PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan,
Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin
Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen,
pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan,
serta sarana dan prasarana.

1. Kesehatan...

---

PRESIDEN

REPI.IBLIK INOONESIA

c Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang
berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan,
kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta
penjaminan keamanan Produk Hewan,
Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar
untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan
ketahanan pangan asal Hewan.
J. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,
air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
yang di habitatnya.
1. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya
untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada
manusia untuk maksud tertentu.
1. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian.
5a. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak
ruminansia betina yang organ reproduksinya masih
berfungsi secara normal dan dapat beranak.
5b. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina
bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal
dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
1. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di
darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai
sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang
dipelihara oleh manusia.
1. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan,
binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-
unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat
keturunan, baik yang bernilai aktual maupun
potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau
spesies baru.
1. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah
bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen,
sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
1. Dihapus.

1. Bibit...

---

PRESIDEN

R EPTIEL IK INDONESIA

1. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah
Hewan yang mempunyai sifat unggul dan
mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu
untuk dikembangbiakkan.
1. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun
adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang
mempunyai ciriciri fenotipe yang khas dan dapat
diwariskan pada keturunannya.
1. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang
selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak
ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama
kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan
sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur
optimal untuk dipotong.
1. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal
dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah
atau diproses untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain
bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan
manusia.
t4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha
Peternakan.
1. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan
atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang mengelola usaha
Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
1. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang
menghasilkan produk dan jasa yang menunjang
usaha budi daya Ternak.
t7. Dihapus.
1. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani
atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina
sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan
menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar
Ternak bunting.

1. Pemuliaan...

---

PRESIDEN

REFI.IBI-,IK INOONESIA

1. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut
Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk
mengubah komposisi genetik pada sekelompok
Ternak dari suatu rumpun atau galur guna
mencapai tujuan tertentu.
1. Dihapus.
2t. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan
yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang
menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan
Hewan.
1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau
campuran, baik yang diolah maupun yang tidak
diolah, yang diberikan kepada hewan untuk
kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang
biak.
1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian,
perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang
layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah
diolah maupun yang belum diolah.
1. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan
negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang
dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang
diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat
skala kecii sehingga Ternak dapat lejuasa
berkembang biak.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum serta yang melakukan
kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
1. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan
dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
1. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan
praktik kedokteran hewan.
1. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

1. Dokter ...

---

PRESIDEN

R ETJURL IK INDONESIA

1. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di
bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan
Hewan.
1. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
1. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner
dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang
reproduksi hewan.
1. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner
dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang
konservasi Satwa Liar.
1. Dihapus.
1. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada
Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma,
keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi
mikroorganisme patogen.
1. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang
ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan
manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit
Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak
langsung dengan media perantara mekanis seperti
air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia,
atau melalui media perantara biologis seperti virus,
bakteri, amuba, atau jamur.
1. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit
Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian
dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan,
dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,
dan / atau bersifat zoonotik.
1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari
Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

37a. Wabah...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

37a.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang
dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan
Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus
Penyakit Hewan Menular mendadak yang
dikategorikan sebagai bencana nonalam.
1. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala
urusan yang berhubungan dengan Hewan dan
Produk Hewan yang secara langsung atau tidak
langsung memengaruhi kesehatan manusia.
1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan
untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang
meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks,
dan sediaan Obat Hewan alami.
1. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan
yang digunakan berkaitan dengan kegiatan
Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor
penggerak maupun tanpa motor penggerak.
4 1. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan
kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan
untuk Hewan sebagai alat bantu dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
1. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental
Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang
perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi
Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak
terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
1. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang
menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan
berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik
Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan
formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan
bersertifikat.
1. Dihapus.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pernerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri ...

---

PRESIDEN

R EPUEI-IK INDONESIA

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urLrsan pemerintahan di bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/ wali
kota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya
disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan
Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan
melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan
Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat
secara terpadu.

