PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN

(1)
Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka
Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
(2)
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di- anggap ada apabila:
a. dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan
atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau
b. Pengusaha yang satu menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau
lebih dari jumlah modal pada Pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha
yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada
dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang
disebutkan terakhir.

(1)
Pengusaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan pajak,
wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Pengusaha itu
bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
dalam jangka waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Orang atau badan yang mengekspor barang dan/atau menyerahkan Barang Kena Pajak
di Daerah Pabean kepada Pengusaha Kena Pajak, dapat memilih untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak di tempat orang atau badan itu bertempat tinggal atau
berkedudukan.
(3)
Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan.
(4)
Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), wajib menyetor pajak yang terhutang dengan sanksi berupa denda administrasi
sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

www.djpp.depkumham.go.id

(1)
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang:
1) menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
2) mengimpor Barang Kena Pajak tersebut;
3) mempunyai hubungan istimewa dengan Pengusaha yang dimaksud pada huruf a
angka 1) dan angka 2);
4) bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari Pengusaha yang
dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2);
5) menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek
dagang dari Barang Kena Pajak tersebut;
b. penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di
Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang
memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
c. impor Barang Kena Pajak;
d. penyerahan Jasa Kena Pajak.
(2)
Dengan Peraturan Pemerintah :
a. Pajak Pertambahan Nilai dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan Barang
Kena Pajak yang diberlakukan di Daerah Pabean oleh pedagang besar atau
pedagang eceran dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
b. diatur penyerahan jenis-jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

(1)
Di samping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :
a. penyerahan Barang Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan
Barang Mewah di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
b. impor Barang Mewah.
(2)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan
oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

(1)
Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan.
(2)
Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, jumlah
harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa yang terhutang pajak, yang tidak
terhutang pajak, yang dikenakan tarif 0% (nol persen), dan yang dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
(3)
Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih
dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan, sepanjang terhutang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, wajib membuat catatan nilai peredaran bruto secara
teratur, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai itu.

www.djpp.depkumham.go.id

(1)
Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen),
(2)
Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen),
(3)
Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat
diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima
belas per-sen).

(1)
Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua
puluh persen).
(2)
Atas ekspor Barang Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
(3)
Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dapat
diubah menjadi setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).
(4)
Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Kelompok Barang yang dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5)
Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menurut
ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan.

(1)
Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitung dengan
mengalihkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk
masa yang sama.
(3)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan,
maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
(4)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran,
maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak
terhutang dalam Masa Pajak berikutnya, atau dapat dikembalikan.
(5)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak di samping melakukan
penyerahan kena pajak juga melakukan penyerahan tidak kena pajak, sepanjang bagian
penyerahan kena pajak itu dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalam pembukuan,
maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya sebesar Pajak Masukan
yang telah dibayar pada waktu perolehan atau pengimporan Barang Kena Pajak yang
diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak, atau yang dipakai untuk menghasilkan
Barang Kena Pajak.
(6)
Dalam hal bagian penyerahan kena pajak maupun bagian penyerahan tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diketahui dengan pasti, Menteri
Keuangan dapat menetapkan suatu pedoman penghitungan jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan untuk bagian penyerahan kena pajak.
(7)
Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih
dikenakan pajak dengan pedoman Norma Penghitungan, sepanjang terhutang Pajak
Pertambahan Nilai, dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar terhadap
Pajak Keluaran yang harus dipungut, dengan mempergunakan pedoman penghitungan
kredit Pajak Masukan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
www.djpp.depkumham.go.id
(8)
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam ayat (2) bagi
pengeluaran untuk:
a. pembelian Barang atau Jasa sebelum Pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak;
b. pembelian Barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan proses menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
c. pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, stasion wagon, van
dan kombi.

(1)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitung
dengan mengalihkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dengan Dasar Pengenaan
Pajak.
(2)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau
impor Barang Mewah, tidak dapat di- kreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
(3)
Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Mewah dapat meminta kembali pajak
yang dibayar pada waktu perolehan Barang Mewah yang diekspor itu.

(1)
Pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
(2)
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak. maka pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat
pembayaran.

(1)
Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
terhutang pajak di tempat tinggal atau kedudukan mereka dan/atau di tempat usaha
dilakukan.
(2)
Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai lebih dari satu
tempat usaha, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan salah satu tempat usaha
sebagai tempat pajak terhutang.
(3)
Dalam hal impor, pajak terhutang di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan
dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1)
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
(2)
Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.
www.djpp.depkumham.go.id
(3)
Menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Kena Pajak dapat diizinkan oleh
Direktur Jenderal Pajak untuk membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
yang sama selama sebulan takwim setelah akhir bulan takwim yang bersangkutan.
(4)
Pengusaha yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan pajak, hanya membuat
Faktur Pajak sematamata untuk Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha
Kena Pajak.
(5)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat Faktur Pajak untuk setiap pemungutan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(6)
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan catatan tentang penyerahan yang dikenakan
pajak menurut undang-undang ini yang meliputi :
a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak;
c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, dan jumlah Harga Jual atau Penggantian;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Tanggal penyerahan.
(7)
Bentuk ukuran, pengadaan serta tata cara penyampaian Faktur Pajak diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan.
(8)
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur
Pajak menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (6)
dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak.

(1)
Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang
membuat Faktur Pajak.
(2)
Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak
kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

(1)
Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan penghitungan pajak- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 20
(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Masa.
(2)
Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)
Surat Pemberitahuan Masa dianggap tidak dimasukkan jika Pengusaha Kena Pajak
tidak melaksanakan, atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur
dalam ayat (1) dan ayat (2).

www.djpp.depkumham.go.id

(1)
Atas permohonan tertulis Pengusaha Kena Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang
belum
dikompensasikan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(4),
pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-
undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, atau dalam jangka waktu
lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)
Kelebihan pembayaran pajak atas Barang yang diekspor dikembalikan dalam waktu
satu bulan.

Hal-hal yang menyangkut pengertian, tata cara pemungutan dan sanksi administrasi dan
sanksi pidana berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini, yang secara khusus belum
diatur dalam undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

(1)
Dengan berlakunya undang-undang ini:
a. semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Impor Barang
Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum undang-undang ini berlaku, tetap
terhutang pajak menurut Undang-undang Pajak Penjualan 1951;
b. selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka
peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang
belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku.
(2)
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 51

www.djpp.depkumham.go.id