PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

(1)
Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001 diperoleh
dari sumber-sumber :
a.
Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.
Penerimaan Hibah.
(2)
Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah sebesar Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh
lima triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta
sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
(3)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp115.058.646.720.964,00 (seratus lima
belas triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta
tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
(4) Realisasi ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4)
Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
adalah sebesar Rp 478.158.184.368,00 (empat ratus tujuh puluh delapan
miliar seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu
tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)
Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2001
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah
sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh puluh
tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu
tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

(1)
Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
(2)
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp175.973.954.117.795,00 (seratus tujuh
puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus
lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh
lima rupiah).
(3)
Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 9.566.962.892.241,00
(sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam
puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat
puluh satu rupiah).
(4)
Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2001 sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
dan
ayat
(3)
adalah
sebesar
Rp 185.540.917.010.036,00 (seratus delapan puluh lima triliun lima ratus
empat puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta sepuluh ribu tiga puluh
enam rupiah).
(5)
Rincian
Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Tahun
Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat
ini.
Pasal 3 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 115.058.646.720.964,00 (seratus lima belas
triliun lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh
ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
(dalam rupiah)
a.
Penerimaan sumber daya alam
Rp
85.671.859.461.771,00
Pendapatan minyak bumi
Rp
58.949.633.140.314,00
Pendapatan gas alam
Rp
22.091.324.140.981,00
Pendapatan pertambangan umum
Rp
2.319.717.363.885,00
Pendapatan kehutanan
Rp
2.242.921.149.427,00
Pendapatan perikanan
Rp
68.263.667.164,00
b. Bagian pemerintah atas laba
badan usaha milik negara
Rp
8.836.718.179.380,00
Bagian laba BUMN
Rp
8.836.718.179.380,00
c.
Penerimaan negara bukan pajak lainnya
Rp
20.550.069.079.813,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan
Rp
59.717.367.775,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Penjualan hasil pertanian, kehutanan
dan perkebunan
Rp
1.483.363.051,00
Penjualan hasil peternakan dan
perikanan
Rp
7.285.002.442,00
Penjualan hasil tambang
Rp
21.847.722.851,00
Penjualan hasil sitaan/rampasan
dan harta peninggalan
Rp
16.919.135.274,00
Penjualan obat-obatan dan hasil
farmasi lainnya
Rp
80.640.672,00
Penjualan informasi, penerbitan, film,
dan hasil cetakan lainnya
Rp
1.613.701.000,00
Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan
Rp
1.798.437.455,00
Penjualan lainnya
Rp
8.689.365.030,00
Penjualan aset
Rp
73.426.064.768,00
Penjualan rumah, gedung, bangunan,
dan tanah
Rp
9.354.301.021,00
Penjualan kendaraan bermotor
Rp
562.652.917,00
Penjualan sewa beli
Rp
37.928.004.116,00
Penjualan aset lainnya yang
berlebih/rusak/dihapuskan
Rp
25.581.106.714,00
Pendapatan sewa
Rp
19.583.019.775,00
Sewa rumah dinas/rumah negeri
Rp
6.670.602.038,00
Sewa gedung, bangunan, gudang
Rp
6.223.796.500,00
Sewa benda-benda bergerak
Rp
5.155.577.351,00
Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
Rp
1.533.043.886,00
Pendapatan jasa I
Rp
1.317.472.563.192,00
Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya
Rp
163.123.267.290,00
Pendapatan tempat hiburan/taman, museum Rp
1.221.779.336,00
Pendapatan surat keterangan, visa/paspor
dan SIM, STNK, BPKB
Rp
289.350.294.518,00
Pendapatan jasa pertanahan
Rp
66.363.851.312,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pendapatan hak dan perijinan
Rp
389.434.432.492,00
Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/
pemeriksaan
Rp
5.882.329.992,00
Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan,
jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa
teknologi
Rp
271.599.390.547,00
Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama
Rp
43.445.586.115,00
Pendapatan jasa bandar udara
kepelabuhanan, dan kenavigasian
Rp
87.051.631.590,00
Pendapatan jasa II
Rp
1.151.743.704.970,00
Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
Rp
557.492.903.269,00
Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi
Rp
32.926.272,00
Pendapatan iuran lelang untuk
fakir miskin
Rp
7.202.223.230,00
Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil
Rp
1.376.807.784,00
Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa
Rp
22.433.453.103,00
Pendapatan uang pewarganegaraan
Rp
6.806.891.794,00
Pendapatan bea lelang
Rp
81.638.559.361,00
Pendapatan biaya pengurusan piutang
negara dan lelang negara
Rp
49.951.441.807,00
Pendapatan jasa lainnya
Rp
424.808.498.350,00
Pendapatan rutin dari luar negeri
Rp
310.087.666.822,00
Pendapatan dari pemberian surat
