusian darah, dan tindakan medis
pemberian darah kepada pasien untuk tujuan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

1. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan
pengambilan dan pelabelan darah pendonor,
pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah,depkumham.go.iddan penyimpanan darah pendonor.
1. Fraksionasi Plasma adalah pemilahan derivat plasma
menjadi produk plasma dengan menerapkan
teknologi dalam pengolahan darah.

1. Pelayanan Apheresis adalah penerapan teknologi
medis berupa proses pengambilan salah satu
komponen darah dari pendonor atau pasien melalui
suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam
sirkulasi darah pendonor.

1. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan
darah atau komponennya kepada pasien untuk
tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan.

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.

1. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat
UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah,
dan pendistribusian darah.

1. Bank . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat
BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit
yang bertanggung jawab atas tersedianya darah
untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam
jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan
kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiadepkumham.go.idyang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan pelayanan darah bertujuan:

- memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk
kebutuhan pelayanan kesehatan;

- memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan
darah;

- memudahkan akses memperoleh darah untuk
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
dan

- memudahkan akses memperoleh informasi tentang
ketersediaan darah.

## BAB II . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan
darah dalam rangka melindungi masyarakat.

### Pasal 4depkumham.go.id Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses,
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan
pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan
kesehatan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka
jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan
pelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

(1) Setiap UTD dan BDRS harus menyusun rencana

kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan
darah.

(2) Berdasarkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Berdasarkan rencana kebutuhan darah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
rencana tahunan kebutuhan darah secara nasional
oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengerahan dan Pelestarian
Pendonor Darah

### Pasal 8depkumham.go.id

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur

pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk
menjamin ketersediaan darah.

(2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi
sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan dan/atau UTD dengan
mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyediaan Darah

Paragraf Kesatu
Pengambilan dan Pelabelan

(1) Tindakan medis pengambilan darah hanya

dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang
memenuhi persyaratan kesehatan dan harus
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang
berwenang sesuai dengan standar.

(2) Setiap pengambilan darah harus didahului dengan

pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan
mendapat persetujuan dari pendonor darah yang
bersangkutan.

(3) Pendonor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Pendonor darah harus diberi informasi terlebih

dahulu mengenai risiko pengambilan darah dan
hasil pemeriksaan darahnya.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan darah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) reaktif, maka UTD harus
menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk
sementara tidak mendonorkan darah dan segera
melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut.depkumham.go.id(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tenaga kesehatan wajib memberikan label pada

setiap kantong darah pendonor sesuai dengan
standar.

(2) Label pada setiap kantong darah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memuat keterangan mengenai identitas pendonor
darah, jenis dan golongan darah, nomor kantong
darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu
pengambilan, tanggal kedaluwarsa, jenis
antikoagulan dan nama UTD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelabelan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf Kedua
Pencegahan Penularan Penyakit

(1) Tenaga kesehatan wajib melakukan uji saring darah

untuk mencegah penularan penyakit.

(2) Uji . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Uji saring darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi pencegahan
penularan penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B,
Hepatitis C, dan Sifilis.

(3) Pemeriksaan uji saring darah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
dilakukan sesuai dengan standar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar uji saring

darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdepkumham.go.id
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf Ketiga
Pengolahan Darah

(1) Tenaga kesehatan wajib melakukan pengolahan

darah untuk memenuhi kebutuhan komponen
darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah.

(2) Pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di UTD dan harus sesuai dengan
standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar

pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf Keempat
Penyimpanan dan Pemusnahan

(1) UTD atau BDRS wajib menyimpan darah pada

fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi
standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

(2) Penyimpanan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

(3) Persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi wadah atau
tempat, suhu penyimpanan, lama penyimpanan
dan/atau persyaratan lainnya yang menjamin mutu
darah.

(4) Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan

standar untuk digunakan dalam transfusi darahdepkumham.go.id
wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh
UTD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan

persyaratan teknis penyimpanan darah dan
pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pendistribusian Darah

Paragraf Kesatu
Umum

(1) Darah hanya didistribusikan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan.

(2) Distribusi darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem
tertutup dan metode rantai dingin.

(3) Distribusi darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
atau petugas UTD atau petugas BDRS dengan
memperhatikan keamanan dan mutu darah.

(4) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian

darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf Kedua
Penyaluran dan Penyerahan

(1) Darah transfusi harus disalurkan dan diserahkandepkumham.go.id

oleh UTD kepada UTD lain, UTD kepada BDRS, UTD
atau BDRS kepada fasilitas pelayanan kesehatan
lain sesuai kebutuhan.

(2) Setiap penyerahan darah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara
penyerahan darah.

(3) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat dan

bencana, fasilitas pelayanan kesehatan lain di luar
rumah sakit dapat menerima penyaluran dan
penyerahan darah dengan permintaan tertulis dari
dokter yang merawat pasien.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan

penyerahan darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Tindakan Medis Pemberian Darah

(1) Tindakan medis pemberian darah dan/atau

komponennya kepada pasien dilaksanakan sesuai
kebutuhan medis secara rasional.

(2) Tindakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Tindakan medis pemberian darah dan/atau

komponennya kepada pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan uji silang
serasi sebelum diberikan kepada pasien.

