ARSITEK

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam

menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian

dari kebudayaan dan peradaban manusia yang

memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah

estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan,

kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

1. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk

menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya,

serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

1. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik

Arsitek.

1. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing

yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

1. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang

terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi

dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar

kompetensi Arsitek.

1. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi

Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.

1. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat

tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam

penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan

perizinan lain.

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya

pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan

Praktik Arsitek secara berkesinambungan.

1. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan

jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.

1. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -4-

Praktik Arsitek berasaskan:

• profesionalitas;

• integritas;

• etika;

• keadilan;

• keselarasan;

• kemanfaatan;

• keamanan dan keselamatan;

• kelestarian; dan

• keberlanjutan.

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:

• memberikan landasan dan kepastian hukum bagi

Arsitek;

• memberikan pelindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek

dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;

• memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan

profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki

keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas;

• mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam

pembangunan nasional melalui penguasaan dan

pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan

• meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan

pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan

serta menjaga dan mengembangkan budaya dan

peradaban Indonesia.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

(1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa

profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan

Arsitek.

(2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• penyusunan studi awal Arsitektur;

• perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;

• pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;

• perancangan tata bangunan dan lingkungannya;

• penyusunan dokumen perencanaan teknis;

dan/atau

• pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan

konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

layanan Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama

dengan profesi lain.

(4) Layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

• perencanaan kota dan tata guna lahan;

• manajemen proyek dan manajemen konstruksi;

• pendampingan masyarakat; dan/atau

• konstruksi lain.

(1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi

standar kinerja Arsitek.

(2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi,

efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.

(3) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan

hasil:

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -6-

• dokumen gambar perancangan;

• dokumen rencana kerja dan syarat-syarat;

• dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan;

dan/atau

• dokumen pengawasan berkala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Persyaratan

(1) Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat

Tanda Registrasi Arsitek.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan

gedung sederhana dan bangunan gedung adat.

Bagian Kedua

Registrasi

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:

• mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun

secara terus-menerus bagi yang lulus program

pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun

di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh

Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja

Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun

bagi yang melalui mekanisme rekognisi

pembelajaran lampau; dan

• mempunyai sertifikat kompetensi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai

dengan standar kompetensi Arsitek.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan rumusan kemampuan

kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan

keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan

Praktik Arsitek.

(2) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:

• kompetensi Arsitek; dan

• masa berlaku.

(1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima)

tahun.

(2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan

mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena:

• berakhir masa berlakunya dan tidak diregistrasi ulang;

• atas permintaan pemegang Surat Tanda Registrasi

Arsitek;

• pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek meninggal

dunia; atau

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -8-

• pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek berganti

kewarganegaraan.

Surat Tanda Registrasi Arsitek dicabut jika Arsitek:

• berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek;

atau

• melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan

Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Lisensi

(1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung

wajib memiliki Lisensi.

(2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan

Arsitek yang memiliki Lisensi.

(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh pemerintah provinsi.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1), Arsitek harus:

• memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih

berlaku; dan

• mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

Arsitek yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan Praktik

Arsitek sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

diselenggarakan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

• meningkatkan kompetensi dan profesionalitas

Arsitek; dan

• mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada

lingkungan profesinya dan masyarakat.

(1) Arsitek Asing harus memenuhi persyaratan kompetensi

dan persyaratan perizinan.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi menurut

hukum negaranya dan diregistrasi di Indonesia.

(3) Pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang

ketenagakerjaan.

(1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih

pengetahuan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -10-

(2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik

Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;

• mengalihkan pengetahuan dan kemampuan

profesionalnya kepada Arsitek; dan

• memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada

lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau

lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur

tanpa dipungut biaya.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian

dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian

dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Arsitek Asing harus bermitra dengan Arsitek.

(2) Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

penanggung jawab Praktik Arsitek.

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Arsitek

Arsitek berhak:

• memperoleh jaminan pelindungan hukum selama

melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik

profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;

• memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang

lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil

karyanya;

• menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian

kerja; dan

• mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam

meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Arsitek berkewajiban:

• melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian,

kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan

standar kinerja Arsitek;

• menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja

dengan Pengguna Jasa Arsitek;

• melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku,

agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial,

politik, dan budaya;

• menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia;

• memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

• mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja

serta kelestarian lingkungan;

• mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik

Arsitek;

• mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk

dalam negeri;

• memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan

sosial tanpa dipungut biaya;

• melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek sesuai

dengan standar kinerja Arsitek;

• melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

• mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi

seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh

Organisasi Profesi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -12-

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberlakukan sama

terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pengguna Jasa Arsitek berhak:

• mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan

perjanjian kerja;

• mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas

jasa dan hasil Praktik Arsitek;

• memperoleh pelindungan hukum atas jasa dan hasil

Praktik Arsitek;

• menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan

atas pelaksanaan Praktik Arsitek;

• menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan

perjanjian kerja; dan

• melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian

kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban:

• memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap

dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

• mengikuti petunjuk Arsitek sesuai dengan perjanjian

kerja;

• memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja

berdasarkan standar keprofesionalan Arsitek; dan

• mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat

pelaksanaan pekerjaan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

(1) Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas

profesionalisme, Arsitek berhimpun dalam Organisasi

Profesi.

(2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan satu-satunya wadah profesi Arsitek.

(3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat mandiri dan independen.

(1) Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan

internasional.

(2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

(3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki susunan kepengurusan.

Organisasi Profesi bertugas:

• melakukan pembinaan anggota;

• menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;

• menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

• melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi

tentang kegiatan Praktik Arsitek;

• memberikan masukan kepada pendidikan tinggi

Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;

• memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup

layanan Praktik Arsitek;

• mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai

budaya Indonesia; dan

• melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -14-

Organisasi Profesi berwenang:

• menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

anggotanya dalam Praktik Arsitek;

• memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik

Arsitek;

• memberikan penghargaan kepada anggotanya;

• mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran

kode etik profesi Arsitek; dan

• menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam

melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik

profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah

laku.

(2) Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

(1) Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.

(2) Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis

kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga Organisasi Profesi.

(1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:

• iuran anggota; dan

• sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel

serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, tugas,

wewenang, tata kerja, dan kode etik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 serta pendanaan

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Organisasi Profesi.

(1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi

Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan

independen.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat

dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas

unsur:

• anggota Organisasi Profesi;

• Pengguna Jasa Arsitek; dan

• perguruan tinggi.

(4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan

oleh Menteri.

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap

profesi Arsitek.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan

Organisasi Profesi.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -16-

Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

dilaksanakan dengan:

• menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan

Praktik Arsitek;

• melakukan pemberdayaan Arsitek; dan

• melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek

dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan

bangunan dan lingkungan.

Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan

Peraturan Menteri.

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif

berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara Praktik Arsitek;

• pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau

• pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa

penghentian Praktik Arsitek.

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif

berupa penghentian Praktik Arsitek.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi

administratif berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau

• pembekuan surat registrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai

dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• setiap orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan

melakukan Praktik Arsitek sebelum Undang-Undang ini

diundangkan tetap diakui sampai masa berlaku sertifikat

berakhir; dan

• permohonan sertifikat keahlian Arsitek yang masih dalam

proses, diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum

Undang-Undang ini diundangkan, dan sertifikat keahlian

Arsitek dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.179 -18-

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id