PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
1. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

www.djpp.depkumham.go.id

---

kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
1. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
undang ini :
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;epkumham.go e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia;
- Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil
pemilihan umum.

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan,

sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan
data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka
waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan
penolakan.

Bagian Kedua
Kedudukan

www.djpp.depkumham.go.id

---

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

dilaksanakan oleh :
- Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukanepkumham.go Pasal 6

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Bagian Keempat
Pembinaan

(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh

Departemen Kehakiman.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara.

Bagian Pertama
Umum

Pengadilan terdiri atas :
- Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.

(1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan

Sekretaris.

(2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilanepkumham.go Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas

Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri,

dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- warga negara Indonesia;
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung
ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau
organisasi terlarang lainnya;
- Pegawai negeri;
- sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha
Negara;
- berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai
Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf a huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h;
- berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun;
- berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua atau Wakil
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima belas
tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagiepkumham.go Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai
Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya
tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah
menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas

usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan; bunyi
sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan

www.djpp.depkumham.go.id

---

segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik
Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan
saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan
akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah

atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh

Ketua Mahkamah Agung.epkumham.go Pasal 18

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak

boleh merangkap menjadi :
- pelaksana putusan pengadilan;
- wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang
diperiksan olehnya;
- pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

karena :
- permintaan sendiri;
- sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada
Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala
Negara.

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya dengan alasan :
a.dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b.melakukan perbuatan tercela;

www.djpp.depkumham.go.id

---

c.terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d.melanggar sumpah atau janji jabatan;
e.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata keda Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara

pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri
Kehakiman.

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya
diberhentikan sebagai pegawai negeri.

### Pasal 22epkumham.go

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara
dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri
Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2).

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan

penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari
jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negari dalam perkara

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat
diberhentikan sementara dari jabatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentain dengan hormat,
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentaian sementara, serta hak-hak
pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur

dengan Keputusan Presiden.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas

perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah
Agung dan Menteri Kehakiman.

(2) Dalam hal :

- Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau
- disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati, atau
- disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan
negara.
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2
Paniteraepkumham.go Pasal 27

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh

seorang Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil

Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum;
e.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau tujuh
tahun sebagai Panitera Muda Pengaditan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai
Wakil Panitera Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c
b.berijazah sarjana hukum;
c.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau
delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau
empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang

www.djpp.depkumham.go.id

---

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d;
- berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau
enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c;
b.berijazah sarjana hukum;
c.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh
tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat
tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.epkumham.go Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d;
- berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d;
- berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti
Penpdilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Panitera Muda atau
delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau
menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d;
- berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara, seorang, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

www.djpp.depkumham.go.id

---

- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf d;
- berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh

merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkairan dengan perkara
yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

(3)Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana

dimaksud dalam rayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

### Pasal 37epkumham.go Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dari

diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh
Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai
berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/belanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan
ideologi nasional; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi
seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja keparliteraan
Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera.

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara,epkumham.go seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.serendah-rendahnya berijazah sadana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
e.berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf e;
- berijazah sadana hukum atau sarjana administrasi.

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau
janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang
bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut Saya
bersumpah/berjanji :

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah".

"bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab."

www.djpp.depkumham.go.id

---

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan
martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan".

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan".

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara".

(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

(2) Tugas serta tanggung jawab, susanan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur

lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

## BAB IIIepkumham.go KEKUASAAN PENGADILAN

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara.

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya
administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
- dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar
biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

(1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkahepkumham.go laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan
yang dipandang perlu.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak

boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksaa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara.

Bagian Pertama
Gugatan

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah :
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak

www.djpp.depkumham.go.id

---

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan
tersebut.

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan

berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum

Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke
Pengadilan yang daerah hukummnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk
selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.epkumham.go (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang
bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat.

(5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan

diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri,

gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.

(1) Gugatan harus memuat :

a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau
kuasanya;
b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka

gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang

disengketakan oleh penggugat.

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh

seorang atau beberapa orang kuasa.

(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan

www.djpp.depkumham.go.id

---

secara lisan di persidangan.

(3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di

negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di
negara tersebut, serta kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah resmi.

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang
bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh
seorang kuasa.

(1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang

besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.epkumham.go (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam
daftar perkara oleh Panitera Pengadilan.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat,

Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil
kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan.

(4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan

pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk

bersengeketa dengan cuma-cuma.

