RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang
mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan,
penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu
dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau
kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan
pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
1. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi,
dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran
gigi, dan/atau kesehatan lain.
1. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam
hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat
pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai
tenaga kesehatan.
1. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran,
mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang
kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan
akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan
pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri . . .

---

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan mengenai Rumah Sakit Pendidikan
bertujuan:
- menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan
yang dapat digunakan untuk pendidikan dan
penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan
kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan
dan keselamatan pasien/klien;
- memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
pasien/klien, pemberi pelayanan, Mahasiswa, dosen,
subyek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi,
dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah
Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
- menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan,
dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi,
dan kesehatan lain yang bermutu.

Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan,
pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

### Pasal 4 . . .

---

(1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang

kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit
Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata
kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan
teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan
lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek
etika profesi dan hukum kesehatan.

(2) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan

kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien,
standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan
pasien/klien.

(1) Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang

kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit
Pendidikan bertugas:
- menyediakan dosen yang melakukan bimbingan
dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam
memberikan pelayanan klinis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter
gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-
subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-
subspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
- membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain
di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan
- menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus
dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
pendidikan.

(2) Tugas . . .

---

(2) Tugas Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
mencapai kompetensi tenaga kesehatan.

(1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang

kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit
Pendidikan bertugas:
- melaksanakan penelitian translasional dan/atau
penelitian di bidang ilmu dan teknologi
kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan
lainnya;
- menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi
kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta
teknologi kesehatan lainnya;
- mengembangkan pusat unggulan bidang
kedokteran spesialistik-subspesialistik dan/atau
kedokteran gigi spesialistik-subspesialistik, serta
spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
- mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk
kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi,
dan kesehatan lainnya; dan
- mengembangkan kerjasama dengan pelaku
industri bidang kesehatan dan pihak lain yang
terkait.

(2) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan

kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain
dengan memperhatikan etika penelitian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil . . .

---

(3) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi,

dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan

dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
nasional dan/atau international yang terakreditasi
kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia,
berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.

Fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi,
dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan
menteri yang bertanggung jawab di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pelayanan,
pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur
dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri yang bertanggung jawab di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi.

Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:
- Rumah Sakit Pendidikan utama;
- Rumah Sakit Pendidikan afiliasi; dan
- Rumah Sakit Pendidikan satelit.

### Pasal 10 . . .

---

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
- rumah sakit umum yang digunakan fakultas
kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi
untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar
kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang
kedokteran atau kedokteran gigi; atau
- rumah sakit khusus gigi dan mulut yang
digunakan fakultas kedokteran gigi untuk
memenuhi seluruh atau sebagian besar
kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di
bidang kedokteran gigi.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Rumah Sakit Pendidikan utama juga merupakan

tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga
kesehatan lainnya.

(3) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersama Institusi Pendidikan
wajib membina Rumah Sakit Pendidikan satelit dan
fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai jejaring
Rumah Sakit Pendidikan.

(1) Rumah sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit

Pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran
atau fakultas kedokteran gigi.

(2) Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi

hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) rumah
sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama.

(3) Rumah . . .

---

(3) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit
Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan
satelit bagi fakultas kedokteran atau fakultas
kedokteran gigi lain.

(4) Dalam hal penyelenggaraan program dokter layanan

primer, dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi
spesialis-subspesialis, fakultas kedokteran atau
fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat bekerja sama dengan paling banyak 2
(dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan
utama.

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama harus melaksanakan

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan
sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier.

(2) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit
Pendidikan utama dapat membentuk jejaring Rumah
Sakit Pendidikan.

(3) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah Sakit
Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit,
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(4) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata

kelola jejaring Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan
Peraturan Menteri.

### Pasal 13 . . .

---

(1) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan rumah
sakit khusus atau rumah sakit umum dengan
unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan
tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan
untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai
kompetensi spesialis.

(2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit
Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan.

Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c merupakan rumah sakit umum
yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai
kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi

Pendidikan harus melakukan perencanaan
pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah
disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

(2) Pembelajaran klinik kepada Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
- target pembelajaran yang jelas;

• kegiatan . . .

---

• kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
• sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

(1) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan

kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan
dengan menugaskan dosen sebagai penanggung
jawab pelayanan untuk memberikan pembelajaran
klinik kepada Mahasiswa.

(2) Pembelajaran klinik kepada mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan
yang diberikan oleh dosen dan/atau pelayanan yang
diberikan oleh Mahasiswa dengan bimbingan dan
pengawasan dosen sebagai penanggung jawab
pelayanan.

(3) Penugasan Dosen sebagai penanggung jawab

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit.

(1) Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat menerima

Mahasiswa sesuai dengan:
- rasio jumlah dosen dengan Mahasiswa; dan
- jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Mahasiswa,

jumlah dan variasi jenis kasus penyakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung
jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan
tinggi.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tatacara Penetapan

(1) Rumah Sakit Pendidikan sebelum menyelenggarakan

fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian wajib
mendapat penetapan dari Menteri.

