PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

UU No. 30 Tahun 1997 berlaku

Ditetapkan: 1997-01-01

Pasal 1

Ayat (1)
a.
Cukup jelas
b.
seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai
berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1995/96
(dalam rupiah)
Penerimaan pajak
48.686.292.660.915
Pajak penghasilan (Pph)
21.012.029.564.398
Pajak pertambahan nilai (PPN)
18.519.409.106.064
Pajak bumi dan bangunan (PBB)
1.893.933.497.911
Penerimaan bea masuk
3.029.408.339.443
Penerimaan cukai
3.592.648.372.351
Penerimaan pajak ekspor/pungutan
ekspor
186.068.615.463
Bea meterai
329.128.446.094
Bea lelang
123.666.719.191
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan
gas alam
16.542.298.354.653
Penerimaan minyak bumi dan gas
alam
16.054.714.886.653
Penerimaan laba bersih minyak
(LBM)
487.583.468.000
Penerimaan bukan pajak
7.785.300.797.479
Penerimaan pendidikan
49.866.785.752
Uang pendidikan
46.772.116.792
Uang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
akhir pendidikan
1.768.566.282
Uang ujian untuk menjalankan praktek
1.084.477
Penerimaan pendidikan lainnya
1.325.018.201
Penerimaan pendidikan swadana
277.340.784.884
Penerimaan pendidikan swadana
277.340.784.884
Penjualan hasil produksi, sitaan
24.192.438.860
Penjualan hasil pertanian, perkebunan
817.707.614
Penjualan hasil peternakan
973.238.268
Penjualan hasil perikanan
350.213.812
Penjualan hasil sitaan
8.546.650.824
Penjualan obat-obatan, dan hasil
farmasi
38.454.476
Penjualan penerbitan, film, dan
hasil cetakan lainnya
277.221.337
Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
10.225.524.552
Penjualan lainnya
2.963.427.977
Penjualan aset tetap
30.857.837.488
Penjualan rumah, gedung, bangunan
dan tanah
10.872.924.252
Penjualan kendaraan bermotor
1.526.594.513
Penjualan sewa beli
15.919.140.505
Penjualan aset lainnya yang berlebih,
rusak, dihapuskan
2.539.178.218
Penerimaan sewa
13.086.498.044
Sewa rumah dinas, rumah negeri
4.620.601.243
Sewa gedung, bangunan, gudang
2.475.937.267
Sewa benda-benda bergerak
4.724.170.478
Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
1.265.789.056
Penerimaan jasa I
480.074.180.175
Penerimaan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya
7.192.439.351
Penerimaan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
Penerimaan tempat hiburan, taman,
museum
204.378.702
Penerimaan surat keterangan, visa
paspor dan SIM, STNK, BPKB
106.160.243.618
Penerimaan sertifikat pendaftaran
tanah
92.466.195.335
Pemberian hak dan perijinan
203.925.517.912
Penerimaan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan
7.421.804.186
Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa
pekerjaan
36.754.155.076
Penerimaan jasa kantor urusan agama
4.781.261.210
Penerimaan jasa bandar udara dan
pelabuhan
21.168.184.785
Penerimaan jasa II
248.340.488.049
Penerimaan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
39.557.911.096
Penerimaan iuran hasil hutan, hasil
laut, royalti dan denda
149.530.402.420
Penerimaan iuran lelang untuk fakir
miskin
2.721.627.881
Penerimaan jasa kantor catatan sipil
10.363.416.396
Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak
dengan surat paksa
809.445.645
Penerimaan uang pewarganegaraan
1.133.486.950
Penerimaan jasa lainnya
44.224.197.661
Penerimaan rutin dari luar negeri
24.411.279.670
Bea visa dan paspor
--
Bea konsuler
--
Bea maritim
--
Bea pemeriksaan
--
Bea legalisasi dan pembuatan surat
keterangan
--
Bea…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
Bea legalisasi surat-surat perdagangan
--
Penerimaan rutin lainnya dari
luar negeri
24.411.279.670
Penerimaan penjualan, sewa dan
jasa swadana
287.983.603.762
Penerimaan penjualan swadana
2.554.683.493
Penerimaan sewa swadana
4.610.244.007
Penerimaan jasa swadana
tidak jelas
tidak jelas
tidak jelas
tidak jelas
tidak jelas
Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya
27.544.009.901
Ongkos perkara
1.635.358.847
Kejaksaan dan peradilan lainnya
4.534.557.774
Penerimaan dari investasi
5.410.147.627.981
Bagian laba dari BUMN
1.603.937.956.343
Penjualan investasi permanen
1.673.825.990.037
Pelunasan piutang (penerimaan
kembali pinjaman)
2.132.383.681.601
Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran berjalan
46.205.428.869
Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat
8.848.930.638
Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom
13.916.049.990
Penerimaan kembali belanja pensiun
14.676.377.768
Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya
3.382.867.990
Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya
5.381.202.483
Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran yang lalu
24.019.043.750
Penerimaan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat
7.304.653.903
Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom
1.443.616.662
Penerimaan kembali belanja pensiun
3.866.816.244
Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya
2.818.089.695
Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya
8.585.867.246
Penerimaan lain-lain swadana
17.540.732.659
Penerimaan lain-lain swadana
17.540.732.659
Penerimaan lain-lain
816.854.035.612
Penerimaan kembali persekot, uang
muka gaji
1.139.927.412
Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
9.479.027.669
Penerimaan kembali ganti rugi
5.856.034.297
Penerimaan kembali perhitungan sisa
lebih subsidi gaji PNS daerah otonom
berdasarkan SPM nihil KPKN
476.177.824.652
Penerimaan anggaran lainnya
324.201.221.582
JUMLAH
73.013.891.813.047
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/96
(dalam rupiah)
Bantuan Program
--
Bantuan Proyek
9.008.800.449.481
JUMLAH
9.008.800.449.481
Pasal 2…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1995/96
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
48.488.465.684
Jumlah Sektor Industri
48.488.465.684
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
104.157.459.246
02.2
Subsektor Kehutanan
74.729.228.594
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan
178.886.687.840
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
13.299.767.572
03.2
Subsektor Irigasi
10.282.848.122
Jumlah Sektor Pengairan
23.582.615.694
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
103.936.213.159
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
103.936.213.159
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
47.254.780.807
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
19.404.238.805
05.4
Subsektor Keuangan
28.025.972.381.961
05.5
Subsektor…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
73.839.990.688
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi
28.166.471.392.261
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
16.268.301.611
06.2
Subsektor Transportasi Darat
16.184.936.418
06.3
Subsektor Transportasi Laut
114.310.910.888
06.4
Subsektor Transportasi Udara
39.983.690.177
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR)
31.811.997.876
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika
