PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

1. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan

proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup

dan berkembang di Indonesia.

1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan

ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di

tengah peradaban dunia melalui Pelindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan

Kebudayaan.

1. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan

Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi,

pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan

publikasi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

1. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem

Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan

menyebarluaskan Kebudayaan.

1. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek

Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi,

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan

keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran

aktif dan inisiatif masyarakat.

1. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan

yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang

memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi

daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta

usulan penyelesaiannya.

1. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah

Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi,

situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk

mewujudkan tujuan nasional.

1. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman

bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan

Kebudayaan.

1. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem

data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh

data Kebudayaan dari berbagai sumber.

1. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang

bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang

berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok

orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -4-

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka

Tunggal Ika.

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

• toleransi;

• keberagaman;

• kelokalan;

• lintas wilayah;

• partisipatif;

• manfaat;

• keberlanjutan;

• kebebasan berekspresi;

• keterpaduan;

• kesederajatan; dan

• gotong royong.

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

• mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

• memperkaya keberagaman budaya;

• memperteguh jati diri bangsa;

• memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;

• mencerdaskan kehidupan bangsa;

• meningkatkan citra bangsa;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

• mewujudkan masyarakat madani;

• meningkatkan kesejahteraan rakyat;

• melestarikan warisan budaya bangsa; dan

• mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan

nasional.

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

• tradisi lisan;

• manuskrip;

• adat istiadat;

• ritus;

• pengetahuan tradisional;

• teknologi tradisional;

• seni;

• bahasa;

• permainan rakyat; dan

• olahraga tradisional.

PEMAJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pemajuan Kebudayaan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk

mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

• Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -6-

• Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;

• Strategi Kebudayaan; dan

• Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan,

dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan

serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

(1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi

bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.

(3) Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana

Induk Pemajuan Kebudayaan.

(4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar

penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan

jangka panjang dan rencana pembangunan jangka

menengah.

(1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang

memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek

Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

• identifikasi keadaan terkini dari perkembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;

• identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di

kabupaten/kota;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

• identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di

kabupaten/kota;

• identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;

dan

• analisis dan rekomendasi untuk implementasi

Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan

masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam

penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau

pemangku kepentingan.

(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berisi:

• Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

di dalam wilayah provinsi tersebut;

• identifikasi keadaan terkini dari perkembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;

• identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di

provinsi;

• identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di

provinsi;

• identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;

dan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -8-

• analisis dan rekomendasi untuk implementasi

Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

(3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi dibebankan kepada anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Presiden.

(1) Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat

dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang

memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek

Pemajuan Kebudayaan.

(2) Strategi Kebudayaan berisi:

• abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya

di Indonesia;

• visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke

depan;

• isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk

mempercepat pencapaian visi sebagaimana

dimaksud pada huruf b; dan

• rumusan proses dan metode utama pelaksanaan

Pemajuan Kebudayaan.

(3) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilengkapi dengan:

• peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di

seluruh wilayah Indonesia;

• peta perkembangan faktor budaya di luar Objek

Pemajuan Kebudayaan;

• peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga

Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

wilayah Indonesia;

• identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di

seluruh wilayah Indonesia;

• peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di

seluruh wilayah Indonesia; dan

• analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan

di seluruh wilayah Indonesia.

(4) Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:

• menggunakan pendekatan yang komprehensif;

• menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan

• memperhatikan sifat saling terkait, saling

terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan

di Indonesia.

(5) Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan

kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(6) Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan

Presiden.

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh

Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga

terkait.

(2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:

• visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;

• tujuan dan sasaran;

• perencanaan;

• pembagian wewenang; dan

• alat ukur capaian.

(3) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau

kembali setiap 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -10-

Pemerintah.

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan

Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan

Kebudayaan.

(2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data

mengenai:

• Objek Pemajuan Kebudayaan;

• Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga

Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;

• sarana dan prasarana Kebudayaan; dan

• data lain terkait Kebudayaan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola

oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem

Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan

Kebudayaan.

(5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat

diakses oleh Setiap Orang.

(6) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan

ketahanan nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Inventarisasi

(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas

tahapan:

• pencatatan dan pendokumentasian;

• penetapan; dan

• pemutakhiran data.

(2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan

dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -12-

(3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang

terkait.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan

Kebudayaan yang telah ditetapkan.

