PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1. Pejabat . . .

---

1. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk
sementara menjabat sebagai Notaris untuk
menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal
dunia.
1. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk
sementara diangkat sebagai Notaris untuk
menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau
untuk sementara berhalangan menjalankan
jabatannya sebagai Notaris.
1. Dihapus.
1. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan
Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan
hukum.
1. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut
Majelis Pengawas adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Notaris.
1. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah
akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini.
1. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan
tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris,
yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
1. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari
seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta
tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang
sama bunyinya".
1. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu
atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian
bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan
sebagai KUTIPAN".

1. Grosse . . .

---

1. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk
pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI

ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
1. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah
Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
1. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang
merupakan arsip negara yang harus disimpan dan
dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta
ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- warga negara Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan
surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata
dua kenotariatan;
- telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja
sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada
kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata
dua kenotariatan;
- tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,
advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain
yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan Notaris; dan

• tidak . . .

---

- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji
jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
- menjalankan jabatannya dengan nyata;
- menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan
Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan
Majelis Pengawas Daerah; dan
- menyampaikan alamat kantor, contoh tanda
tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel
jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri
dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang
pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan
Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta
Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah
1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya

karena:
- dalam proses pailit atau penundaan kewajiban
pembayaran utang;
- berada di bawah pengampuan;
- melakukan perbuatan tercela;
- melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- sedang menjalani masa penahanan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi
kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis
Pengawas secara berjenjang.

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas
usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib

mengambil cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat
negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Notaris berwenang pula:
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan
kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus;
- membukukan surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus;
- membuat kopi dari asli surat di bawah tangan
berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana
ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;
- melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan
surat aslinya;
- memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan Akta;
- membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
atau
- membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan
lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum;
- membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol
Notaris;
- melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari
penghadap pada Minuta Akta;
- mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau
Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan
untuk menolaknya;
- merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain;
- menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan
menjadi buku yang memuat tidak lebih dari
50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut
dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;
- membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak
dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- membuat daftar Akta yang berkenaan dengan
wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta
setiap bulan;

• mengirimkan . . .

---

- mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud
dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan
dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dalam waktu
5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;
- mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman
daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- mempunyai cap atau stempel yang memuat
lambang negara Republik Indonesia dan pada
ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;
- membacakan Akta di hadapan penghadap dengan
dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris; dan
- menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam
hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
- Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- Akta penawaran pembayaran tunai;
- Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak
diterimanya surat berharga;
- Akta kuasa;
- Akta keterangan kepemilikan; dan
- Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Akta . . .

---

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap,
ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang
sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis
kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi

nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam
1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap
menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada
setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta,
komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan
jelas, serta penutup Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak

berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain . . .

---

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16
ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang
menderita kerugian untuk menuntut penggantian
biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi
berupa peringatan tertulis.

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu
mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan
yang diperoleh guna pembuatan Akta.

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Notaris dilarang:

- menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari
7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan
yang sah;
- merangkap sebagai pegawai negeri;
- merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- merangkap jabatan sebagai advokat;
- merangkap jabatan sebagai pemimpin atau
pegawai badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah atau badan usaha swasta;

• merangkap . . .

---

- merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar
tempat kedudukan Notaris;
- menjadi Notaris Pengganti; atau
- melakukan pekerjaan lain yang bertentangan
dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan
yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di

tempat kedudukannya.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan
Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut

dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat
kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta
ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk

persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam
menjalankan jabatannya.

(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- kegiatan dunia usaha;
- jumlah penduduk; dan/atau
- rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau
di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan pedoman untuk
menentukan kategori daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan

Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan

Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

(2) Notaris . . .

---

(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol

Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.

(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan
kepada Majelis Pengawas Wilayah.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat
dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedua
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris

Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah
warga negara Indonesia yang berijazah sarjana
hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor
Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan

### Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat

Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini
menentukan lain.

1. Pasal 34 . . .

---

1. Pasal 34 dihapus.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau

keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan
semenda sampai derajat kedua wajib
memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat

menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan
oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara
Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol

Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada
Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal
dunia.

(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas
namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang

kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang
tidak mampu.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan lisan;
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;

• pemberhentian . . .