218.559.836.970
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
100.244.780.934
07.2
Subsektor Energi
3.126.596.523
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
103.371.377.457
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
11.059.530.094
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
9.574.416.138
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
20.633.946.232
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
8.301.977.950.386
09.2
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan
51.133.248.529
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
8.353.111.198.915
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
4.283.940.124
10.2
Subsektor Tata Ruang
146.306.495.335
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
150.590.435.459
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
2.832.062.672.152
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
200.924.728.755
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
61.895.645.786
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
7.688.263.095
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
3.102.571.309.788
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
207.617.313.809
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
207.617.313.809
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
74.964.937.842
13.2
Subsektor Kesehatan
361.100.333.375
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak
dan Remaja
436.065.271.217
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
8.874.857.300
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
2.838.543.580
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
10.713.400.880
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
133.841.394.346
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
729.458.392.591
Jumlah Sektor Agama
863.299.786.937
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
176.862.749.858
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
21.970.929.672
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
1.082.633.172
16.6
Subsektor Informasi dan Statistik
60.468.473.556
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
260.384.786.258
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
420.474.476.000
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
69.666.800.116
Jumlah Sektor Hukum
490.141.276.116
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
2.135.632.940.726
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
167.990.246.990
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
2.303.623.187.716
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
54.856.640.563
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
635.909.565.770
19.3
Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
232.325.423.662
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa
923.091.629.995
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2
Subsektor ABRI
4.233.569.686.800
20.3
Subsektor Pendukung
236.296.831.000
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
4.469.866.517.800
JUMLAH
50.435.006.650.187
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
619.452.353.248
Jumlah Sektor Industri
619.452.353.248
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
670.426.510.765
02.2
Subsektor Kehutanan
6.360.053.938
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan
676.786.564.703
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
366.683.179.367
03.2
Subsektor Irigasi
748.727.628.321
Jumlah Sektor Pengairan
1.115.410.807.688
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
121.602.436.124
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
121.602.436.124
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
18.308.731.377
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
33.898.280.415
05.3
Subsektor Pengembangan Usaha Nasional
366.719.194.996
05.4
Subsektor Keuangan
2.088.154.031
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
184.286.192.915
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi
605.300.553.734
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
3.027.540.754.644
06.2
Subsektor Transportasi Darat
262.933.058.380
06.3
Subsektor Transportasi Laut
198.693.201.179
06.4
Subsektor Transportasi Udara
176.147.306.603
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
13.099.339.950
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika
3.678.413.660.756
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
33.965.391.625
07.2
Subsektor Energi
791.053.791.466
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
825.019.183.091
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
37.696.578.484
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
31.231.580.341
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi
68.928.158.825
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
4.895.562.418.500
09.2
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan
851.774.748.985
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi
5.747.337.167.485
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
205.476.063.441
10.2
Subsektor Tata Ruang
51.003.663.797
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang
256.479.727.238
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
2.245.384.949.022
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
112.335.628.033
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
57.537.385.215
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
35.686.970.287
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
2.450.944.932.557
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
234.293.734.671
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
234.293.734.671
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
73.535.123.450
13.2
Subsektor Kesehatan
742.716.172.977
13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja
9.028.500.992
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja
825.279.797.419
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
433.231.038.909
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
35.917.600.735
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
469.148.639.644
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
78.468.075.765
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
115.649.600.210
Jumlah Sektor Agama
194.117.675.975
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi
147.025.694.309
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
28.877.520.741
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
60.133.063.355
16.4
Subsektor Kelautan
37.592.584.863
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
14.864.839.793
16.6
Subsektor…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
16.6
Subsektor Informasi dan Statistik
107.971.390.069
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan telnologi
396.465.093.130
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
10.583.094.234
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
