Langsung ke konten

KABUPATEN TAPANULI TENGAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

UU No. 23 Tahun 2024 berlaku

Ditetapkan: 2024-01-01

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

Pasal 3

Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 (dua puluh) Kecamatan, yaitu:
a. Kecamatan Barus;
b. Kecamatan Sorkam;
c. Kecamatan Pandan;
d. Kecamatan Pinangsori;
e. Kecamatan Manduamas;
f. Kecamatan Kolang;
g. Kecamatan Tapian Nauli;
h. Kecamatan Sibabangun;
i. Kecamatan Sosorgadong;
j. Kecamatan Sorkam Barat;
k. Kecamatan Sirandorung;
l. Kecamatan Andam Dewi;
m. Kecamatan Sitahuis;
n. Kecamatan Tukka;
o. Kecamatan Badiri;
p. Kecamatan Pasaribu Tobing;
q. Kecamatan Barus Utara;
r. Kecamatan Suka Bangun;
s. Kecamatan Lumut; dan
t. Kecamatan Sarudik.

Pasal 4

(1) Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai batas daerah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah berkedudukan di Kecamatan Pandan.

Pasal 6

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki karakteristik, yaitu:
a. kewilayahan dengan ciri geografis utama di dataran rendah berupa pesisir, pantai, laut, dan pulau-pulau kecil, dataran tinggi berupa pegunungan, serta memiliki sungai dan daerah aliran sungai;
b. potensi sumber daya alam Kabupaten Tapanuli Tengah berupa pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, serta potensi industri dan pariwisata; dan
c. suku bangsa dan budaya terdiri dari beragam etnis yang memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.