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, substansi tetap dan
penjelasannya tentang "inseminasi buatan' dihapus
sehingga rumusan penjelasan Pasal 6 adalah
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi
Pasal Angka 2 Undang-undang ini.

J. Judul Bagian Kesatu pada Bab IV diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Benih dan Bibit

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13 . ..

---

PRESIDEN

R E PI.JEL,IK INDONESIA

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'dipertahankan keberadaan dan
kemanfaatannya secara keberlanjutan" adalah upaya yang
perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan
Kawasan Penggembalaan Umum dalam program
pembangunan daerah.

Ayat (2) ,..

---

*."uJ'1['1,?53*r.,o

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kastrasi,, adalah tindakan
mencegah berfungsinya testis dengan jalan
menghilangkannya atau menghambat fungsinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan
Penggembalaan Umum" yaitu upaya yang harus dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain,
misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas
desa.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit
dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam
negeri.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban untuk
melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha
pembenihan dan/atau pembibitan dengan
melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin
ketersediaan Benih dan/atau Bibit.

(2) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan
pengembangan usaha pembenihan dan/atau
pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi
reproduksi.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan

oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya membentuk unit pembenihan
dan/atau pembibitan

(4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian
Ternak tertentu atau untuk produksi,

(5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki

sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan
mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi
Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang
ditunjuk oleh Menteri.

(7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit

yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 15...

---

PRESIDEN

R EPIJEILIK INDONESIA

(l) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dapat dilakukan untuk:
- meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
- mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di
dalam negeri; dan/atau
- memenuhi keperluan penelitian dan
pengembangan.
t2l Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- memenuhi persyaratan mutu;
- memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
- bebas dari Penyakit Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang karantina Hewan; dan
- memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber
Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih

dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memperoleh izin dari Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

( 1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri
dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri
telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal
terj amin.

(2) Pengeluaran ...

---

PRESIDEN

R EP IIRL IK INDONESIA

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit
yang terbaik di dalam negeri.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari
Menteri.

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak

Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk
Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina
yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan
Ternak potong.
(21 Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak
( 1) produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menyediakan dana untuk menjaring Ternak
Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh
masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada
unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan
pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak
ruminansia betina di daerah tersebut.

(4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak

ruminansia kecil betina produktif atau Ternak
ruminansia besar betina produktif.
(s) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan dalam hal:
- penelitian;
- Pemuliaan;
- pengendalian dan penanggulangan Penyakit
Hewan;
- ketentuan agama;
- ketentuan adat istiadat; dan/atau
- pengakhiran per-rderitaan Hewan.

(6) Setiap ...

---

PRESIOEN

R EFUE]L I( INOONESIA

-t2-

(6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak

ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia
besar.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan

penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi
anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak
ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

( 1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di
bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian
yang saling memerlukan, memperkuat,
menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab,
ketergantungan, dan berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan:

- antar-Peternak;
- antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
- antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
dan
- antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa:

• penyediaan sarana produksi;
• produksi;
• pemasaran; dan/atau
• permodalan atau pembiayaan.

(4) Pemerintah ...

---

PRESIDEN

R E PUB L.IK INOONESIA

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan
memerhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kemitraan usaha.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban mendorong
agar sebanyak mungkin warga masyarakat
menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan
pedoman budi daya Ternak yang baik.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi dan membina
pengembangan budi daya yang dilakukan oleh
Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai
kepentingan khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina dan memberikan fasilitas
untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi
dan badan usaha di bidang Peternakan.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(r) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan
dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau
Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun
ke luar negeri.
(2t Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk membina peningkatan produksi
dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan
ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi
masyarakat dengan te tap meningkatkan
kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(3) Pemerintah ...

---

PRESIDEN

R EFUDT-IK INDONESIA

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan
iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau
Ternak dan Produk Hewan.