(2) Setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan

standar untuk mendapatkan penetapan sebagai
Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit meliputi:
- telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan
mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi
kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
pendidikan;
- memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan
Institusi Pendidikan;
- memiliki sumber daya manusia yang memenuhi
kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran
gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- memiliki teknologi kedokteran dan/atau
kesehatan yang sesuai dengan standar nasional
pendidikan tenaga kesehatan;
- memiliki program penelitian secara rutin;
- membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah
Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
- memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Standar . . .

---

(4) Standar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)

dibedakan menurut jenis Rumah Sakit Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(5) Standar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)

dipergunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan
rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan,
dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi,
dan kesehatan lain setelah ditetapkan sebagai Rumah
Sakit Pendidikan.

(6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
- standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di
bidang pendidikan;
- standar manajemen dan administrasi pendidikan;
- standar sumber daya manusia;
- standar sarana penunjang pendidikan; dan
- standar perancangan dan pelaksanaan program
pendidikan klinik yang berkualitas.

(1) Direktur/kepala rumah sakit mengajukan

permohonan penetapan rumah sakit sebagai Rumah
Sakit Pendidikan kepada Menteri disertai dengan
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri membentuk tim penilaian
Rumah Sakit Pendidikan.

(3) Tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan evaluasi
terhadap berkas permohonan penetapan Rumah Sakit
Pendidikan.

(4) Tim . . .

---

(4) Tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, asosiasi
Institusi Pendidikan, dan asosiasi Rumah Sakit
Pendidikan.

(5) Hasil evaluasi tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan

berupa rekomendasi sebagai bahan Menteri dalam
melakukan koordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam
menetapkan Rumah Sakit Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar
Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 18 dan tata cara penetapan Rumah Sakit

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki

Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Institusi
Pendidikan.

(2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan Rumah Sakit

Pendidikan satelit wajib memiliki Perjanjian Kerja
Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan
utama dan Institusi Pendidikan.

(3) Kerja . . .

---

(3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan,
serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan
kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di
Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan

penelitian di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- integrasi fungsional; dan/atau
- integrasi struktural.

(5) Integrasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a merupakan koordinasi dan kolaborasi

antara Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit
Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b merupakan penyatuan Institusi

Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan menjadi
satu kesatuan kerja dalam menjalankan fungsi
pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(7) Ketentuan mengenai integrasi fungsional dan

integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung
jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan
tinggi.

(8) Perjanjian kerja sama Rumah Sakit Pendidikan

dengan Institusi Pendidikan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22 . . .

---

(1) Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit

Pendidikan utama dengan Institusi Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:
- tujuan;
- ruang lingkup;
- tanggung jawab bersama;
- hak dan kewajiban;
- pendanaan;
- penelitian;
- rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan;
- kerja sama dengan pihak ketiga;
- pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- tanggung jawab hukum;
- keadaan memaksa;
- ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- jangka waktu kerja sama; dan
- penyelesaian perselisihan.

(3) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat;
- pengaturan dosen;
- proses pendidikan; dan
- jumlah Mahasiswa pada setiap jenjang dan
program yang dapat melakukan pendidikan,
penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Hak . . .

---

(4) Hak dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit
memuat:
- menerima Mahasiswa untuk melakukan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di
Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung Rumah Sakit
Pendidikan; dan
- menerima kontribusi dana pendidikan dari
Institusi Pendidikan.

(5) Kewajiban dalam perjanjian kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit
memuat:
- menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain
sesuai dengan perkembangan teknologi
kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan
lain berdasarkan standar nasional pendidikan dan
kebutuhan masyarakat; dan
- memberikan dukungan untuk penelitian bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan
lain di Rumah Sakit Pendidikan.

(1) Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit

Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan
satelit dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan
Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 ayat (2) ditandatangani oleh pihak yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• tujuan . . .

---

• tujuan;
• ruang lingkup;
• tanggung jawab bersama;
• hak dan kewajiban;
• pendanaan;
• penelitian;
• rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan;
• kerja sama dengan pihak ketiga;
• tanggung jawab hukum;
• keadaan memaksa;
• ketentuan pelaksanaan kerja sama;
• jangka waktu kerja sama; dan
• penyelesaian perselisihan.

(1) Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan

kerjasama dengan Institusi Pendidikan, dapat
memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan
untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari
Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas
pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan memiliki kewajiban:
- meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien/klien;

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
secara terus menerus sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan
membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama;
- menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola
klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain
sesuai dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan
klasifikasinya;
- meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di
bidang kesehatan; dan
- memberikan insentif bagi peserta program dokter
layanan primer dan spesialis-subspesialis.

(1) Rumah Sakit Pendidikan berhak mendapatkan

bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan,
bantuan hukum, serta sarana dan prasarana.

