KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1 Daerah Otonom Aceh adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara.
2 Kabupaten Aceh Utara adalah daerah kabupaten yang
berada di wilayah Aceh yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3 Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Aceh Utara.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l.

BABII ...

SK No 199528 A

---

PRESIDEN

Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 (dua puluh tujuh)
Kecamatan, sebagai berikut:
- Kecamatan Baktiya;
- Kecamatan Dewantara;
- Kecamatan Kuta Makmur;
- Kecamatan Lhoksukon;
- Kecamatan Matangkuli;
- Kecamatan Muara Batu;
- Kecamatan Meurah Mulia;
- Kecamatan Samudera;
- Kecamatan Seunuddon;
- Kecamatan Syamtalira Aron;
- Kecamatan Syamtalira Bayu;
- Kecamatan Tanah Luas;
- Kecamatan Tanah Pasir;
- Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- Kecamatan Sawang;
- Kecam.atan Nisam;
- Kecamatan Cot Girek;
- Kecamatan Langkahan;
- Kecamatan Baktiya Barat;
- Kecamatan Paya Bakong;
- Kecamatan Nibong;
- Kecamatan Simpang Keuramat;
- Kecamatan Lapang;
- Kecamatan Pirak Timu;
- Kecamatan Geureudong Pase;
- Kecamatan Banda Baro; dan
aa. Kecamatan Nisam Antara.
Pasal4...

SK No 199529 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IHDONESIA

(1) Kabupaten Aceh Utara mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe
dan Laut Andaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Timur;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener
Meriah; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Utara secara

pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu kota Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di
Kecamatan Lhoksukon.

Kabupaten Aceh Utara memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis bervariasi berupa
dataran pantai, dataran aluvial, zot:.a lipatan, dan zona
vulkanik;
- potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan,
pertambangan, energi, pariwisata alam, dan pariwisata
religi/budaya; dan
- nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan
budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan
syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keistimewaan dan
kekhususan Pemerintahan Aceh.

BABIII ...

SK No 199530 A

---

PRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Aceh Utara dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (L,embaran Negara Nomor 58
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199531A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IXDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 199532 A

---

PRESIDEN