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 36A, Pasal 368, Pasal 36C, Pasal 36D, dan

Pasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar
negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di
dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi
masyarakat.

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu
negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata
cara pemasukannya.

(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang
Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner de ngan
mengutamakan kepentingan nasional.

(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang

berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahuiu:
- dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di
negara asal oleh otoritas veteriner negara asal
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan
kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas
Veteriner Indonesia;

• dilakukan ...

---

PRESIOEN

R EPIJBL IK INDONESIA

_ 16-
- dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan
surveilan di dalam negeri; dan
- ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
(a) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan
Peraturan Menteri.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan .,pulau karantina" adalah suatu
pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya
Ternak, yang disediakan dan dikelola oleh pemirintah untuk
keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit
Hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Teinak
Ruminansia Indukan sebelum dilalutintaibebaskan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan peternakan.
Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu, adalah
jangka waktu yang dibutuhkan untuk memastikan Ternak
Ruminansia Indukan bebas dari agen penyakit Hewan
Menular.
Ayat (2)
Cukup jelas.

(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan

kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan
Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara
atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi
persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak
dan/atau Produk Hewan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu
dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara ayat (2\ dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi

berkembangnya industri pengolahan produk Hewan
dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari
dalam negeri.

(2) Pemerintah .. .

---

PRESIDEN
REPUgLIK INOONESIA

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan

yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak
dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan
yang digunakan sebagai bahan baku industri.
(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dapat berupa kerja sama:
- Permodalan atau pembiayaan;
- pengolahan;
- pemasaran;
- pendistribusian; dan/atau
- rantai pasok.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk
Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4 i

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 bertujuan untuk:
- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari ancaman masuknya Penyakit Hewan
dari luar negeri;
- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik
penyakit Indonesia dari ancaman menyebarnya
Hewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain,
dan antardaerah dalam satu pulau di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit,
dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
- mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Di antara . . .

---

f,,D
PRESIDEN
R EPi iFII.IK INDONESIA
_18_

1. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab melakukan
pencegahan Penyakit Hewan.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan

Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berkewajiban melakukan
koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diiakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan
pencegahan Penyakit Hewan.

(4) Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melakukan penyebarluasan
informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
(s) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat
dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(l) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 meliputi:
- pencegahan masuknya penyakit Hewan dari iuar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
- pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari
satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

• pencegahan...

---

PRESIDEN

R EFIUBL IK INDONESIA

- pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari
satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau;
dan
- pencegahan muncul, berjangkit, dan
menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu
wilayah.
(2t Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya
Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis
Kesehatan Hewan.
(s) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di tempat-
tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan di bidang karantina hewan.

(4) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan
dokumen dan Kesehatan Hewan.
(s) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya
Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan-dengan
cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran
hewan, dan/atau biosekuriti.

1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman,

sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban melaksanakan
pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi,
sertifikasi, dan registrasi produk He*a.r,
(2t P-engawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk
Hewan berturut-turut dilakukan di te;pat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan
pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar,
sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran
setelah pengawetan.

(3) Standardisasi ...

---

PRESIOEN
REPi,JBI-IK INDONESIA
_20_

(3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk

Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang
diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(41 Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau
dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:
- sertifikat veteriner; dan
- sertifikat halal bagi Produk Hewan yang
dipersyaratkan.
(s) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan
yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak
disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

(6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau

mengedarkan Produk Hewan dilarang memaisukan
Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan
tambahan yang dilarang.
(7t Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat
veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh
negara pengimpor.

(8) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pangan.

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setiap Orang yang akan memasukkan produk Hewan

ke daiam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan setelah
memperoleh rekomendasi dari:

• Menteri ...

---

PRESIDEN

REPL]BLIK INDONESIA

-2t-
- Menteri untuk Produk Hewan segar; atau
- pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan
makanan untuk produk pangan olahan asal
Hewan.
(2\ Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a harus
berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu
negara yang telah memenuhi persyaratan dan
tatacara pemasukan Produk Hewan.