perjalanan Republik Indonesia
Rp
310.087.666.822,00
Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler
Rp
0,00
Pendapatan kejaksaan dan peradilan
Rp
36.586.358.988,00
Legalisasi tanda tangan
Rp
273.805.875,00
Pengesahan surat di bawah tangan
Rp
34.200.082,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan
Rp
1.117.927.149,00
Hasil denda/denda tilang dan sebagainya
Rp
15.985.578.579,00
Ongkos perkara
Rp
2.502.467.276,00
Penerimaan kejaksaan dan peradilan
lainnya
Rp
16.672.380.027,00
Pendapatan pendidikan
Rp
542.465.412.302,00
Uang pendidikan
Rp
409.913.334.657,00
Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
dan akhir pendidikan
Rp
26.483.120.790,00
Uang ujian untuk menjalankan praktek
Rp
59.581.312,00
Pendapatan pendidikan lainnya
Rp
106.009.375.543,00
Pendapatan dari penerimaan kembali
tahun anggaran berjalan
Rp
211.635.017.456,00
Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat
Rp
53.209.542.454,00
Penerimaan kembali belanja pensiunan
Rp
71.920.021.296,00
Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya
Rp
69.799.628.552,00
Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah murni
Rp
8.623.684.792,00
Penerimaan kembali belanja
pembangunan PLN
Rp
8.082.140.362,00
Pendapatan dari penerimaan kembali
belanja tahun anggaran yang lalu
Rp
9.227.932.099.861,00
Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat
Rp
10.498.169.714,00
Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom
Rp
13.118.097.664,00
Penerimaan kembali belanja pensiun
Rp
6.352.719.474,00
Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
Rp
9.178.055.543.591,00
Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah murni
Rp
17.313.277.027,00
Penerimaan kembali pembangunan PLN
Rp
2.590.446.990,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Penerimaan kembali pembangunan hibah
Rp
3.845.401,00
Pendapatan pelunasan piutang
Rp
5.828.646.924.217,00
Pendapatan lain-lain
Rp
1.770.772.879.687,00
Penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji
Rp
2.739.733.103,00
Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah
Rp
18.162.299.334,00
Penerimaan kembali/ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara
Rp
10.087.833.594,00
Penerimaan denda administrasi BPHTB
Rp
2.568.687.896,00
Pendapatan anggaran lainnya
Rp
1.737.214.325.760,00

(1)
Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :
a. Belanja Pemerintah Pusat;
b. Dana Perimbangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2)
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah sebesar Rp 260.508.307.006.032,00 (dua ratus enam puluh
triliun lima ratus delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ribu tiga puluh
dua rupiah).
(3)
Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun
lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua
puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4)
Jumlah Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
dan
ayat
(3)
adalah
sebesar
Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun lima ratus
enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga
puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 218.923.306.933.000,00 (dua ratus delapan belas triliun
sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga
rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
Rp
27.778.259.103,00
01.1
Subsektor Industri
Rp
27.778.259.103,00
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Rp
796.276.705.557,00
02.1
Subsektor Pertanian
Rp
366.155.931.096,00
02.2
Subsektor Kehutanan
Rp
430.120.774.461,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
02.3
Subsektor Perikanan
Rp
0,00
SEKTOR PENGAIRAN
Rp
47.543.889.038,00
03.1
Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
Rp
45.410.255.791,00
03.2
Subsektor Irigasi
Rp
2.133.633.247,00
SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
118.989.289.024,00
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
Rp
118.989.289.024,00
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp
187.103.392.899.441,00
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
Rp
17.258.206.135,00
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
Rp
63.966.714.127,00
05.4
Subsektor Keuangan
Rp
186.991.680.633.750,00
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
Rp
30.487.345.429,00
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp
559.930.717.954,00
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
Rp
27.284.067.817,00
06.2
Subsektor Transportasi Darat
Rp
20.537.365.487,00
06.3
Subsektor Transportasi Laut
Rp
330.336.461.757,00
06.4
Subsektor Transportasi Udara
Rp
98.512.502.827,00
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
Rp
83.260.320.066,00
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Rp
395.407.350.337,00
07.1
Subsektor Pertambangan
Rp
387.041.668.225,00
07.2
Subsektor Energi
Rp
8.365.682.112,00
SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI
Rp
163.784.863.267,00
08.1
Subsektor Pariwisata
Rp
31.009.040.617,00
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
Rp
132.775.822.650,00
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp
44.015.131.875,00
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
Rp
30.884.421.234,00
09.2
Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
Rp
13.130.710.641,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
426.912.322.129,00
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
Rp
15.984.475.792,00
10.2
Subsektor Tata Ruang
Rp
410.927.846.337,00
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Rp
4.227.452.356.383,00
11.1
Subsektor Pendidikan
Rp
3.658.176.510.409,00
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
Rp
