Ditetapkan: 2024-01-01
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 2076(DA
---
EtrEIEtrN
tN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
Bidang Perundang-undangan dan
Huku14,
s Djaman
SK No208610A
---
Tanggal 8 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 195O tentang pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara RI No. 44 Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 195O
Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah
Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yoryakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan
Nama Kabupaten Kulon-Progo (LN 1951/ 101).
Kabupaten terdiri atas 18 (delapan belas)
Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Wonosari;
- Kecamatan Nglipar;
SK No207606A
---
PIIESIDEN
- Kecamatan Playen;
- Kecamatan Patuk;
- Kecamatan Paliyan;
- Kecamatan Panggang;
Kecamatan Tepus; C.
- Kecamatan Semanu;
- KecamatanKarangmojo;
- Kecamatan Ponjong;
- Kecamatan Rongkop;
1. Kecamatan Semin;
- Kecamatan Ngawen;
- Kecamatan Gedangsari;
- Kecamatan Saptosari;
- Kecamatan Girisubo;
- Kecamatan Tanjungsari; dan
- Kecamatan Purwosari.
(l) Kabupaten Gunungkidul mempunyai batas daerah:
- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten
dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul
dan Kabupaten Sleman.
(2) Penegasan . . .
SK No 208664A
---
tI-ITTTEtrLINEEIItrEM
(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Gunungkidul
selagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di
lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul berkedudukan di
Kecamatan Wonosari.
Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geogralis utama dataran tinggi
berupa pegunungan dan perbukitan dengan bentuk
wilayah datar sampai bergelombang, dataran rendah
berupa kawasan pantai dan sungai, kawasan karst, dan
kawasan hutan;
- potensi sumber daya alam berupa pertanian mencakup
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,
dan pertambangan, serta potensi pariwisata; dan
- suku bangsa dan budaya terdiri atas mayoritas
suku Jawa, bahasa, seni, situs budaya, dan kearifan
lokal yang menunjukkan karakter adat istiadat
masyarakat Gunungkidul.
' Pasal 7
Ketentuan mengenai susunan dan tata cara
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
. Pasal 8. .
SK No2fi7608A
---
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan penrndang-undangan yang merupalan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Istimewa Joglakarta (Berita Negara RI
No. 44 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo
dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yograkarta
Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kabupaten
Kulon-Progo (LN 1951/1Ol), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Gunungkidul dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara RI No. 44 Tahun 195O)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15
Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan
Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yoryakarta Menjadi Satu
Kabupaten dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
(LN 1951/101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
