RUMAH SUSUN

Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umur
keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam
perikehidupan.

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk :

(1) a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat,

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah,
yang menjami kepastian hukum dalam pemanfaatannya;

- meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah
pekotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya
alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap,
serasi, dan seimbang

(2) Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi

kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan ayat

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1 huruf a).

(1) Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun.

(2) Pemerintah dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan sebagian urusan pengaturan dan pembinaan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.epkumham.go BAB IV

(1) Rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan

kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah.

(2) Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta
yang bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.

(1) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan

administratif.

(2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang persyaratan teknis dan

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna

bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas

tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan
status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual
satuan rumah susun yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Penyelenggaraan pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas

satuan dan bagian-bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang
disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas :

- batas satuan yang dapat dipergunakan-secara terpisah untuk
perseorangan;
- batas dan uraian atas bagian-bersama dan benda-bersama yang
menjadi haknya masing-masing satuan;
- batas dan uraian tanah-bersama dan besarnya bagian yang
menjadi haknya masing-masing satuan.

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUNepkumham.go Pasal 8

(1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum

yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

(2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang

bersifat perseorangan dan terpisah.

(3) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan

tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

(4) Hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan hak atas tanah

bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas luas
atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan
tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.

(1) Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan
rumah susun.

(2) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) terdiri atas :

- Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang
menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian-bersama,
benda-bersama dan tanah-bersama yang bersangkutan;
kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(1) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 ayat (3) dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan

cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan pada
Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan
menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.epkumham.go Pasal 11

(1) Pemerintah memberikan kemudahan bagi golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah untuk memperoleh dan memiliki satuan rumah
susun.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda

lainnya yang merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat
dijadikan jaminan hutang dengan :

- dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna
bangunan;
- dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah
Negara.

(2) Hipotik atau fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) beserta rumah susun yang akan dibangun
sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di
atas tanah yang bersangkutan dan yang pemberian kreditnya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembangunan
rumah susun tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 12, hak milik atas satuan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dijadikan jaminan
hutang dengan :

- dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna
bangunan;
- dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

(1) Pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal

13 dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya untuk
dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.epkumham.go

(2) Dalam akta pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat dimuat janji-janji yang berlaku juga bagi pihak ketiga.

(3) Sebagai tanda bukti adanya hipotik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 dan Pasal 13, diterbitkan sertifikat hipotik yang terdiri dari

salinan buku tanah hipotik dan salinan akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Tanggal buku tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

adalah tanggal yang ditetapkan tujuh hari setelah penerimaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya oleh Kantor
Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan atau jika hari
ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

(5) Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai

kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan
pengadilan.

(6) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, bentuk dan isi buku

tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta hal-hal lain
mengenai pendaftaran hipotik dan pemberian sertifikat sebagai tanda
bukti, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960.

(1) Pemberian fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13

dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib
didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya untuk

www.djpp.depkumham.go.id

---

dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.

(2) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hal-hal lain

mengenai pencatatan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960.

(1) Dalam pemberian hipotik atau fidusia sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 dan Pasal 13 dapat diperjanjikan bahwa pelunasan hutang

yang dijamin dengan hipotik atau fidusia itu dapat dilakukan dengan
cara angsuran sesuai dengan tahap penjualan satuan rumah susun,
yang besarnya sebanding dengan nilai satuan yang terjual.epkumham.go (2) Dalam hal dilakukan pelunasan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka satuan rumah susun yang harganya telah
dilunasi tersebut bebas dari hipotik atau fidusia yang semula
membebaninya.

(1) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik atau fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, eksekusi hipotik
atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan
jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru

dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan, dan/atau media massa cetak setempat, tanpa ada
pihak yang menyatakan keberatan.

(1) Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk

dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai izin kelayakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni.

(2) Perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi

kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan
penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya.

(4) Perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan

pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang
meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagian-bersama, benda-
bersama, tanah-bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.epkumham.go

(5) Ketentuan tentang perhimpunan penghuni dan badan pengelola

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini

dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6,

### Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana

penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-
tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

kejahatan.

(3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran atas

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 17 ayat (2),
dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-

www.djpp.depkumham.go.id

---

lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah).

(4) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah

pelanggaran.

Selain pidana yang dijatuhkan karena kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3), maka terhadap kelalaian tersebut dibebankan
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1).

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-undang ini dapatepkumham.go memuat ancaman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau
denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku dengan

penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah susun yang
dipergunakan untuk keperluan lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan rumah susun yang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum
ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985

INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1985epkumham.go MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

www.djpp.depkumham.go.id

---