KABUPATEN KARO DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara.
1. Kabupaten Karo adalah daerah kabupaten yang berada di
wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Karo.

Pasal2...

SK No 199608 A

---

PRESIDEN

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Karo berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor IO92).

Kabupaten Karo terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Kabanjahe;
- KecamatanBerastagi;
- Kecamatan Barusjahe;
- Kecamatan Tigapanah;
- Kecamatan Merek;
- Kecamatan Munte;
- Kecamatan Juhar;
- Kecamatan Tigabinanga;
- KecamatanLaubaleng;
- Kecamatan Mardingding;
- Kecamatan Payung;
1. Kecamatan Simpang Empat;
- Kecamatan Kutabuluh;
- Kecamatan Dolat Rayat;
- Kecamatan Merdeka;
- Kecamatan Naman Teran; dan
- KecamatanTiganderket.
Pasal4...

SK No 199609 A

---

PRESIDEN

(1) Kabupaten Karo mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat
dan Kabupaten Deli Serdang;
- sebelah timur Berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang dan Kabupaten Simalungun;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi;
dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Tenggara, Aceh.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Karo secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu kota Kabupaten Karo berkedudukan di Kecamatan
Kabanjahe

Kabupaten Karo memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografi utama kawasan dataran
tinggi;
- potensi sumber daya alam berupa tanaman pangan dan
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan
perdagangan, pariwisata; dan
- suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki
karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung
tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No 199610 A

---

PRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l dinyatakan masih
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Karo dalam Undang-Undang
Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 1996ll A

---

PRESTDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 199612 A

---

PRESIDEN