Ditetapkan: 2016-05-25
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan
menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237 -4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI
UNDANG-UNDANG.
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016…
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
meningkat secara signifikan yang mengancam dan
membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi
dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa
kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban
masyarakat;
kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237 -6-
jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga
perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak;
Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai
berikut:
1. KetentuanPasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang
yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,
pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu
orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1
(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan
jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237 -8-
penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat
dikenai pidana tambahan berupa pengumuman
identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri
kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok
dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi
pelaku Anak.
1. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana
menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237
1. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-
orang yang mempunyai hubungan keluarga,
pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,
aparat yang menangani perlindungan anak, atau
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-
sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1
(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan
jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai
pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan
berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237 -10-
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok
dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
1. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah
terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237 -12-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016…
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
I. UMUM
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam
pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas
perlindungan dari kekerasan.
Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di
bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru
kekerasan seksual terhadap anak.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius
(serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara
signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak
kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa
kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum
memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak,
memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan
seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok
berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan
berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan
ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat
www.peraturan.go.id
---
2016, No.237
pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