461.073.606.607,00
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
Rp
95.011.666.654,00
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
Rp
13.190.572.713,00
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp
752.323.498.974,00
12.1
Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Rp
752.323.498.974,00
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
Rp
854.228.889.967,00
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
Rp
28.417.838.815,00
13.2
Subsektor Kesehatan
Rp
825.811.051.152,00
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp
40.202.277.800,00
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
Rp
40.184.068.000,00
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
Rp
18.209.800,00
SEKTOR AGAMA
Rp
1.925.011.685.233,00
15.1
Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
Rp
458.769.531.843,00
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
Rp
1.466.242.153.390,00
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
Rp
651.924.284.290,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
Rp
436.092.274.584,00
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rp
30.580.908.185,00
16.4
Subsektor Kelautan
Rp
5.251.851.211,00
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
Rp
2.167.022.979,00
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan Statistik
Rp
177.832.227.331,00
SEKTOR HUKUM
Rp
1.518.752.498.796,00
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
Rp
1.266.072.382.293,00
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
Rp
252.680.116.503,00
SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
Rp
2.963.255.244.457,00
18.1
Subsektor Aparatur Negara
Rp
2.605.219.116.196,00
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan
Rp
358.036.128.261,00
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
Rp
2.417.803.928.375,00
19.1
Subsektor Politik
Rp
38.816.381.785,00
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
Rp
2.346.648.464.516,00
19.3
Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
Rp
32.339.082.074,00
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp
13.888.320.841.000,00
20.1
Subsektor Tentara Nasional
Republik Indonesia
Rp
215.461.203.325,00
20.2
Subsektor Kepolisian
Rp
5.115.722.554.675,00
20.3
Subsektor Pendukung
Rp
8.557.137.083.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.585.000.073.032,00 (empat puluh satu triliun
lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri
dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan
pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a.
Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 21.370.738.513.000,00 (dua
puluh satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima
ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri dari :
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
Rp
135.788.852.476,00
01.1
Subsektor Industri
Rp
135.788.852.476,00
SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERIKANAN
Rp
1.170.575.415.667,00
02.1 Subsektor Pertanian
Rp
825.252.620.106,00
02.2 Subsektor Kehutanan
Rp
41.509.908.543,00
02.3
Subsektor Perikanan
Rp
303.812.887.018,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp
1.353.982.843.513,00
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air
Rp
632.023.837.284,00
03.2 Subsektor Irigasi
Rp
721.959.006.229,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
92.876.645.897,00
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
Rp
92.876.645.897,00
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp
4.826.019.108.665,00
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
Rp
34.690.320.040,00
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
Rp
106.194.153.233,00
05.3
Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
Rp
64.409.942.232,00
05.4
Subsektor Keuangan
Rp
4.413.076.268.258,00
05.5
Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
Rp
207.648.424.902,00
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp
1.734.124.481.792,00
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
Rp
1.267.775.221.679,00
06.2
Subsektor Transportasi Darat
Rp
196.920.675.035,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
Rp
102.642.236.737,00
06.4
Subsektor Transportasi Udara
Rp
149.085.586.391,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
Rp
17.700.761.950,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp
591.607.885.429,00
07.1
Subsektor Pertambangan
Rp
33.631.675.798,00
07.2
Subsektor Energi
Rp
557.976.209.631,00
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
106.365.781.059,00
08.1
Subsektor Pariwisata
Rp
60.472.749.990,00
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
Rp
45.893.031.069,00
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp
518.302.544.543,00
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
Rp
72.652.241.331,00
09.2
Subsektor Transmigrasi dan
Permukiman Perambah Hutan
Rp
445.650.303.212,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
153.934.990.968,00
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
Rp
104.089.577.184,00
10.2
Subsektor Tata Ruang
Rp
49.845.413.784,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Rp
5.442.554.536.619,00
11.1
Subsektor Pendidikan
Rp
5.186.718.559.294,00
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
Rp
182.900.720.504,00
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional
dan Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
Rp
37.949.600.544,00
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
Rp
34.985.656.277,00
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp
163.408.288.464,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Rp