(3) Tindakan medis pemberian darah dan/atau

komponennya kepada pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh
dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan
di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengandepkumham.go.idketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
transfusi darah harus membuat rekam medis pasien.

Bagian Keenam
Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan
Pelayanan Transfusi Darah

Tenaga kesehatan yang:

- tidak melaksanakan ketentuan mengenai
pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- tidak melaksanakan ketentuan mengenai pelabelan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- tidak melaksanakan ketentuan mengenai upaya
pencegahan penularan penyakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3);

- tidak melaksanakan ketentuan mengenai
pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

• tidak . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- tidak membuat rekam medis pasien sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17;
dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang
berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis,
dan/atau pencabutan izin praktik atau izin kerja.

UTD atau BDRS yang:
- tidak melaksanakan ketentuan mengenaidepkumham.go.idpenyimpanan darah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);

- tidak melaksanakan ketentuan mengenai
pendistribusian darah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 ayat (3);

dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang
berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis,
penghentian kegiatan sementara dan/atau pencabutan
izin operasional.

(1) Pelayanan apheresis ditujukan untuk:

• kebutuhan penyediaan komponen darah; dan
• pengobatan penyakit tertentu.

(2) Pelayanan apheresis untuk kebutuhan penyediaan

komponen darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus dilaksanakan di UTD sesuai
dengan standar.

(3) Pelayanan apheresis untuk pengobatan penyakit

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan
kesehatan berupa rumah sakit sesuai dengan
standar.

(4) Standar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) meliputi ketenagaan, sarana, prasarana,
dan peralatan.

(1) UTD yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai

pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif

oleh pejabat yang berwenang berupa:depkumham.go.id
- teguran lisan;

• teguran tertulis;

• penghentian kegiatan sementara; dan/atau

• pencabutan izin operasional.

(2) Rumah sakit yang tidak melaksanakan ketentuan

mengenai pelayanan apheresis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap pelayanan apheresis harus mendapat
persetujuan tindakan secara tertulis dari pendonor
darah atau pasien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 harus dilakukan oleh dokter yang memiliki

kompetensi dan kewenangan.

(2) Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai standar profesi,
standar pelayanan, dan standar operasional
prosedur pada UTD dan rumah sakit.

### Pasal 24 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan
apheresis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

### Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

FRAKSIONASI PLASMAdepkumham.go.idPasal 25

(1) Plasma yang diperlukan untuk penyelenggaraan

fraksionasi plasma harus berasal dari UTD.

(2) Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan di fasilitas fraksionasi
plasma yang memenuhi standar.

(3) Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk badan usaha yang
berbadan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus mendapat izin produksi dari
Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan

perizinan fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 25 ayat (1) menghasilkan produk plasma.

(2) Produk plasma sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi standar mutu,
keamanan, dan kemanfaatan.

(3) Produk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Produk plasma harus memperoleh izin edar dari

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Apabila produk plasma sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak memenuhi standar mutu,
keamanan, dan kemanfaatan, maka fasilitas
fraksionasi plasma dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan izin oleh pejabat yang
berwenang.depkumham.go.id

(1) Pemerintah mengendalikan harga produk plasma.

(2) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan
biaya produksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap orang dapat menjadi pendonor darah.

(2) Pendonoran darah dilakukan secara sukarela.

(3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(4) Pendonor darah harus memberikan informasi yang

benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya.

(5) Pendonor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(5) Pendonor darah yang memberikan informasi

menyesatkan berkaitan dengan status kesehatan
dan perilaku hidupnya dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap UTD harus melakukan pendataan pendonor

darah melalui sistem informasi.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)depkumham.go.id

dilakukan untuk pelestarian pendonor darah secara
nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap pendonor darah harus dilakukan pencatatan

oleh tenaga kesehatan atau tenaga lainnya.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dijaga kerahasiaannya oleh UTD, tenaga
kesehatan, dan/atau tenaga lainnya.

(1) UTD yang tidak menjaga kerahasiaan catatan data

pendonor darah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif

oleh pejabat yang berwenang berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis;

• penghentian kegiatan sementara; dan/atau

• pencabutan izin operasional.

(2) Tenaga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang tidak

menjaga kerahasiaan catatan data pendonor darah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Darah pendonor dapat diolah menjadi produk

plasma.depkumham.go.id

(2) Plasma darah pendonor dapat dimanfaatkan

sebagai bahan baku obat.

Pendonor darah dapat diberikan tanda penghargaaan
dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
UTD

(1) UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, atau organisasi sosial yang
tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan.

(2) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk Unit Pelaksana Teknis.

(3) UTD . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

(4) Penyelenggaraan UTD oleh organisasi sosial yang

tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penugasan Pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.depkumham.go.id

(1) UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri

dari:
- UTD tingkat nasional;
- UTD tingkat provinsi; dan
- UTD tingkat kabupaten/kota.

(2) UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan;
- melakukan pengerahan dan pelestarian
pendonor darah;
- melakukan penyediaan darah;
- melakukan pendistribusian darah;
- melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi
atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
- melakukan pemusnahan darah yang tidak layak
pakai.

