PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- Warga negara, adalah warga negara Republik Indonesia;
- Tentara, adalah Tentara Nasional Indonesia;
- Menteri, adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
- Panglima, adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha
pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan
berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.

(2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi

kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha
pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat
dalam Sumpah Prajurit.

(2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji :

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau
putusan;
Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung
jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri
yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit
nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-
cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

www.djpp.depkumham.go.id

---

seperti tercermin dalam Sapta Marga.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa
Indonesia adalah aparatur negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan
kekuatan sosial politik.

(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
terdiri atas :
- prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
- prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5
tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
- prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai Prajurit
Cadangan Sukarela;
- prajurit wajib yang berdinas selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib;
- prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5
tahun, sebagai Prajurit Cadangan Wajib.

(2) Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
- prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5
tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai

keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.

(2) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

adalah :
- warga negara;
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- sudah berumur 18 tahun,
- berkelakuan baik;
f sehat jasmani dan rohani, serta
- tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(2) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut

oleh Menteri.

(1) Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi

prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menjalani pendidikan
pertama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui
- pendidikan perwira bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia;
- akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat;
- pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi.

(1) Bintara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui

- pendidikan bintara bagi yang berasal dari prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia;
- pendidikan bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat.

(2) Tamtama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk melalui pendidikan

tamtama, langsung dari masyarakat.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Presiden dan

dilantik dengan mengucapkan Sumpah Perwira.

(2) Sumpah Perwira adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji :

Bahwa saya akan memanuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap
Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi
Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun
karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;
Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Bintara dan tamtama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat oleh Panglima
atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan

untuk menjalani dinas keprajuritan.

(2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan

dilakukan oleh suatu komisi.

(3) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebaskan dari

kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena :
- mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan
kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya.menjadi tanggung
jawabnya;
- mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan/atau menganut agama
yang ajarannya tidak membolehkannya;
- mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang
ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

---

PEMBINAAN

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tunduk kepada hukum tentara dan

termasuk dalam kewenangan peradilan tentara

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi prajurit

cadangan yang sedang tidak dinas aktif.

(3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban memagang teguh

rahasia tentara, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya
berakhir.

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memperoleh kesempatan

untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas
dengan mempertimbangkan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indosia memperoleh kesempatan

untuk promosi berdasarkan karya nyata dengan mempertimbangkan kepentingan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang
terbaik.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

(1) Kedudukan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit

Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak
menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta
tempat yang bersangkutan bekerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pengaktifan Prajurit Cadangan diatur oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(1) Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

www.djpp.depkumham.go.id

---

Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

(2) Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Panglima.

Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
mengangkat dan memberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden.

(2) kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari

negara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam pertempuran berjasa

melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur
atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.

(2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendapatkan penugasan

khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampui
panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan
pangkat luar biasa anumerta.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh Panglima.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa melampaui panggilan tugas
dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyandang cacat berat sebagai
akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas
keprajuritan.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat dari dinas
keprajuritan karena :
- untuk menjalani mass pensiun;
- telah berakhirnya masa dinas keprajuritan;
- tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
- gugur, tewas, meninggal dunia;
- berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri dalam

dinas keprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas
keprajuritan untuk menjalani masa pensiun.

(2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat dipertahankan untuk tetap

dalam dinas keprajuritan sampai usia 55 tahun bagi perwira dan 48 tahun bagi
bintara dan tamtama.

(3) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat pembantu letnan

dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan
yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat
dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya
55 tahun.

(4) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat kolonel dan yang

lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk
tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur lebih lanjut oleh Panglima.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diberhentikan dengan

hormat, sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan
bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.

(2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang gugur atau tewas kepada ahli

warisnya diberikan pensiun.

(3) etentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam dan karena dinas
menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang
diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.

(1) rajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas

sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar
kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang
dalam tugas dan wajib terus dicari.

(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada

kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya
diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat kolonel dan yang lebih

tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden.

(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Panglima.

(1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas
waktu 2 tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani
dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun.

(2) Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut oleh Panglima.

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan

www.djpp.depkumham.go.id

---

hormat, karena mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat
merugikan disiplin keprajuritan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap perwira

dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh Panglima.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
- barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata
menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib;
- barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang
lain tidak cakap menjalani dinas wajib;
- barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain
terhindar untuk menjalani dinas wajib;
- barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau
pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan,
daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak
menjalani dinas wajib;
- barangsiapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini.

Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan
yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana :
- dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas
aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;
- dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat,
memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau
dengan tulisan atau lukisan atau di hadapan orang itu sendiri secara lisan atau
dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang
dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun;

- dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.

(1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud

www.djpp.depkumham.go.id

---

dalam Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dengan sepertiganya.

(2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun
enam bulan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.

(1) Sebutan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sebutan lain yang

mempunyai maksud sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
selama ini berlaku, selanjutnya disebut prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.

(2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pada saat berlakunya

Undang-undang ini telah berkedudukan sebagai Militer Sukarela, Militer Sukarela
dengan Ikatan Dinas Pendek, dan Militer Wajib, ditetapkan masing-masing sebagai
Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dan Prajurit Wajib.

(3) Sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam Undang-undang ini diartikan

sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam undang-undang
lain.

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan

dengan keanggotaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada
pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan selama
ketentuan tersebut belum diganti.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Prajurit ABRI" dan mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1988

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1988

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id

---