(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang

akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran

Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan
manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum
diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan obat dan makanan harus
mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.

(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan

dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan
yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat VeGriner serta
mengutamakan kepentingan nasional.

1. Ketentuan Pasal 65 di ubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan Masyarakat
Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai
dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan pemerintah.

1. Di antara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A ...

---

PRESIDEN
REPt.iBI.IK INOONESIA

(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau

menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat
dan/atau tidak produkLif.
(2t Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib
melaporkan kepada pihak yang berwenang.

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan
Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
I ndonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban meningkatkan
penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas
Veteriner.

1. Di antara Pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 68A, Pasal 688, pasal 68C, pasal 6gD, dan

Pasal 68E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68,{

(1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan

rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
pada ayat (21 9lolt1" Veteriner sebagaimana dimaksud (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas:

• pejabat,..

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pejabat Otoritas Veteriner nasional;
• pejabat Otoritas Veteriner kementerian;
• pejabat Otoritas Veteriner provinsi; dan
• pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pasal 68E}

(1) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat nasional

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 68A ayat (3)
huruf a diangkat oleh Menteri.
(2t Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)
huruf b diangkat oleh menteri.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)
huruf c diangkat oleh gubernur.
(41 Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)
huruf d diangkat oleh bupati/wali kota.
(s) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat l2), ayat (3), dan ayat (4) diangkat
berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan
Berwenang.

( 1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 mempunyai fungsi:

- peiaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- penJrusun standar dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Kesehatan Hewan ;
C. pengidentifikasi masalah dan pelaksana
pelayanan Kesehatan Hewan;
- pelaksana pengendalian dan penanggulangan
Penyakit Hewan;
- pengawas dan pengendali pemotongan Ternak
Ruminansia Betina Produktif dan/ atau Ternak
Ruminansia Indukan;

• pengawas ...

---

$*D

PRESIDE N

R EPUBL IK INDONESIA

- pengawas tindakan penganiayaan dan
penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek
Kesejahteraan Hewan lainnya;
- pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- pelaksana pengembangan profesi kedokteran
Hewan;
- pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan
Hewan;
- pelaksana perlindungan Hewan dan
lingkungannya;
- pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit
Hewan;
1. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- penjamin keamanan Pakan dan bahan pakan
asal Hewan;
- pen5rusun prasarana dan sarana serta
pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner; dan
- pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.
(2\ Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang

bersifat teknis Kesehatan Hewan.

(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan dengan melibatkan
keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan
mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
(41 Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
sampai dengan pengendalian teknis operasional
penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

(1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1),
Pemerintah menetapkan Siskeswanas.

(2) Siskeswanas ...

---

q,D

PRESIDEN

REPUEL-IK IN DONES IA

_ cq _

(2) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi acuan Otoritas Veteriner dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya:
- meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
- melaksanakan koordinasi dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

(4) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan

penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan
melalui:
- upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan
unit respons cepat di pusat dan daerah serta
penguatan dan pengembangan pusat kesehatan
hewan;
- penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
- sumber daya Kesehatan Hewan;
- informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi;
dan
- peran serta masyarakat.
(s) Dalam ikut berperan serta mewujudkan Kesehatan
Hewan dunia melalui Siskeswanas, Menteri
melimpahkan kewenangannya kepada Otoritas
Veteriner.

(6) Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi

kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas
dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan
Hewan dan membina peiaksanaan praktik
kedokteran Hewan di seluruh wiiayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 68E ...

---

PRESIDEN

R EPUBI- IK IND ONES IA

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan
Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68,

Pasal 68A, Pasal 688, Pasal 68C, dan Pasal 68D diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah dan ayat (4) dan ayat

(5) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.