(2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek

Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib

diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

(4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 2

Pengamanan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas

kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

dengan cara:

• memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

• mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada

generasi berikutnya; dan

• memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagai warisan budaya dunia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pemeliharaan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya

Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

dengan cara:

• menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek

Pemajuan Kebudayaan;

• menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam

kehidupan sehari-hari;

• menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan

Kebudayaan;

• menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan

untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan

• mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada

generasi berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -14-

24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Penyelamatan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

dengan cara:

• revitalisasi;

• repatriasi; dan/atau

• restorasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Publikasi

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan

dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan

publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada

publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri

dengan menggunakan berbagai bentuk media.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi

yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan,

pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengembangan

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus

melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek

Pemajuan Kebudayaan.

(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

dengan cara:

• penyebarluasan;

• pengkajian; dan

• pengayaan keberagaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap

Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan.

(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan

untuk:

• membangun karakter bangsa;

• meningkatkan ketahanan budaya;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -16-

• meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

• meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia

dalam hubungan internasional.

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

membangun karakter bangsa dan meningkatkan

ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

• internalisasi nilai budaya;

• inovasi;

• peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;

• komunikasi lintasbudaya; dan

• kolaborasi antarbudaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek

Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter

bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dapat

dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan

Kebudayaan menjadi produk.

(2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek

Pemajuan Kebudayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek

Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam

hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

• diplomasi budaya; dan

• peningkatan kerja sama internasional di bidang

Kebudayaan.

(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan

pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 34 ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan

melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:

• memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;

• pembagian manfaat; dan

• pencantuman asal-usul Objek Pemajuan

Kebudayaan.

(3) Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari

pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem

Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -18-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri.

(1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) dikenai sanksi administratif.

(2) Industri besar dan/atau pihak asing yang

menyalahgunakan izin Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan; dan/atau

• pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Kelima

Pembinaan

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus

melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan

mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga

Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

(3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan

dilakukan melalui:

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

• peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang

Kebudayaan;

• standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia

Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan

tuntutan; dan/atau

• peningkatan kapasitas tata kelola lembaga

Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Orang berhak untuk:

• berekspresi;

• mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi

budayanya;

• berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;

• mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;

• memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan

• memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan.

Setiap Orang berkewajiban untuk:

• mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;

• memelihara kebinekaan;

• mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;

• mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan

• memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -20-

Bagian Kesatu

Tugas

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas:

• menjamin kebebasan berekspresi;

• menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;

• melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

• memelihara kebinekaan;

• mengelola informasi di bidang Kebudayaan;

• menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

• menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan

Kebudayaan;

• mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam

Pemajuan Kebudayaan;

• menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media

diplomasi internasional;

• meningkatkan kerja sama internasional di bidang

Kebudayaan; dan

• menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang

berkelanjutan.

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai

dengan wilayah administratifnya, bertugas:

• menjamin kebebasan berekspresi;

• menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;

• melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

• memelihara kebinekaan;

• mengelola informasi di bidang Kebudayaan;

• menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

• menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan

Kebudayaan;

• membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

Pemajuan Kebudayaan;

• mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam

Pemajuan Kebudayaan; dan

• menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang

berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 43, Pemerintah Pusat berwenang:

• merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan

Kebudayaan;

• merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi

Pemajuan Kebudayaan;

• merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan

dalam Pemajuan Kebudayaan; dan

• merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur,

dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah

administratifnya, berwenang:

• merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan

Kebudayaan;

• merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi

Pemajuan Kebudayaan;

• merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan

masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan

• merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan

dalam Pemajuan Kebudayaan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -22-

PENDANAAN

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas

pertimbangan investasi.

(1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• masyarakat; dan/atau

• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah

Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan.

(2) Pembentukan dana perwalian Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap

Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan

kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar

biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam

Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian

penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

(1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia,

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia

Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar

biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia

Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

mengembangkan karyanya.

(3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan insentif kepada Setiap Orang yang

memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LARANGAN

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum

menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau

mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana

Pemajuan Kebudayaan.

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan

perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -24-

mestinya.

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan,

merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat

dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana

mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi,

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa

pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal

56.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• pencabutan izin usaha;

• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana;

• pencabutan status badan hukum;

• pemecatan pengurus; dan/atau

• pelarangan kepada pengurus tersebut untuk

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang

sama.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal

56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Objek

Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.104 -26-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id