Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239 -14-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
I. UMUM
Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Wujud dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239
Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara
sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia
(HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi
manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk
melindungi hak asasi orang lain.
Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban
asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep
hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan
dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok
Declaration on Human Rights 1993.
“First there is the matter of fair application: the approach to human rights
has to be „balanced‟; „double standards in the implementation of human
rights‟ are to be avoided; „concern‟ is expressed about the priority accorded
„one category of rights‟; „economic, social, cultural, civil and political rights‟
are interdependent and indivisible and must therefore be „addressed in an
integrated and balance manner‟. The barely disguised subtext here is that
civil and political rights (with their assertions of democratic and protest
rights) have been wrongly prioritised by the supporters of human rights in
the Global North with the result that the subject of human rights often
appears exhausted once the issue of democratic freedom has been fully
ventilated. In fact from the Bangkok perspective, social and economic rights
are of at least equal importance”.
Second the declaration introduces the notion of regional values as potentially
in opposition to human rights. The „diverse and rich cultures and traditions
„of Asia need to be better recognised. „[C]confrontation and the imposition of
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239 -16-
incompatible values‟ are to be avoided. Though „universal in nature‟, human
rights must, as the substance of the declaration went on to say, „be
considered in the context of a dynamic and evolving process of international
norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional
particularities and various historical, cultural and religious backgrounds”.
Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut
menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN
harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan
nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama,
sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya
ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar
belakang dimaksud.
Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana
diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah
membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal
(damai) dan dalam keadaan darurat (emergency). Di dalam hukum
nasional, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa
Undang-Undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang
merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi
manusia. Pengecualian tersebut secara konstitusional dilandaskan pada
Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus
dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai
berikut:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
1. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak
memadai;
1. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Ketiga karakteristik “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut
juga sejalan dengan artikel 4 International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR), sebagai berikut:
“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the
existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present
Covenant may take measures derogating from their obligations under the
present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the
situation, provided that such measures are not inconsistent with their other
obligations under international law and do not involve discrimination solely
on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin”.
Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud
dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah termasuk
“threatens the life of the nation and the existence of which is officially
proclaimed (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia
dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas
ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan
dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan
kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan
khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.
Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan
Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain,
ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun
tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media
elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok
tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam
penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial
menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat
mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi
aparat penegak hukum.
Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
www.peraturan.go.id
---
2017, No.239 -18-
Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan
yang sangat dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan
karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pelanggaran terhadap asas Ormas yang telah mengakui Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas
tersebut didaftarkan.
Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang
mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah
memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis
sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
