KOTA SIBOLGA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Provinsi Sumatera Utara.
1. Kota Sibolga adalah daerah kota yang berada di wilayah
Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Sibolga.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal
pembentukan Kota Sibolga berdasarkan Undang-Undang
Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Nomor
59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l.

BABII ...

SK No 199649 A

---

PRESIDEN

Kota Sibolga terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Sibolga Utara;
- Kecamatan Sibolga Kota;
- Kecamatan Sibolga Selatan; dan
- Kecamatan Sibolga Sambas.

(1) Kota Sibolga mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Tapanuli Tengah dan Teluk Tapian Nauli; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli.
(21 Penegasan batas daerah Kota Sibolga secara pasti di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Sibolga memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan
dataran rendah, kawasan lautan, dan kawasan
kepulauan;
- potensi sumber daya berupa perdagangan dan jasa,
kelautan dan perikanan, serta pariwisata; dan
- keragaman suku bangsa dan kultural yang secara
umum memiliki karakter religius, toleran, dan
berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat
dan kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No 199650 A

---

PRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat
Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92l,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
yang mengatur mengenai Kota Sibolga dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran
Negara Nomor IO92l, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199651 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

undangan dan
trasi Hukurn,

a

Djaman

SK No 199652 A

---

PRESIDEN