PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA,

Pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/ Duda,
tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia,
ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran [I, Lampiran II[, Lampiran IV, dan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, pensiun pokok
Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah
ditetapkan/disesuaikan sampai dengan tanggal 1 Januari
2024, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(1) Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Anak Yatim/Piatu,

Anak Yatim Piatu, dan Orang Tua Anggota Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 diberikan selisih pensiun pokok/tunjangan.

(2) Selisih...

SK No 209580 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA.

4-

(2) Selisih pensiun pokok/tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian
besaran pensiun pokok/tunjangan yang diterima
karena terdapat perbedaan besaran antara pensiun
pokok/tunjangan yang diterima oleh Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Orang Tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia yang dipensiunkan sampai dengan tanggal
1 Januari 2024 berdasarkan Lampiran VI sampai
dengan Lampiran X dengan Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Orang Tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia yang dipensiunkan sesudah tanggal 1
Januari 2024 berdasarkan Lampiran I sampai dengan
Lampiran V.

(3) Selisih pensiun pokok/tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai dasar
pemberian tunjangan keluarga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

selisih pensiun pokok/tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan
Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Bagi penerima pensiun Purnawirawan,

Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak
Yatim Piatu dari Anggota Tentara Nasional Indonesia
yang gugur/tewas/meninggal dunia, dan tunjangan
Orang Tua dari Anggota Tentara Nasional lndonesia
yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena
dinas sebelum tanggal 1 Juli 2OOl, setelah pensiun
pokok/tunjangannya disesuaikan menurut Peraturan
Pemerintah ini ternyata:

• tidak

SK No 202567 A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

5-

- tidak mengalami kenaikan atau mengalami
penurunan penghasilan, kepadanya diberikan
tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan
penghasilannya ditambah dengan l2o/o (dua belas
persen) dari penghasilan; atau
- mengalami kenaikan penghasilan kurang dari l2o/o
(dua belas persen) dari penghasilan, kepadanya
diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan
penghasilannya menjadi sebesar l2o/o (dua belas
persen).

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah penghasilan yang diterima pada bulan Desember
2023 tidak termasuk tunjangan pangan.

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2024,

maka penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan
penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan,

Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak
Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Tentara
Nasional Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia
dalam dan karena dinas, diberikan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2024.

(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun

pokok/tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini, kepada Purnawirawan, Warakawuri/ Duda,
penerima tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Orang Tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia, diberikan selisih penghasilan yang diterima
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebelumnya dengan penghasilan yang diterima
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal7...

SK No 202568 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

6-

Penyesuaian pensiun pokok/tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Panglima Tentara
Nasional Indonesia sebagai dasar pembayaran pensiun.

Selain pensiun pokok/tunjangan, kepada penerima
pensiun Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Orang Tua, dan penerima
tunjangan cacat Anggota Tentara Nasional Indonesia
diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tata cara pembayaran pensiun pokok
Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20l9 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak
Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20l9 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 1 I

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 202569 A

---

PRESIDEN

RJEFUELIK INDONESIA

7-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK TNDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,

Djaman

SK No 209581 A