Kawasan

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan
Ekonomi Khusus Likupang.

Kawasan Ekonomi Khusus Likupang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 memiliki luas 197,4 ha (seratus sembilan puluh
tujuh koma empat trektar) yang terletak dalam wilayah
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utarei.

(1) Kawasan Ekonorni Khusus Likupang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- sebelah timu.r berbatasan dengan Desa Kinunang,
Kecamatan Likupang Timur;
- sebelah selatan berbatasan dengan Desa pulisan,
Kecamatan Likupang Timur; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi dan
Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur.

(2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Kawasan Ekonomi Khusus Likupang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 merupakan zona pariwisata.

### Pasal 5 .

SK No 017622 A

---

PRESiIDEN

-

(1) Bupati Minahasa- Utara menetapkan badan usaha

pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus
Likupang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawalb atas pembiayaan pembangunan dan
pengelolaan Kawar;an Ekonomi Khusus Likupang.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1) melakukan pernbangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Likupang sampai dengan siap beroperasi dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan
Pemerintah ini diundangkan.

(2) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan

evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus Likupang oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika berdasarkan evaluasi pada tahun ketiga

pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Likupang belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus:
- melakukan perubahan luas wilayah atau zona;
- memberikan perpanjangan waktu paling lama 2
(dua) tahun;
- melakukan penggantian badan usaha; dan/atau
- pengusulan pembatalan dan pencabutan Kawasan
Ekonomi Khusus Likupang.

(4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b telah diberikan dan Kawasan
Ekonomi Khusus Likupang belum siap beroperasi karena
bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha,
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat
memberikan perpanjangan waktu pembangunan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...

SK No 017623 A

---

PRESIOEN

-4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

,

ttd

sesuai dengan aslinya

INDONESIA
De Perundang-undangan,

Djaman

SK No 017624 A

---

PRESIDEN