Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai
daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1956.
Agar...
---
PRESIDEN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1957.
INDONESIA,
ttd
SUKARNO
Diundangkan
pada tanggal 19 Pebruari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO
MENTERI KEUANGAN a.i.,
ttd
DJUANDA
---
PRESIDEN
MENGENAI
(UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1953,LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1953 No. 40).
Sebelum penerimaan negara masuk dalam kas negara, maka guna mencukupi
kebutuhan kas guna membiayai pelaksanaan anggaran diambilnya berdasarkan pasal 19
ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 uang muka pada Bank tersebut. Uang
muka itu tidak boleh lebih dari 30% dari penerimaan negara dalam tahun yang
mendahului tahun yang bersangkutan dan pula dikembalikan setelah penerimaan masuk
dalam kas negara. Akan tetapi sebagaimana halnya dalam tahun-tahun yang lampau, tidak
dapat dibayarkan kembali, oleh karena dalam tahun-tahun itu berturut-turut dialami defisit
anggaran. Jadi uang muka itu pada hakikatnya dipergunakan untuk membiayai defisit
anggaran.
Penyusunan anggaran tahun 1956 pun menyatakan defisit, yaitu sebesar Rp.
1.800,- juta. Defisit itu akan dibiayai dengan uang muka pada Bank Indonesia, setoran
B.D.P. dan uang muka importir atau penyetoran-penyetoran lain dalam rekening
Pemerintah. Berhubung dengan pembiayaan defisit anggaran tahun 1956 untuk sebagian
dengan uang muka pada Bank Indonesia, maka uang muka pada Bank Indonesia yang
menurut rekening-koran pada Bank itu pada permulaan tahun 1956 berjumlah Rp. 4.494
juta, pada akhir tahun 1956 dapat diperkirakan akan meningkat sampai bulat Rp. 6.700,-
juta. Melihat perkiraan tentang perkembangan uang muka pada Bank Indonesia dalam
tahun 1956 itu, yaitu. dari Rp. 4.494 juta sampai Rp. 6.168 juta, maka batas uang muka
menurut pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yaitu: 30% dari
penerimaan negara dalam tahun 1955 berdasarkan rancangan terakhir (anggaran induk +
anggaran tambahan) atau 30/100 x Rp.14.226.522.000,- = Rp. 4.267.956.600,-
Berhubung…
---
PRESIDEN
Berhubung dengan itu dan berdasarkan pasal 19 ayat 3 Undang-undang Pokok
Bank Indonesia (Undang-undang No.11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No.
1. Pemerintah minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, agar supaya kepada Menteri
Keuangan diberikan kuasa untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih
daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank
Indonesia itu, yaitu setinggi-tingginya 30% dari penerimaan negara dalam tahun anggaran
1955.
Oleh karena antara persetujuan, yang dimintakan itu, dan penetapan rangkaian
rancangan undang-undang tentang penetapan anggaran 1956, ada hubungan timbal balik,
maka dipertimbangkan untuk menetapkannya bersama-sama.