163.408.288.464,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA
Rp
1.778.379.980.180,00
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
Rp
807.498.957.193,00
13.2
Subsektor Kesehatan
Rp
954.869.214.140,00
13.3
Subsektor Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Remaja
Rp
16.011.808.847,00
SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp
740.682.190.541,00
14.1
Subsektor Perumahan dan
Permukiman
Rp
732.141.601.681,00
14.2
Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan
Rp
8.540.588.860,00
SEKTOR AGAMA
Rp
66.769.464.403,00
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama
Rp
21.863.602.158,00
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama
Rp
44.905.862.245,00
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
405.120.288.954,00
16.1
Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi
Rp
124.065.260.651,00
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
Rp
39.182.190.728,00
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Rp
82.312.398.625,00
16.4
Subsektor Kelautan
Rp
61.567.017.789,00
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
Rp
28.754.105.984,00
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik
Rp
69.239.315.177,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR HUKUM
Rp
283.545.461.527,00
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
Rp
20.400.671.939,00
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum
Rp
72.468.156.981,00
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum
Rp
190.676.632.607,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
Rp
526.567.692.688,00
18.1
Subsektor Aparatur Negara
Rp
498.543.092.352,00
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan
Rp
28.024.600.336,00
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN
Rp
191.302.671.488,00
19.1
Subsektor Politik
Rp
15.538.342.325,00
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
Rp
15.529.042.754,00
19.3
Subsektor Penerangan
Rp
160.235.286.409,00
SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp
1.088.829.388.127,00
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih
Dan Perlindungan Masyarakat
Rp
715.200.000.000,00
20.2
Subsektor Tentara Nasional
Indonesia
Rp
8.758.057.353,00
20.3
Subsektor Kepolisian
Rp
255.628.919.127,00
20.4
Subsektor Pendukung
Rp
109.242.411.647,00
b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 20.214.261.560.032,00
(dua puluh triliun dua ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta lima
ratus enam puluh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri dari:
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
Rp
589.445.293.906,00
01.1
Subsektor Industri
Rp
589.445.293.906,00
SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAN PERIKANAN
Rp
986.733.963.110,00
02.1
Subsektor Pertanian
Rp
610.459.731.194,00
02.2
Subsektor Kehutanan
Rp
49.652.032.629,00
02.3
Subsektor Perikanan
Rp
326.622.199.287,00
SEKTOR PENGAIRAN
Rp
2.339.341.581.569,00
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air
Rp
1.430.382.395.051,00
03.2
Subsektor Irigasi
Rp
908.959.186.518,00
SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
26.332.163.540,00
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
Rp
26.332.163.540,00
SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
Rp
56.262.868.945,00
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
Rp
6.755.088.557,00
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
Rp
0,00
05.3
Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional
Rp
10.026.432.129,00
05.4
Subsektor Keuangan
Rp
32.972.620.722,00
05.5
Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
Rp
6.508.727.537,00
SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
Rp
4.268.813.209.843,00
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
Rp
1.859.002.253.815,00
06.2
Subsektor Transportasi Darat
Rp
663.891.929.530,00
06.3
Subsektor Transportasi Laut
Rp
730.017.683.297,00
06.4
Subsektor Transportasi Udara
Rp
1.015.901.343.201,00
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
Rp
0,00
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp
1.870.920.495.113,00
07.1
Subsektor Pertambangan
Rp
0,00
07.2
Subsektor Energi
Rp
1.870.920.495.113,00
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TELEKOMUNIKASI
Rp
522.573.735.549,00
08.1
Subsektor Pariwisata
Rp
8.201.169.932,00
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
Rp
514.372.565.617,00
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp
1.929.136.495.595,00
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
Rp
1.929.136.495.595,00
09.2
Subsektor Transmigrasi dan
Permukiman Perambah Hutan
Rp
0,00
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
422.652.275.975,00
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
Rp
280.163.664.920,00
10.2
Subsektor Tata Ruang
Rp
142.488.611.055,00
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp
3.037.535.829.326,00
11.1
Subsektor Pendidikan
Rp
2.921.506.873.751,00
11.2
Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
Rp
112.571.355.745,00
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional
dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
Rp
0,00
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
Rp
3.457.599.830,00
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp
204.998.608.238,00
12.1
Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Rp
204.998.608.238,00
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
ANAK DAN REMAJA
Rp
1.444.407.660.657,00
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
Rp
104.859.623.967,00
13.2
Subsektor Kesehatan
Rp
1.339.342.184.690,00
13.3