(3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan untuk peningkatan kompetensi
Mahasiswa sebagai tenaga kesehatan.

Bagian Kelima . . .

---

Bagian Kelima
Komite Koordinasi Pendidikan

(1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap

seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit
Pendidikan, dibentuk komite koordinasi pendidikan.

(2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala Rumah
Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi
Pendidikan dan bertanggung jawab kepada
direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.

(3) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan
berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan.

(1) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 mempunyai tugas:
- memberikan dukungan administrasi proses
pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran
belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai
kebutuhan;
- menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan
prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
- membentuk sistem informasi terpadu untuk
menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan,
pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain;

• melakukan . . .

---

- melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi
kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan
pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia
yang melakukan bimbingan dan supervisi proses
pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit
Pendidikan;
- melakukan supervisi dan koordinasi penilaian
kinerja terhadap dosen atas seluruh proses
pelayanan yang dilakukan, termasuk yang
dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan
dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan proses pembelajaran klinik
Mahasiswa; dan
- melaporkan hasil kerja secara berkala kepada
direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan
pimpinan Institusi Pendidikan.

(2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d merupakan wadah dan sarana
komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan
Institusi Pendidikan.

(1) Komite koordinasi pendidikan paling sedikit terdiri

atas:
- ketua merangkap sebagai anggota berasal dari
unsur Rumah Sakit Pendidikan;
- wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal
dari unsur Institusi Pendidikan;
- sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari
unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
- anggota yang mewaliki setiap unsur fasilitas
pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit
Pendidikan.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, komite koordinasi

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh sekretariat.

Bagian Keenam
Pengendalian Mutu Pendidikan

(1) Direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan

pimpinan Institusi Pendidikan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan,
pendidikan, dan penelitian dalam rangka pendidikan
klinis di Rumah Sakit Pendidikan.

(2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara internal dan eksternal.

(3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam
pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Pengendalian mutu secara eksternal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses
akreditasi rumah sakit untuk pengendalian terhadap
mutu Rumah Sakit Pendidikan yang menyangkut
unsur masukan (input), proses, keluaran (output), dan
hasil (outcome).

PENDANAAN

(1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah

Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara pemilik Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi
Pendidikan.

(2) Pendanaan . . .

---

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan
pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran
klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Selain pemilik rumah sakit dan Institusi Pendidikan,

pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan

harus tertuang dalam anggaran rumah sakit.

(2) Usulan kebutuhan biaya penyelenggaraan Rumah

Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikoordinasikan dan diusulkan oleh komite

koordinasi pendidikan kepada direktur/kepala
Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi
Pendidikan.

(1) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan
bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap
setiap penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit
Pendidikan, dengan melibatkan organisasi profesi,
asosiasi rumah sakit pendidikan, dan asosiasi
institusi pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.

(2) Pembinaan . . .

---

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk:
- pemenuhan mutu dan akses pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna di Rumah Sakit
Pendidikan dan jejaringnya;
- peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
kedokteran, pendidikan kedokteran gigi,
pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan
pendidikan kesehatan lainnya di Rumah Sakit
Pendidikan;
- peningkatan penelitian ilmu dan teknologi serta
penapisan teknologi di bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain; dan
- perlindungan dan kepastian hukum bagi
pasien/klien selaku penerima pelayanan, pemberi
pelayanan, Mahasiswa, dan penyelenggara Rumah
Sakit Pendidikan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui pembentukan sistem informasi
jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang sekaligus
berfungsi sebagai sistem rujukan.

(1) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan
bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap
setiap penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit
Pendidikan.

(2) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan
bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan
dapat mengikutsertakan organisasi profesi, asosiasi
Rumah Sakit Pendidikan, serta asosiasi Institusi
Pendidikan.

### Pasal 35 . . .

---

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34,
rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Pendidikan dicabut atau dibatalkan penetapannya oleh
Menteri apabila:
- tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar Rumah
Sakit Pendidikan; atau
- tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Rumah Sakit
Pendidikan.

(1) Rumah Sakit Pendidikan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal
21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 huruf g dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:
- teguran tertulis;
- denda administratif;
- pencabutan atau pembatalan status Rumah Sakit
Pendidikan; dan/atau
- penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit
Pendidikan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri,
menteri yang bertanggung jawab di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB VII . . .

---

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

semua rumah sakit yang telah menyelenggarakan
fungsi pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran
gigi, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan
pendidikan kesehatan lainnya serta penelitan di
bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau
kesehatan lain sudah harus ditetapkan sebagai
Rumah Sakit Pendidikan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Rumah
Sakit Pendidikan masih tetap dapat menjalankan
fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan sampai
dengan berakhirnya jangka waktu penetapan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Rumah Sakit Pendidikan yang telah ada harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua peraturan pelaksanaan mengenai Rumah Sakit
Pendidikan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 40 . . .

---

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2015

,

ttd.

---