KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
1. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat.
1. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai
dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
1. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau
kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan
dalam negeri.
1. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyelidikan.

1. Penyidikan…

---

PRESIDEN

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
1. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
1. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu
dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam
undang-undang.
1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi
kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh :
- kepolisian khusus;
- penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.

### Pasal 4…

---

PRESIDEN

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia.

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran

dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah

negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut
kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

---

PRESIDEN

### Pasal 8…

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

kebijakan teknis kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
- penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara
hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kapolri.

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh

Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan
alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap

usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang
diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan

sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan
selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

PRESIDEN

(6) Calon...

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang
kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian

Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kapolri.

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan

fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakkan hukum; dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

PRESIDEN

• melakukan...

- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
untuk kepentingan tugas kepolisian;
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang
berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia
secara umum berwenang:
- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

---

PRESIDEN

kegiatan masyarakat;

- menerima...
m.menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang :
- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum
dan kegiatan masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor;
- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,
bahan peledak, dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam
bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi
instansi terkait;
- mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi
kepolisian internasional;
- melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup
tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berwenang untuk :
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;

- melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan;
- menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

PRESIDEN

- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

- mendatangkan...
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan;
- menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah
atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak
pidana;
- memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
dan
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l

adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan
jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;
- harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya;
- pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
dan
- menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan
wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat
bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

PRESIDEN

### Pasal 19…

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak
berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama,
kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengutamakan tindakan pencegahan.

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

terdiri atas:
- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat
sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- warga negara Indonesia;
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau
yang sederajat;
- berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- sehat jasmani dan rohani;
- tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota
kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara

---

PRESIDEN

Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

### Pasal 22...

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan
pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kapolri.

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah
sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri
Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada
kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan
bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah
dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada
kaitannya dengan pekerjaan saya".

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas

---

PRESIDEN

keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 25…

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi

pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan,
serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam
penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan

pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan

semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam

kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik
praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki

jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas kepolisian.

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada

kekuasaan peradilan umum.

---

PRESIDEN

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia...

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang
memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas
kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh)
tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika
profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di
bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan
penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu

dan teknologi kepolisian.

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

### Pasal 35…

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan
Keputusan Kapolri.

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda
pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab
dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian,

dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi

Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.

(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibentuk dengan Keputusan Presiden.

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

- membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

---

PRESIDEN

(1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

- mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan
pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan
anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• memberikan...

- memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden
dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai
kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang

Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap
anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam)
orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari

unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh
masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja,

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian
Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara

Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional
Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian

Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara
Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif

---

PRESIDEN

tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar
negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling
menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan
umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan...

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama

dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan,
lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan
mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan

badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja
sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan
kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja
sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
- semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
- tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan
maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku
ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan
maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan
peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

---

PRESIDEN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak
berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

ttd

---

PRESIDEN