KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat.
1. Kota Payakumbuh adalah daerah Kota yang berada di
wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Payakumbuh.

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-
Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(LN 1es6ltel.

BABII ...

SK No 199713 A

---

PRESIDEN

Kota Payakumbuh terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Kecamatan Payakumbuh Utara;
- Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
- Kecamatan Payakumbuh Selatan.

(1) Kota Payakumbuh mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lima
Puluh Kota;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima
Puluh Kota;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lima
Puluh Kota; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima
Puluh Kota.
(21 Penegasan batas daerah Kota Payakumbuh secara pasti

(1) di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Payakumbuh memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis kawasan dataran
tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan;
- potensi sumber daya alam berupa pertanian dan
peternakan, potensi industri pengolahan, potensi
perdagangan, serta potensi pariwisata; dan

• adat. . .

SK No l997l4A

---

PRESIDEN

- adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai
falsafah, adat basandi syara', sgara' basandi kitabullah
dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta
kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari,
ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal
yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian
adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8
Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-
Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(LN 1956119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119l, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199715 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
Plh. Perundang-undangan
Hukum,

Setiawati

SK No200041 A

---

PRESIDEN