---

• pemberhentian dengan hormat; atau
• pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

• awal Akta atau kepala Akta;
• badan Akta; dan
• akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

• judul Akta;
• nomor Akta;
• jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
• nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,
tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
yang mereka wakili;
- keterangan mengenai kedudukan bertindak
penghadap;
- isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan
dari pihak yang berkepentingan; dan
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta
pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal
dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau

### Pasal 16 ayat (7);

- uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan Akta jika
ada;
- nama . . .

---

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal
dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- uraian tentang tidak adanya perubahan yang
terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang
adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian serta
jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara

Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga
memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan,
serta pejabat yang mengangkatnya.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun
atau telah menikah; dan
- cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau

diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi
pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan
belas) tahun atau telah menikah dan cakap
melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan
oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinyatakan secara tegas dalam Akta.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan
perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi . . .

---

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat sebagai berikut:
- paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun
atau sebelumnya telah menikah;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
dan
- tidak mempunyai hubungan perkawinan atau
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis
ke samping sampai dengan derajat ketiga
dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada
Notaris atau diterangkan tentang identitas dan
kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan

kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam
Akta.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan
Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

### Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni

ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa

yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib
menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu
dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika . . .

---

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat

dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke
dalam bahasa Indonesia.

(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau

menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau
dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran

terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat

dalam bahasa Indonesia.

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44
berbunyi sebagai berikut:

(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut

ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan
Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak
dapat membubuhkan tanda tangan dengan
menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris,
saksi, dan penerjemah resmi.

(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan,

dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3)
dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(5) Pelanggaran . . .

---

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita
kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti
rugi, dan bunga kepada Notaris

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48
berbunyi sebagai berikut:

(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

• diganti;
• ditambah;
• dicoret;
• disisipkan;
• dihapus; dan/atau
• ditulis tindih.

(2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat
dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf
atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan
suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49
berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di

sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir
Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk
bagian yang diubah atau dengan menyisipkan
lembar tambahan.

(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian

yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut
batal.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan
suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah
dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga

### Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata,

huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian
rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang
tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau
angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.

(2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda
pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap

pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 49 ayat (2).

(4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada

atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

(5) Dalam . . .

---

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam

### Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta

tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah
1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang untuk membetulkan

kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang
terdapat pada Minuta Akta yang telah
ditandatangani.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan

Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan
memberikan catatan tentang hal tersebut pada
Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan
nomor Akta berita acara pembetulan.

(3) Salinan Akta berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
para pihak.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan
bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan,

atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan
Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang
berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

Pengganti dicatat dalam daftar akta.

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di

bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar
surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar
surat di bawah tangan yang dibukukan.

1. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (6) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari

dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol
Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan
dan yang menerima Protokol Notaris.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris

dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain
yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris

dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang
ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika
pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau

huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh
Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh
Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu

penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun
atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol
Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

(6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah
berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

1. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara
Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang
dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan
atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol
Notaris.

1. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59
dapat dikenai sanksi berupa:
- peringatan tertulis;

• pemberhentian . . .

---

• pemberhentian sementara;
• pemberhentian dengan hormat; atau
• pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah
2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga

### Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,

penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan
majelis kehormatan Notaris berwenang:
- mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau
Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat
berita acara penyerahan.

(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
surat permintaan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban
menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak

memberikan jawaban dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis
kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan
persetujuan.

1. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri

membentuk majelis kehormatan Notaris.

(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh)

orang, terdiri atas unsur:
- Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi,

syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan
anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan
Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis
Pengawas.

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas
unsur:
- Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur

instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis
Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh
Menteri.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan
Notaris.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris
Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan
di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di

Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (3).
(2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah
Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota
Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis
Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa
Kabupaten/Kota.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota

Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang

sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat
Majelis Pengawas Daerah.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah
serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan
mengambil keputusan atas laporan masyarakat
yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas
Daerah;
- memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan
pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
- memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan
sampai 1 (satu) tahun;
- memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis
Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan
oleh Notaris pelapor;
- memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun
peringatan tertulis;
- mengusulkan pemberian sanksi terhadap
Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai
dengan 6 (enam) bulan; atau
1. pemberhentian dengan tidak hormat.
- dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan
huruf f dibuatkan berita acara.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan
tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis
Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah
3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi

Notaris.

(2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

(3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi
Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk
dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
kualitas profesi Notaris.

(4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata

kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi Notaris.

(5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan

pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan
Peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Bab XI dihapus.

1. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang
diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

- masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap
diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur
dalam Undang-Undang ini.

1. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16
ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19
ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54
ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

,

ttd.

---