32.773.803.712
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
73.854.898.918
Jumlah Sektor Hukum
17.211.796.864
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
479.551.463.711
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
48.981.211.540
Jumlah Sektor Apartur Negara
dan Pengawasan
582.532.675.251
19.
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
5.127.816.494
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
3.490.214.122
19.3
Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
73.545.111.965
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa
82.163.142.581
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat
2.425.000.000
20.2
Subsektor ABRI
691.995.677.205
20.3
Subsektor Pendukung
64.575.900.000
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
758.996.577.205
JUMLAH
19.771.884.678.189
RINCIAN…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1995/96
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
185.863.999.730
Jumlah Sektor Industri
185.863.999.730
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
210.444.914.054
02.2
Subsektor Kehutanan
3.749.638.630
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan
214.194.552.684
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
369.010.084.965
Subsektor Irigasi
412.614.719.262
Jumlah Sektor Pengairan
781.624.804.227
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
17.652.240.485
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
17.652.240.485
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
--
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
4.425.411.989
05.3
Subsektor Pengembangan Usaha Nasional
65.488.877.312
05.4
Subsektor Keuangan
4.530.784.181
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
232.665.964.236
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi
307.111.037.718
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
986.299.113.595
06.2
Subsektor Transportasi Darat
354.644.692.673
06.3
Subsektor Transportasi Laut
272.430.119.556
06.4
Subsektor Transportasi Udara
85.007.816.123
06.5
Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
5.833.057.184
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika
1.704.214.799.131
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
3.907.909.000
07.2
Subsektor Energi
2.282.570.501.584
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
2.286.478.410.584
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
--
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
389.276.464.290
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi
389.276.464.290
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
352.024.733.309
09.2
Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
88.204.321.828
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi
440.229.055.137
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
152.530.862.633
10.2
Subsektor Tata Ruang
29.990.435.483
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang
182.521.298.116
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
611.783.079.900
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
67.591.792.674
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
62.462.260
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
35.686.970.287
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
679.437.334.834
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
31.284.672.949
Jumlah Sektor kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
31.284.672.949
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
10.677.486.648
13.2
Subsektor Kesehatan
151.106.745.053
13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
--
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak
dan Remaja
161.784.231.701
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
560.117.837.936
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
8.370.925.301
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
568.488.763.237
SEKTOR…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
8.884.994.561
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
35.416.883.564
Jumlah Sektor Agama
44.301.878.125
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi
12.273.675.457
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
14.886.820.033
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
941.725.966
16.4
Subsektor Kelautan
6.585.024.888
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
--
16.6
Subsektor Informasi dan Statistik
473.960.617
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
35.161.206.961
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
138.360.000
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
--
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
--
Jumlah Sektor Hukum
138.360.000
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
92.330.356.279
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
3.169.292.914
Jumlah Sektor Aparatur Negara
dan Pengawasan
95.499.649.193
19.
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
8.194.676.255
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
--
19.3
Subsektor…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
19.3
Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
40.288.008.709
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa
48.482.684.864
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat
--
20.2
Subsektor ABRI
835.055.005.415
20.3
Subsektor Pendukung
--
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
835.055.005.415
JUMLAH
9.008.800.449.481

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1995/96 adalah sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus
tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh
satu rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96
UMUM
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 diajukan oleh Pemerintah kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
untuk
memenuhi
kewajiban
mengadakan
perhitungan
dan
pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1995/96, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomor 2 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1995/96. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran
negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis
sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 tersebut terdapat Sisa Anggaran
Lebih sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan
puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp 3.800.681.311.750
(tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah).
Sisa
Anggaran
Lebih
sampai
dengan
Tahun
Anggaran
1995/96
menjadi
sebesar
Rp
6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh
ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah SAL kumulatif
tersebut
sudah
termasuk
Cadangan
Anggaran
Pembangunan
(CAP)
sebesar
Rp
1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
PASAL…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
-
PASAL DEMI PASAL