KABUPATEN TAPANULI SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Provinsi Sumatera Utara.
1. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah kabupaten
yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang
Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92).

Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas 15 (lima belas)
Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Angkola Barat;
- Kecamatan Batang Toru;
- Kecamatan Angkola Timur;
- Kecamatan Sipirok;
- Kecamatan Saipar Dolok Hole;
- Kecamatan Angkola Selatan;
- Kecamatan Batang Angkola;
- Kecamatan Arse;
- Kecamatan Marancar;
- Kecamatan Sayur Matinggi;
- Kecamatan Aek Bilah;
1. Kecamatan Muara Batang Toru;
- Kecamatan Tano Tombangan Angkola;
- Kecamatan Angkola Sangkunur; dan
- Kecamatan Angkola Muara Tais.

Pasal4...

SK No 199626 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INT}ONESIA

(1) Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli
Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang
Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Mandailing Natal; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri.

Ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan berkedudukan di
Kecamatan Sipirok.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki karakteristik, yaitu
- kewilayahan dengan ciri geografis utama di dataran tinggi
berupa pegunungan dan dataran rendah berupa pesisir,
pantai, dan laut, serta memiliki sungai dan daerah aliran
sungai;
- potensi sumber daya alam Kabupaten Tapanuli Selatan
berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan,
serta potensi industri dan pariwisata; dan
- suku bangsa dan budaya terdiri dari mayoritas suku
Batak Angkola yang memiliki karakter religius sekaligus
menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian
lingkungan.

BABIII ...

SK No 199627 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INTX)NESIA

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Tapanuli Selatan dalam
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara
Nomor lo92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199628 A

---

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 JuLi 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 199629 A

---

PRESIDEN