(2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai

dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat
kediaman pemohon.

(3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatkan bahwa pemohon itu betul-betul tidak

mampu membayar biaya perkara.

(1) Permohonan gebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan

ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.

(2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir.

(3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk

bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku di tingkat banding
dan kasasi.

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan

suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa
gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

www.djpp.depkumham.go.id

---

a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan;
b.syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi
oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;
c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d.apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat;
e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat

permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil
kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera
Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan

perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari
setelah diucapkan;
- Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanaepkumham.go dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan

sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan
diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan

pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh
hari;
- dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan

upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

(1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya

tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.

(2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam

hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat
sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing
telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik

Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan
cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut
kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

(2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang

beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dalain wilayah tempat yang bersangkutan
berkedudukan atau berada.

(3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak

dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yangepkumham.go bersangkutan.

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus

dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bagian Kedua
Pemeriksaan di Tingkat Pertama

Paragraf 1
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

(1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga

orang Hakim.

(2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.

(3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ketua Sidang.

(4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap

ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

(1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah

laku, dan ucapan yang menjungjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan
Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan.

(2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua
Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang.

(3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana

ditnaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dflakukan penuntutan,
jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana.

### Pasal 70epkumham.go

(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakiin Ketua Sidang membuka sidang dan

menyatakannya terbuka uuntuk umum.

(2) Apabila Majehs Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut

ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup
untuk umum.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama

dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut,
gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan

gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

(1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang

berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat
dipertanggujawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka
Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat
memerintahkan tergugat badir dan/atau menanggapi gugatan.

(2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat

penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari
atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari
sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa,
tanpa hadirnya tergugat.

(3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan

mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara

mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari
sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.

(2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap

pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil
sekali lagi.

(3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa
kehadirannya.

(1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang

memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban,epkumham.go pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

(2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

(1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan

replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat,
dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.

(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai

dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan
penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat

memberikan jawaban.

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan

gugatan,oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pangadilan hanya apabila disetujui
tergugat.

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu

selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan

jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok
sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus

bersama dengan pokok sengketa.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan

keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau
isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.

(2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila

terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau
hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat
atau penasihat hukum.

(3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus

diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa
telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan
yang lain.

### Pasal 79epkumham.go (1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan

langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas

kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak
yang bersengketa.

(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang
menetapkan.

(4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus

diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa
telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan
yang lain.

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang
memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum
dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat
mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di
kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.

Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau
petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah
memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam

sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa
sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat
masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
- pihak yang membela haknya; atau
- peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak

oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.

(3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan
permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

(1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampauiepkumham.go batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertutis

disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.

(2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka Hakim

wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa
tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara
pemeriksaan.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan/atau diberitahukan

kepada para pihak yang bersangkutan.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang

perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh
Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau
meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan
sengketa.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat

memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam
persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.

(3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh

penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang
asli belum diterima kembali dari Pengadilan.

(4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan

terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua
Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang
berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu
sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

(1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang

dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.

(2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

www.djpp.depkumham.go.id

---

meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk
menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi
perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan.

(3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang

bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pangadilan tersebut, tetapi pemeriksaan
saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman saksi.

(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.

(2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau
kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja
dengan penggugat atau tergugat.

(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut

agama atau kepercayaannya.epkumham.go

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :
- Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;

• isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
• anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
• orang sakit ingatan.

(1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan

kesaksian ialah :
a.saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
b.setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan
merahasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau
jabatannya itu.

(2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan
Hakim.

(1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui

Hakim Ketua Sidang.

(2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada

kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

(1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang

www.djpp.depkumham.go.id

---

dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan
bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.

(3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih

bahasa dalam sengketa tersebut.

(1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis,

Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan
penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau
kepercayaannya.

(3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakimepkumham.go Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya,

dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut
dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan
dan jawaban harus dibacakan.

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

(1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan

Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar
keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.

(3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena

halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera
datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan
mendengar saksi tersebut.

(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan,

pemerficsaan dflanjutkan pada hari persidangan berikutnya.

(2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi

mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.

(3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata

tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh
memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan
berikutnya.

(4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut,

www.djpp.depkumham.go.id

---

maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan
memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan
permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi

kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan
masing-masing.

(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda
untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam
ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusanepkumham.go sengketa tersebut.

(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis

merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil
dengan suara terbanyak.

(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat

menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis
berikutanya.