Pasal 68E}

Cukup jelas.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal
pasal ll ayat (1), Pasal 13 ayat (8), pasal t5 ayat (3),
16 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), pasal i8 ayat (4), pasal
19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal
25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), pasal 29 ayat (4), pasal
36E} ayat (4), Pasal 36E} ayat (5), pasal 36C ayat (4),

Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), pasal 45 ayat (1),

Pasal 47 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), pasal 50 ayat (1),

Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (21, pasal 52 ayat (1),

Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), pasal 5g ayat (5),

Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1),

Pasal 61 ayat (21, Pasal 62 ayat (2), pasal 62 ayat (3),

Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau pasal 80

ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapar berupa:
- peringatan secara tertulis;
- pengenaan denda;
- penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran;
- pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan
Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk
Hewan dari peredaran; atau
- pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif se.bagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
Pemerintah.

1. Ketentuan...

---

PRESIDEN

R EPUBLIK INOONESIA

1. Ketentuan Pasa-l 86 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap orang yang menyembelih:
- Ternak ruminansia kecil betina produktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp1.OO0.000,OO (satu juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah); atau
- Ternak ruminansia besar betina produktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

1. Di antara Pasal 91 dan pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 91A dan Pasal 9lB sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9tA

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan
Produk Hewan dengan memalsukan produk Hewan
dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g ayat (6), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp10.000.OOO.OOO,0O
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 918 ...

---

PRESIDEN

REPUBLII( INO ONES IA

_28_

Pasal 9 18

(1) Setiap Orang yafrg menganiaya dan/atau

menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan
cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (l) dan
tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I
(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
1. Ketentuan Pasal 96 dihapus.
1. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan I (satu) pasal
yakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 964.

( 1) Peraturan Pemerintah mengenai pulau karantina
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36D ayat (2)
harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Ltndang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veteriner

dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68E harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

R EP LIBL IK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 77 Oktober 2Ol4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal l7 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Perundang-undangan
Perekonomian,

Silvanna Djamal

---

PRESIOEN

R EPIBL IK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UMUM
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh ra\rat Indonesia. Salah satu bentuk
perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan
kedaulatan pangan.
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang terah diatur
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan
Kesehatan Hewan terkait dengan pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, dan
Ternak Ruminansia Indukan, serta pencegahan penyakit Hewan belum
mencapai hasil yang optimal. Selain itu, beberapa pasal dalam undang_
undang tersebut tetah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam
putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang
terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk Hewan, Otoritas
veteriner, serta persyaratan halar bagi produk Hewan yang dipersyaratkan.
Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan
hukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah.

Perubahan ...

---

PRESIDEN
R EPL'BL iK INDONESIA

Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan
dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:
mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab,
dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaq- mencukupi
kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya
saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan
masyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat
mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan
lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberi
kepastian hukum dan kepastia, berusaha dalam bidang peternakan dan
Kesehatan Hewan. T\rjuan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan
Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan
kedaulatan, kemandirian, dan ketahana., pang^.r. Sedangkan asas dari
penyelenggaraan Peternal<an dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan
dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, keralqzatan dan keadilan,
keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan
keprofesionalan.
Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor lg Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih,
Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, dan/itau produk Hewan;
kemitraan usaha Peternakan; pengaturan mengenai rernak Ruminansia
Betina Produktif; pencegahan penyakit Hewan; dan penguatan otoritas
Veteriner.
- PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka I

Cukup jelas.

Pasal 9 1B

Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25 ...

---

PRESIOEN
REPtIELIK INDONESIA

Angka 25

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5619

Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat'
adalah kebutuhan menggunakan barang hasil produksi antara
Iain pakaian, dan makanan, guna memenuhi keperluan hidup.

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan
Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum
mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berupa Bakalan.

(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak

boleh melebihi berat tertentu.

(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memperoleh izin dari Menteri.
(s) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melakukan penggemukan di dalam negeri untuk
memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling
cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan
karantina berupa pelepasan.

(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:

• memenuhi ...

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

_ 15_
- memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
- bebas dari Penyakit Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang karantina Hewan.

(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk

dikembangbiakan di Indonesia harus:
- memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
- bebas dari Penyakit Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang karantina Hewan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.