ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
1. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas
Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak,
dan Penerimaan Hibah.

1. Penerimaan . . .

---

1. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara
yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan,
pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan
pendapatan pajak penjualan atas barang mewah,
pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai,
dan pendapatan pajak lainnya.
1. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah
semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan
bea masuk dan pendapatan bea keluar.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya
disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah
Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber
daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan
Layanan Umum (BLU).
1. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang
tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.
1. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang
terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.
1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran
yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal.

1. Belanja . . .

---

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja
Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi
lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,
fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja
Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk
mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian
Negara/Lembaga.
1. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan
dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan
negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat
strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai
kemampuan keuangan negara.
1. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana
transfer lainnya.
1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
1. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan negara yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase
tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
1. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

1. Dana . . .

---

1. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
1. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
1. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan
untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan
kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
1. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas
pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya,
pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun
anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya.

1. Pembiayaan . . .

---

1. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan
pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan
cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran
lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga
negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan
pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk,
penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang
timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan cadangan
pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan
nasional.
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran
atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu
periode pelaporan.
1. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL,
adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang
lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah
ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
1. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN,
meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah
negara.
1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN,
adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat
SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing.
1. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project
Based Sukuk/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS
adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk
membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh
Kementerian Negara/Lembaga.

1. Bantuan . . .

---

1. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya,
yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan
Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari
APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh
BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai
saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga atau pada BUMN.
1. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi
Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan
modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan
permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang
dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya.
1. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN,
adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan
negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan
perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai
modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan
dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal
kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan
penyertaan modal negara lainnya.
1. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU tertentu
untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada
masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
1. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh
Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam
negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
1. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara
potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian
jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD
dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada
kreditur sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian jual
beli dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur.

1. Pembiayaan . . .

---

1. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan
yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang
terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek
dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri.

1. Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri yang
diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya
mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang
disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan
Pemberi Pinjaman, seperti matrik kebijakan atau
dilaksanakannya kegiatan tertentu.

1. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang
diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada
pemerintah daerah dan/atau BUMN.

1. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau
pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah
Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah
dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan
ketentuan dan persyaratan tertentu.

1. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian
Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui
transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran
pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk
gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan
kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

1. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan
alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran
belanja negara.

1. Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2 . . .

---

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran
Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015
direncanakan sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 (satu
kuadriliun tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun lima ratus
delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari
sumber:
- Penerimaan Perpajakan;
- PNBP; dan
- Penerimaan Hibah.

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.379.991.627.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan
puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus
dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
- Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.328.487.827.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
dua puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh
tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus
dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan pajak penghasilan;
- pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah;
- pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- pendapatan cukai; dan
- pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan . . .

---

(3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
Rp644.396.122.950.000,00 (enam ratus empat puluh
empat triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar
seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan
ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
- komoditas panas bumi sebesar Rp1.750.000.000.000,00
(satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah)
termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013
sebesar Rp625.400.000.000,00 (enam ratus dua puluh
lima miliar empat ratus juta rupiah) yang
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan; dan
- bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas
jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam
penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran
SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa
konsultan hukum lokal, sebesar
Rp6.300.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus miliar
rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun
2012-2013 sebesar Rp637.000.000.000,00 (enam ratus
tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp524.972.170.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat
triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh
puluh juta rupiah).

(5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar
Rp26.684.096.175.000,00 (dua puluh enam triliun enam
ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam
juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d direncanakan sebesar
Rp126.746.318.000.000,00 (seratus dua puluh enam
triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus
delapan belas juta rupiah).

(7) Pendapatan . . .

---

(7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.689.120.000.000,00 (lima triliun enam ratus delapan
puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp51.503.800.000.000,00 (lima puluh satu triliun lima
ratus tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri
atas:
- pendapatan bea masuk; dan
- pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) huruf a direncanakan sebesar

Rp37.203.870.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua
ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung
Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp600.000.000.000,00
(enam ratus miliar rupiah).

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar
Rp14.299.930.000.000,00 (empat belas triliun dua ratus
sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh
juta rupiah).

(11) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan
paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp410.340.976.934.000,00 (empat
ratus sepuluh triliun tiga ratus empat puluh miliar
sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga
puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- penerimaan sumber daya alam;
- pendapatan bagian laba BUMN;
- PNBP lainnya; dan
- pendapatan BLU.

(2) Penerimaan . . .

---

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp254.270.471.590.000,00 (dua ratus lima puluh empat
triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh
puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),
yang terdiri atas:
- penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas
bumi (SDA migas); dan
- penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan
gas bumi (SDA nonmigas).

(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp44.000.000.000.000,00 (empat puluh empat triliun
rupiah).

