KOTA CIREBON DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Barat.
1. Kota Cirebon adalah daerah kota yang berada di wilayah
Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan
daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
jawa Timur, jawa Tengah, jawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Joglakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun L954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun- 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa.

1. Kecamatan . . .

SK No20018l A

---

1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Cirebon.

Tanggal 15 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan
Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar
dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, jawa Tengah, jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17
Tahun- 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa.

Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Kejaksan;
- Kecamatankmahwungkuk;
- Kecamatan Harjamukti;
- Kecamatan Pekalipan; dan
- Kecamatan Kesambi.

(1) Kota Cirebon mempunyai batas daerah:

• sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;
• sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;

• sebelah . . .

SK No200182A

---

Erl=FTf.''EN

- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Cirebon; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.

(2) Penegasan batas daerah Kota Cirebon sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) secara pasti di lapangan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Cirebon memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran
rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan
di wilayah selatan kota, terdapat sungai dan daerah
aliran sungai, serta kawasan pesisir;
- potensi sumber daya alam berupa kelautan dan
perikanan, pertanian, serta potensi pariwisata,
perdagangan dan jasa, serta perindustrian; dan
- suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki
karakter religius, berbasis budaya dan sejarah, sekaligus
menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian
lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7...

SK No200183A

---

EEtrEIIII=N

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelalsanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi jawa Timur, jawa Tengah, jawa Barat dan
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr l7-Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kota Cirebon dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, jawa
Tengah, jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogiakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan
Nr 17 Tahun-1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No200184A

---

PRESTDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan dan
ministrasi Hukum,

iaS na Djaman

SK No 208550 A

---

FRESIOEN