Subsektor Pemberdayaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Perempuan, Anak dan Remaja
Rp
205.852.000,00
SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp
761.195.391.891.00
14.1
Subsektor Perumahan dan
Permukiman
Rp
753.323.059.117,00
14.2
Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan
Rp
7.872.332.774,00
SEKTOR AGAMA
Rp
67.770.251.279,00
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama
Rp
823.175.280,00
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama
Rp
66.947.075.999,00
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
Rp
255.601.739.433,00
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi
Rp
125.917.760.286,00
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
Rp
19.988.456.649,00
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Rp
26.589.253.195,00
16.4
Subsektor Kelautan
Rp
4.661.447.028,00
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
Rp
50.000.000.000,00
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik
Rp
28.444.822.275,00
SEKTOR HUKUM
Rp
10.896.025.880,00
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
Rp
0,00
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum
Rp
10.896.025.880,00
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum
Rp
0,00
SEKTOR APARATUR NEGARA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAN PENGAWASAN
Rp
552.046.698.265,00
18.1
Subsektor Aparatur Negara
Rp
453.517.644.345,00
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan
Rp
98.529.053.920,00
SECTORS POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN
Rp
28.027.726.076,00
19.1
Subsektor Politik
Rp
0,00
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
Rp
0,00
19.3
Subsektor Penerangan
Rp
28.027.726.076,00
SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp
839.569.545.842,00
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat
Rp
0,00
20.2
Subsektor Tentara Nasional
Indonesia
Rp
723.258.444.016,00
20.3
Subsektor Kepolisian
Rp
0,00
20.4
Subsektor Pendukung
Rp
116.311.101.826,00

(1)
Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b terdiri dari :
a.
Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum;
c.
Dana Alokasi Khusus.
(2)
Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
adalah sebesar Rp 20.007.695.428.371,00 (dua puluh triliun tujuh miliar
enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu
tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3)
Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b adalah sebesar Rp 60.345.796.000.000,00 (enam puluh triliun tiga
ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta
rupiah).
(4)
Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf c adalah sebesar Rp 700.883.000.000,00 (tujuh ratus miliar delapan
ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(5)
Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) adalah sebesar Rp 81.054.374.428.371,00 (delapan puluh satu triliun
lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua
puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
Pasal 7 ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)
Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran
2001 sebesar Rp 301.077.721.915.368,00 (tiga ratus satu triliun tujuh
puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas
ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi anggaran Belanja Negara
Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 341.562.681.434.403,00 (tiga ratus
empat puluh satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus
delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun
Anggaran
terdapat
defisit
anggaran
sebesar
Rp 40.484.959.519.035,00 (empat puluh triliun empat ratus delapan puluh
empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan
belas ribu tiga puluh lima rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit
Anggaran.
(2)
Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh
dari sumber-sumber :
a.
Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 31.444.955.673.007,00 (tiga
puluh satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus
lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh rupiah);
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.267.402.601.649,00
(sepuluh triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua juta
enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)
Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Pasal 8 ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar
Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua
puluh satu rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun
anggaran
sebelumnya,
dan
dapat
dipergunakan
sebagai
dana
talangan
pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang
ini,
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 41
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TAHUN 2003
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001
U M U M
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi
kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2001.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 tersebut terdapat Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 1.227.398.755.621,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar
tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu
rupiah).
Sisa
Anggaran
Lebih
kumulatif
sampai
dengan
Tahun
Anggaran
sebesar
Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
Sisa
Anggaran
Lebih
kumulatif
sampai
dengan
Tahun
Anggaran
menjadi
sebesar
Rp 28.883.388.835.806,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah).
Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)
sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PASAL DEMI PASAL