(4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian

Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan,
penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang
usaha perbankan dilakukan:
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN,
dan Perbankan;
- memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik; dan
- Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian
piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha
perbankan tersebut.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp89.823.662.775.000,00 (delapan
puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar
enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp22.246.842.569.000,00
(dua puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar
delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam
puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Rincian . . .

---

(7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang
ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp3.256.313.518.000,00 (tiga
triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas
juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan
sebesar Rp2.039.483.607.639.000,00 (dua kuadriliun tiga
puluh sembilan triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar
enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah), yang terdiri atas:
- anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.392.442.339.317.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
sembilan puluh dua triliun empat ratus empat puluh dua
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh
belas ribu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan
hibah negara sebesar Rp3.565.119.580.000,00 (tiga triliun
lima ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan belas
juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang
diterushibahkan ke daerah.

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
- Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
- Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan

• Belanja . . .

---

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian penghargaan
dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 berdasarkan
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(5) Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi,

Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang
ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

Ayat (1)
Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah Otonom
Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:
1. DBH
- DBH Pajak
1. Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non migas
yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai
dengan rencana penerimaan.
1. Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk
dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk dan luas wilayah.
1. Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh
daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
1. Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi
kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah
penduduk.
- DBH SDA
1. Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan daerah
penghasil, dibagi kepada DOB secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
1. Alokasi DBH SDA daerah induk yang bukan merupakan
daerah penghasil dibagi kepada DOB secara merata.

2. DAU . . .

---

1. DAU
- DAU untuk DOB dialokasikan setelah UU pembentukannya
disahkan.
- Penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara
proporsional (split) dengan daerah induk menggunakan data
jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
1. DAK
- Sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB, DOB
diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana
Pemerintahan Daerah.
- Daerah induk yang terkena dampak pemekaran
diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana
Pemerintahan Daerah.
- DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan
mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk
melaksanakan kegiatan DAK.
1. Dana Transfer Lainnya
Dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru
PNSD dialokasikan berdasarkan pembagian data jumlah guru
antara daerah induk dengan DOB.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
Rp516.401.044.380.000,00 (lima ratus enam belas triliun
empat ratus satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- DBH;
- DAU; dan
- DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp127.692.520.852.000,00 (seratus
dua puluh tujuh triliun enam ratus sembilan puluh dua
miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh
dua ribu rupiah).

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh
persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau
direncanakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga
ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh
tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan
dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang
Dibagihasilkan kepada Daerah.

(5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan

PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak
mengalami perubahan.

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp35.820.675.000.000,00 (tiga
puluh lima triliun delapan ratus dua puluh miliar enam
ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- DAK sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga
triliun rupiah); dan
- DAK tambahan sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua
triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus
tujuh puluh lima juta rupiah).

(7) DAK . . .

---

(7) DAK tambahan sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua

triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh
puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b dialokasikan sebagai kebijakan afirmasi kepada

kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan yang
memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dan
digunakan untuk mendanai kegiatan:
- infrastruktur transportasi sebesar
Rp1.812.171.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua
belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- infrastruktur irigasi sebesar Rp496.405.000.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus
lima juta rupiah); dan
- infrastruktur sanitasi dan air minum sebesar
Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar
sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan
kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan
daerah perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- kemampuan keuangan daerah rendah sekali,
diwajibkan menyediakan dana pendamping paling
sedikit 0% (nol persen);
- kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan
menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu
persen); dan
- kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan
menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua
persen).

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar

Rp16.615.513.942.000,00 (enam belas triliun enam ratus
lima belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Alokasi . . .

---

- Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00
(tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima
puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing
dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk
Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk
Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar
Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan
ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh
sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah).
1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar
Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh
belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta
sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar
Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi
khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua
sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun
rupiah); dan
1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua
Barat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah).

(2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c
sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh
tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar

Rp104.411.060.000.000,00 (seratus empat triliun empat
ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah),dengan
rincian sebagai berikut:

• Tunjangan . . .

---

- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar
Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus
lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta
rupiah);
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar
Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh
enam miliar rupiah);
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua
ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta
rupiah);
- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam
puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh
sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan
paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015

direncanakan sebesar Rp414.680.552.641.000,00 (empat
ratus empat belas triliun enam ratus delapan puluh miliar
lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh
satu ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada

tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan
parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP)
dan nilai tukar rupiah.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas
perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk
mendapatkan persetujuan.

(5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang
dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK.

(6) Rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan
paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan
dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hasil penerapan sistem penghargaan dan sanksi

atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2015.

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP;
- perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan
pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN);
- pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar
subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA
BUN);
- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
SBSN PBS; dan

• pergeseran . . .

---

- pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran
yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi
kebutuhan biaya operasional,
ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat
dari lanjutan dan percepatan penarikan Penerusan
Pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2015.