(5) Apabil dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara

terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

(6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan
kepada kedua belah pihak.

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :

a.gugatan ditolak;
b.gugatan dikabulkan;
c.gugatan tidak diterima;
d.gugatan gugur.

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat

ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada

### Pasal 3.

(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan

ganti rugi.

(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 2
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

(1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus

dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam
gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa
dipercepat.

(2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan
tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat

digunakan upaya hukum.

### Pasal 99epkumham.go (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)

dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah
dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

(2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur

pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak,

masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Bagian Ketiga
Pembuktian

(1) Alat bukti ialah :

a.surat atau tulisan;
b.keterangan ahli;
c.keterangan saksi;
d.pengakuan para pihak;
e.pengetahuan Hakim.

(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :
- akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat
umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat
surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa
atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

www.djpp.depkumham.go.id

---

- akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- surat-surat lainnya yang bukan akta.

(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam

persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan
pengetahuannya.

(2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak

boleh memberikan keterangan ahli.

(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena

jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapaepkumham.go orang ahli.

(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat

maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut
kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan
hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat
dan dapat diterima oleh Hakim.

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat
bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Bagian Keempat
Putusan Pengadilan

(1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan

Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu

www.djpp.depkumham.go.id

---

disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat

putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

• Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

- nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan
para pihak yang bersengketa;
- ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi
dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, sertaepkumham.go keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.

(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan,

putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang
turut bersidang.

(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat

Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya
Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.

(5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan

Pangadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan
berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya
perkara.

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :
a.biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
b.biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta
pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih
itu meskipun pihak tersebut dimenangkan;
c.biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan
bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut
dalam amar putusan akhir Pengadilan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam

sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan
dalam berita acara sidang.

(2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan dapat

meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan
membayar biaya salinan.

(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang

memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.

(2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera;

apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam
berita acara tersebut.epkumham.go (3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka
berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan
berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut.

Bagian Kelima Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat
dilaksanakan.

(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan
setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat
pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.

(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah
tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan
Pengadilan tersebut.

(4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan

www.djpp.depkumham.go.id

---

mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.

(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan

setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah
memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan
putusan Pengadilan tersebut.

(6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak

mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua
Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan
putusan Pengadilan tersebut.

(1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

(11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna

malaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusanepkumham.go Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekautan hukum tetap, ia wajib
memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban
membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.

(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan
tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus
dibebankan kepada tergugat.

(4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetatapi tidak dapat

diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut,
Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup
menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.

(5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat

diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung
untuk ditetapkan kembali.

(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati

kedua belah pihak.

(1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)

berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9),
ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau
diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut
ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan
dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu
dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan
Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada
tingkat pertama.

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat

diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang
permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

(3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan

sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Ganti Rugiepkumham.go

(1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi

dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah
putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar
ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Rehabilitasi

(1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11),
salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan
kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan
rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Tingkat Banding

www.djpp.depkumham.go.id

---

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan
banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau

kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas
hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

(2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya

perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

### Pasal 124epkumham.go Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat

dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

(1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara.

(2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.

(1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding

dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihakbahwa mereka
dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan
tersebut.

(2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus

dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-
lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan
banding.

(3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori

banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra
memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Penitera
Pengadilan.

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara

banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim.

(2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan

Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

---

tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan
tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.

(3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak

berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat
memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan
Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.

(4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari

mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan
surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam
pemeriksaan tingkat pertama.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga

bagi pemeriksaan di tingkat banding.epkumham.go (2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan
Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus
perkara yang sama.

(3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi

Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka Hakim tersebut dilarang memeriksa
perkara yang sama di tingkat banding.

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan
dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi
meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum
lampau.

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan di Tingkat Kasasi

(1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan

kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Acara pemeriksaan peninjauan kembah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### Pasal 133epkumham.go Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim
untuk diselesaikan.

(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara

tertentu yang memerlukan kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat
menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf
f.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku

bagi Hakim Ad Hoc.

(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan
nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan
umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan.

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur
tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.

(2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi

catatan singkat tentang isinya.

Panitera membuat sarnan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 141epkumham.go (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat
berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh

dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut

Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum.

(2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut

Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri

Kehakiman setelah mendengan pendapat Ketua Mahkamah Augng mengatur
pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil

Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang
ditentukan dalam Undang-undang ini.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara".

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini
diundangkan.epkumham.go

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1986

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1986

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id