Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku tanggal pertukaran surat-surat
pengesahan di Teheran.
### Pasal 3.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar ...
---
PRESIDEN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
ttd
SARTONO.
Diundangkan,
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,
ttd
Menteri Luar Negeri a.i.
ttd
HARDI.
---
PRESIDEN
MENGENAI
Sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia yang "bebas dan aktip" dan
sesuai pula dengan keinginan-keinginan yang dikemukakan dalam Konperensi Bandung,
Pemerintah senantiasa berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan persahabatan
dengan negara-negara diseluruh dunia umumnya dan dengan negara-negara diseluruh
dunia umumnya dan dengan negara-negara Asia-Afrika khususnya. Hasrat ini telah
berwujud dalam bentuk perjanjian-perjanjian persahabatan yang telah diadakan dengan
Mesir, Syria, India, Pakistan, Burma, Philipina, Thailand, Afghanistan dan Irak.
Diantara negara-negara di Timur Tengah yang mempunyai hubungan yang baik
dengan Republik Indonesia adalah Kerajaan Iran. Hal ini terbukti tatkala bangsa
Indonesia memperjuangkan dan memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya
Kerajaan Iran senantiasa membantu Republik Indonesia atas tuntutannya untuk
mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaannya.
Sikap yang demikian adalah wajar dan sesuai dengan tujuan dan maksud dari
Konperensi Asia-Afrika di Bandung.
Walaupun Iran adalah salah satu anggota Pact Baghdad yang mempunyai
pandangan politik luar negeri yang berbeda dengan Republik Indonesia, tetapi perbedaan
ini tidaklah mengurangi eratnya pertalian persahabatan antara kedua negara tersebut.
Mengingat akan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Indonesia dengan gembira
telah menandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dengan Kerajaan Iran sebagai tanda
yang nyata dari pada perhubungan persahabatan yang baik antara kedua negara itu.
Penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 29 Desember 1958 di Teheran.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
ttd