KEUANGAN NEGARA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

1. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

1. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

1. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

1. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

1. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

1. Belanja ...

---

PRESIDEN

1. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

1. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

• hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

• kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

• Penerimaan Negara;

• Pengeluaran Negara;

• Penerimaan Daerah;

• Pengeluaran Daerah;

• kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

• kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

• kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(2) APBN, ...

---

PRESIDEN

(2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

(3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi

kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam APBN.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi

kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam APBD.

(7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

(8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada

Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih

dahulu dari DPR/DPRD.

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban

APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.

(2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur

oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

yang berlaku.

## BAB II ...

---

PRESIDEN

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan

Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan;

• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya;

• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

• tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara

lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan

undang-undang.

(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk

mencapai tujuan bernegara.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai

tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun

disusun APBN dan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri

Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

• menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b). ...

---

PRESIDEN

• menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

• mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

• melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

• melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan

dengan undang-undang;

• melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

• menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN;

• melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan

ketentuan undang-undang.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai

berikut :

• menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya;

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

• melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang

dipimpinnya;

• melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan

menyetorkannya ke Kas Negara;

• mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

• mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara

/lembaga yang dipimpinnya;

• melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan ketentuan undang-undang.

### Pasal 10 …

---

PRESIDEN

(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam

### Pasal 6 ayat (2) huruf c :

• dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

selaku pejabat pengelola APBD;

• dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku

pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

• menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

• menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

• melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

• melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

• menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna

anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

• menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya;

• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

• melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya;

• melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

• mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

• mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya.

## BAB III ...

---

PRESIDEN

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan

tiap tahun dengan undang-undang.

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

pembiayaan.

(3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan

pajak, dan hibah.

(4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas

pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

(5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

(1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

(2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang

APBN.

(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat

mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

(1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan

kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun

berjalan.

(2) Pemerintah ...

---

PRESIDEN

(2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh

Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN

tahun anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan

fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas

kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi

setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan

lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun

berikutnya.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun

anggaran yang sedang disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan rancangan APBN.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada

Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-

undang tentang APBN tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan

anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang

APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun

sebelumnya.

(2) Pembahasan ...

---

PRESIDEN

(2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan

sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan

perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan

Undang-undang tentang APBN.

(4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai

Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

dilaksanakan.

(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan

Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah

Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

APBN tahun anggaran sebelumnya.

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

pembiayaan.

(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

(4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan …

---

PRESIDEN

(2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah

tentang APBD.

(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan

surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun

anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-

lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

(2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh

Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun

anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan

DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan

acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

(2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan

prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang

sudah disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD.

(5) Hasil …

---

PRESIDEN

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada

pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan

Daerah.

(1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan

sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan

DPRD.

(3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah

penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

(4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi,

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan

setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran

setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 21 ...

---

PRESIDEN

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan

pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada

Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada

Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

(3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima

pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau

menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan

persetujuan DPR.

(2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah

Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada

dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

(2) Pemberian ...

---

PRESIDEN

(2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan

pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu

ditetapkan dalam APBN/APBD.

(3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

perusahaan negara.

(4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

kepada perusahaan daerah.

(5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi

perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

(6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi

perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional,

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan

penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat

persetujuan DPR.

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari

Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari

Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi

badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari

pemerintah.

(1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya

dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(2) Setelah ...

---

PRESIDEN

(2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya

dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama

APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada

DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang

bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan

dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka

penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang

bersangkutan, apabila terjadi :

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi

yang digunakan dalam APBN;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

(5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang

Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan

persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan ...

---

PRESIDEN

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada

DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang

bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah

Daerah.

(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan

dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka

penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang

bersangkutan, apabila terjadi :

• perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum

APBD;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan

persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

berakhir.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan

APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur

perbendaharaan negara.

### Pasal 30 ...

---

PRESIDEN

(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan

Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara

dan badan lainnya.

(1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan

Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur

dalam undang-undang tersendiri.

## BAB IX ...

---

PRESIDEN

(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti

melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam

undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD

diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan

undang-undang.

(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan

anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang

APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara

dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-

undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak

memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang ini.

(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau

tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti

kerugian dimaksud.

(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar,

dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang

negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung

jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam

pengurusannya.

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam

undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

## BAB X ...

---

PRESIDEN

(1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan

belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,

14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya

dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan

dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan

dan pengukuran berbasis kas.

(2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah

pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan

laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan

Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal

31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

Pada saat berlakunya undang-undang ini :

1. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

1. Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936

Nomor 445;

1. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor

381;

1. sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak

berlaku lagi.

### Pasal 38 ...

---

PRESIDEN

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Telah sah

pada tanggal 5 April 2003

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2003

ttd.

---

PRESIDEN