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2), UTD tingkat nasional mempunyai tugas
pembinaan teknis dan pemantauan kualitas,
pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan
pengembangan, koordinator sistem jejaring
penyediaan darah, penyediaan logistik, dan
penyediaan darah pendonor secara nasional.

(2) Selain . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2), UTD tingkat provinsi mempunyai tugas
penyediaan darah pendonor, pembinaan teknis,
pemantauan kualitas, pendidikan dan pelatihan,
rujukan, penelitian dan pengembangan, serta
koordinator sistem jejaring penyediaan darah di
wilayahnya.

### Pasal 37depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTD tingkat nasional,
UTD tingkat provinsi, UTD tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) harus memiliki izin.

(2) Izin UTD tingkat nasional diberikan oleh Menteri.

(3) Izin UTD tingkat provinsi diberikan oleh pemerintah

daerah provinsi.

(4) Izin UTD tingkat kabupaten/kota diberikan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota.

(1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi
persyaratan sarana dan prasarana, peralatan,
sumber daya manusia, administrasi dan
manajemen.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali selama memenuhi
persyaratan.

(3) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

tata cara pengajuan dan pemberian izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Setiap UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) wajib dilakukan audit.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)depkumham.go.id

dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setahun.

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui audit internal dan audit
eksternal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
BDRS

(1) BDRS dapat didirikan di rumah sakit sebagai

bagian dari unit pelayanan rumah sakit.

(2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

- menerima darah yang sudah diuji saring dari
UTD;

- menyimpan darah dan memantau persediaan
darah;

- melakukan uji silang serasi darah pendonor dan
darah pasien;

• melakukan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji
silang serasi dan golongan darah ABO/rhesus ke
UTD secara berjenjang;

- menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di
rumah sakit;

- melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian
ikutan akibat transfusi darah yang dilaporkan
dokter rumah sakit; dan

• mengembalikan darah yang tidak layak pakai kedepkumham.go.id UTD untuk dimusnahkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BDRS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Jejaring

(1) Jejaring pelayanan transfusi darah dibentuk untuk

menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan,
sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan
dan efisiensi pelayanan darah.

(2) Jejaring pelayanan transfusi darah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi semua institusi
terkait dengan pelayanan transfusi darah.

(3) Jejaring pelayanan transfusi darah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berjenjang dari tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Pembentukan jejaring sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didukung oleh sistem informasi sesuai
dengan perkembangan teknologi.

(5) Bimbingan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(5) Bimbingan teknis pelayanan transfusi darah

dilakukan secara berjenjang dalam jejaring
transfusi darah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB VIIIdepkumham.go.id

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi

sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan, dapat menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana
pelayanan transfusi darah untuk peningkatan mutu
penyelenggaraan transfusi darah.

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk

tenaga pelaksana transfusi darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh
Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) UTD tingkat kabupaten/kota yang kompeten dapat

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan
dalam pelayanan darah untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kegiatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam

pelayanan darah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

DARI DAN KE LUAR INDONESIAdepkumham.go.idPasal 45

(1) Pengiriman atau penerimaan darah dan/atau

komponennya dari dan ke luar Indonesia harus
ditujukan untuk:

- penelitian dan pengembangan di bidang ilmu
dan teknologi pelayanan darah;
- pemenuhan kebutuhan darah langka;
- kerja sama nonkomersial untuk menanggulangi
musibah massal seperti perang, bencana alam
dan bencana sosial;
- pemeriksaan spesimen darah yang belum bisa
dilakukan di Indonesia; dan
- pemenuhan kebutuhan fraksionasi plasma.

(2) Pengiriman atau penerimaan darah dan/atau

komponennya dari dan ke luar Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan oleh badan dan/atau lembaga penelitian,
institusi pendidikan kesehatan, UTD dan fasilitas
pelayanan kesehatan.

(3) Pengiriman atau penerimaan darah dan/atau

komponennya dari dan ke luar Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai
standar, disertai dengan perjanjian alih material
dan harus memperoleh izin dari Menteri.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Dalam hal teknologi fraksionasi plasma belum dapat

dilaksanakan di dalam negeri, untuk memenuhi
kebutuhan fraksionasi plasma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan
pengiriman darah ke luar Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengiriman atau penerimaan darah dan/atau
komponennya dari dan ke luar Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengandepkumham.go.idPeraturan Menteri.

PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) UTD dan BDRS wajib melakukan pencatatan dan

pelaporan penyelenggaraan pelayanan transfusi
darah sesuai dengan standar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB XII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua

kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan
darah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadepkumham.go.id dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- menyediakan darah yang aman untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan;

- memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan
darah;

- memudahkan akses memperoleh informasi
ketersediaan darah untuk kepentingan
pelayanan kesehatan; dan

- meningkatkan kerjasama antara UTD dan
BDRS.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat

melibatkan organisasi sosial yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kepalangmerahan dan
organisasi profesi terkait untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan pelayanan darah.

(4) Organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di

bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap UTD binaannya.

## BAB XIII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
setiap UTD atau BDRS yang telah ada harus
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun.depkumham.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi
Darah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang
Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3165), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.idttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id