KOTA BINJAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Provinsi Sumatera Utara.
1. Kota Binjai adalah kota yang berada di wilayah Provinsi
Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah
Kota Binjai.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kota Binjai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat
Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor l092l.
BABII ...

SK No 199555 A

---

FRESIDEN
REPUEtIK INDONESIA

Kota Binjai terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Binjai Utara;
- Kecamatan Binjai Kota;
- Kecamatan Binjai Barat;
- Kecamatan Binjai Timur; dan
- Kecamatan Binjai Selatan.

(1) Kota Binjai mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat
dan Kabupaten Deli Serdang;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang dan Kabupaten Langkat; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat.
(21 Penegasan batas daerah Kota Binjai secara pasti di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Binjai memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografi utama kawasan dataran
rendah;
- potensi sumber daya alam Kota Binjai, berupa pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan,
perdagangan, pariwisata, dan pertambangan; dan

• suku

SK No 199556A

---

PRESIDEN
NEPl.JELll( INDOHESIA

C suku bangsa dan kultural yang majemuk dan memiliki
karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung
tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 9
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor LO92), dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kota Binjai dalam Undang-Undang
Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199557 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
dan
Hukum,

Djaman

SK No 199558 A

---

FRESIDEN