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan
Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan
kemanusiaan.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah

Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp409.131.707.077.000,00 (empat ratus sembilan triliun
seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh
puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,06%

(dua puluh koma nol enam persen), yang merupakan
perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja
Negara sebesar Rp2.039.483.607.639.000,00 (dua
kuadriliun tiga puluh sembilan triliun empat ratus delapan
puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tiga
puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Rincian . . .

---

(3) Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden
yang ditetapkan paling lambat tanggal
30 November 2014.

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil
daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran
2015 terdapat anggaran defisit sebesar
Rp245.894.690.062.000,00 (dua ratus empat puluh lima
triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam
ratus sembilan puluh juta enam puluh dua ribu rupiah)
yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:

- Pembiayaan Dalam Negeri sebesar
Rp269.709.700.514.000,00 (dua ratus enam puluh
sembilan triliun tujuh ratus sembilan miliar tujuh
ratus juta lima ratus empat belas ribu rupiah); dan

- Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif
Rp23.815.010.452.000,00 (dua puluh tiga triliun
delapan ratus lima belas miliar sepuluh juta empat
ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri,
namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar
internasional.

(4) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran Undang-Undang ini dan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat
tanggal 30 November 2014.

Pasal 19 . . .

---

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat
menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman siaga
dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN
sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga

dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) tahun 2015.

(4) Ketentuan mengenai perkiraan defisit melampaui target

serta penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga,
dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan program Kementerian

Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam
alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat
digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian program Kementerian Negara/Lembaga yang dapat

digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh
Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang
APBN Tahun Anggaran 2015 dan penetapan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2015.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan
SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 . . .

---

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan
kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan
stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan
kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran
berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah,
yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan
Pemerintah kepada DPR.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2015.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat
tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL,
penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN,
apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal
tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas
dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan
penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah . . .

---

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio
utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang

lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah
satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat
melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan
fiskal.

(6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya
realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat
melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari
pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran
bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa
menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga
utang.

(7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,
Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang
dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan,
dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan
pembiayaan.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan

dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2015.

(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan

PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat
pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai
Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN
pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN
lainnya tersebut.

(2) Pemerintah . . .

---

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi

pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2015 yang
diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan
dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(3) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan

internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian
Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau
dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan
posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang
sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN
tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan
oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan
menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN
tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola

anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:

- percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan batubara;

- pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah
Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan

• penjaminan . . .

---

- penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama
Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan
melalui badan usaha penjaminan infrastruktur,

yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri
sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf a.

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan,
diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas
terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam
tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan
Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan
mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana
cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank
Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan
Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (1)
Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan
oleh:
1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang
diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan
dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2015;
1. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan
portofolio utang;
1. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
1. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga
utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
Ayat (2)
Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.
Ayat (3)
Pelaksanaan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan biaya
maupun penerimaan bagi Pemerintah.
Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung
nilai atas pembayaran bunga utang dibebankan/menjadi bagian
dari anggaran pembayaran bunga utang.

Biaya . . .

---

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung
nilai atas pengeluaran cicilan pokok utang dibebankan/menjadi
bagian dari anggaran pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan
negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk
melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan
pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga,
dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi
mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya
piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS),
meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan
pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100%
(seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2015, Pemerintah

menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2015 mengenai:

• realisasi Pendapatan Negara;

• realisasi Belanja Negara; dan

• realisasi Pembiayaan Anggaran.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling
lambat pada akhir bulan Juli 2015, untuk dibahas
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah.

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2015 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah
dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas
APBN Tahun Anggaran 2015, apabila terjadi:
- perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak
sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN
Tahun Anggaran 2015;
- perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau
antarprogram; dan/atau
- keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun
berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah

SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang
penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2015 berakhir.

Pasal 30 . . .

---

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:
- proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi
dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang
menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau
meningkatnya belanja negara secara signifikan;
- kondisi sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan
perannya secara efektif dalam perekonomian nasional;
dan/atau
- kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN
secara signifikan,
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dapat melakukan langkah-langkah:
1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2015;
1. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu
bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
1. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka
peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran
program prioritas yang tetap harus tercapai;
1. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan
pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu
memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan
anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran
berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
1. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga
dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau
penerbitan SBN; dan
1. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan
likuiditas.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur
bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber
pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung
penerbitan SBN.

(3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2)
merupakan bagian pembayaran bunga utang.

(4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan kondisi

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Menteri
Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai OJK.

(5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah,
yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu
kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan
Pemerintah kepada DPR.

(6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan,
maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2015.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2015 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan . . .

---

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015,
setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran 2015 berakhir untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015
mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% (sembilan
persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen);

- pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat
menyerap sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
tenaga kerja;

- tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,5% (lima
koma lima persen) sampai dengan 5,7% (lima koma tujuh
persen); dan

- penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan
Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan
faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun
internal.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2015.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 259

---

---

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Tahun 2015 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik
dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I
Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2015 antara Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran
2015 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang
berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah
kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2015.
Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas
ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2015
diperkirakan mencapai sekitar 5,8% (lima koma delapan persen). Seiring
dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis
target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui
pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi,
iklim investasi yang semakin kondusif, dan membaiknya kinerja ekspor.
Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal
sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.
Selain itu, kondisi ekonomi makro juga diperkirakan membaik dan stabil.
Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai
tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp11.900,00 (sebelas
ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai
tukar rupiah tersebut mempunyai peranan penting terhadap pencapaian
sasaran inflasi tahun 2015 dan perkembangan suku bunga perbankan.

Pada . . .

---

Pada tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan
terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan
pokok, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat
4,4% (empat koma empat persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku
bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan
akan mencapai 6,0% (enam koma nol persen). Di lain pihak, dengan
mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai
meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga
minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar
internasional dalam tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran
US$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu,
tingkat lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 900 (sembilan
ratus) ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai
1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) ribu barel setara minyak per
hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan
strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana
dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang
membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja
pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual,
sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama dan kedua telah selesai dengan berakhirnya masa
kerja Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, sehingga tahun 2015 merupakan
tahun pertama dalam agenda RPJMN tahap ke-3. Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-1
(2005–2009) dan RPJMN ke-2 (2010–2014), RPJMN ke-3 (2015–2019) yang
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan upaya peningkatan daya saing berbasis sumber daya
alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta inovasi. Upaya
pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui
pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang
berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan
tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap
tahun.

RKP . . .

---

RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi
Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”
dan sebagai penjabarannya, diidentifikasi 25 isu strategis yang
dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan yang digariskan
dalam RPJPN 2005-2025, sebagai berikut: Pertama, bidang sosial budaya
dan kehidupan beragama, dengan isu strategis meliputi (1) pengendalian
jumlah penduduk; (2) reformasi pembangunan kesehatan terkait Sistem
Jaminan Sosial Nasional (demand and supply) dan penurunan angka
kematian ibu dan bayi; (3) reformasi pembangunan pendidikan; dan (4)
sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan. Kedua, bidang ekonomi,
dengan isu strategis meliputi

(1) transformasi sektor industri dalam arti luas; (2) peningkatan daya saing

tenaga kerja; (3) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi;

(4) peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi; dan (5) reformasi

keuangan negara. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan
isu strategis peningkatan kapasitas iptek. Keempat, bidang sarana dan
prasarana, dengan isu strategis meliputi (1) peningkatan ketahanan air; (2)
penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan
antar wilayah, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan
transportasi massal perkotaan; dan (3) peningkatan ketersediaan
infrastruktur pelayanan dasar, melalui peningkatan rasio elektrifikasi
nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penataan
perumahan/permukiman. Kelima, bidang politik dengan isu strategis
konsolidasi demokrasi. Keenam, bidang pertahanan dan keamanan dengan
isu strategis meliputi (1) percepatan pembangunan Minimum Essential
Force (MEF) dan Almatsus Polri dengan pemberdayaan industri pertahanan
dan (2) peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri. Ketujuh,
bidang hukum dan aparatur dengan isu strategis meliputi

(1) reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik dan

(2) pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kedelapan, bidang wilayah

dan tata ruang dengan isu strategis meliputi (1) pembangunan daerah
tertinggal dan perbatasan; (2) pengelolaan risiko bencana; dan (3) sinergi
pembangunan perdesaan. Kesembilan, bidang sumberdaya alam dan
lingkungan dengan isu strategis meliputi: (1) perkuatan ketahanan pangan;

(2) peningkatan ketahanan energi; (3) percepatan pembangunan kelautan;

dan (4) Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas
lingkungan hidup.

Agar . . .

---

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional
lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan
Pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama sumber daya alam.
Peningkatan penerimaan perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Sedangkan, PNBP dilakukan melalui langkah-langkah
koordinasi antar instansi di Pemerintah, termasuk penegak hukum dalam
rangka menindak tegas kegiatan illegal mining di bidang pertambangan
mineral dan batubara, serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki ijin
resmi. Selain itu, dalam rangka menanggulangi kendala yang timbul dalam
penyerapan penerusan pinjaman, seperti masalah perijinan dan
pembebasan lahan, selain meningkatkan koordinasi antar instansi
Pemerintah, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran pembangunan juga dicapai
melalui langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya
dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, pemanfaatan utang
untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan pinjaman luar negeri secara
selektif yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi.
Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri
yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin berkurang, perlu
melakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi melalui: i)
intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan dalam
Peraturan Perundang-undangan di bidang panas bumi yang memberikan
manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga iklim investasi
di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan PPh DTP bagi
pengusaha panas bumi yang ijinnya diterbitkan sebelum Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku.
Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR
dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL