PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
Penerimaan pajak
57.339.900.457.441
0110 Pajak penghasilan (PPh)
27.062.110.847.687
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
20.351.207.294.395
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
2.413.154.639.483
0210 Penerimaan bea masuk
2.578.881.781.217
0220 Penerimaan cukai
4.262.836.727.393
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor
80.985.987.697
0240 Bea meterai
535.338.217.622
0250 Bea lelang
55.384.961.947
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan
gas alam
20.137.068.462.051
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam
20.137.068.462.051
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)
-
Penerimaan negara bukan pajak
10.153.288.059.069
0410 Penerimaan pendidikan
57.928.970.707
0411 Uang pendidikan
55.421.315.419
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
dan akhir pendidikan
1.185.272.312
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek
220.000
0419 Penerimaan pendidikan lainnya
1.322.162.976
0480 Penerimaan pendidikan swadana
319.480.773.070
0481 Penerimaan pendidikan swadana
319.480.773.070
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan
26.664.228.464
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan
874.535.491
0512 Penjualan hasil perternakan
804.800.761
0513 Penjualan hasil perikanan
386.423.430
0514 Penjualan hasil sitaan
7.303.014.748
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi
37.369.011
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil
cetakan lainnya
222.193.614
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
10.496.067.986
0519 Penjualan lainnya
6.539.823.423
0520 Penjualan aset tetap
29.698.723.974
0521 Penjualan rumah, gedung,bangunan, dan tanah 7.389.620.873
0522 Penjualan kendaraan bermotor
620.696.413
0523 Penjualan sewa beli
18.931.395.182
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,
rusak, dihapuskan
2.757.011.506
0530 Penerimaan sewa
12.392.278.509
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
4.279.061.145
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
3.263.323.067
0533 Sewa benda-benda bergerak
3.866.896.741
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
982.997.556
0540 Penerimaan jasa I
600.718.099.158
0541 Penerimaan rumah sakit dan
kesehatan lainnya
10.394.951.455
0542 Penerimaan tempat hiburan,taman,museum
203.793.138
0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor
dan SIM, STNK, BPKB
99.140.572.396
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah
112.725.551.566
0545 Penerimaan hak dan perizinan
334.467.821.316
0546 Penerimaan sensor/karantina, pengawasan,
pemeriksaan
7.348.871.902
Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa
pekerjaan
10.507.129.795
0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama
4.764.718.722
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan
21.164.688.868
0550 Penerimaan Jasa II
750.713.714.052
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan
(jasa giro)
443.294.914.931
0552 Penerimaan iuran hasil hutan,hasil laut,
royalti dan denda
130.812.781.985
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin
3.898.166.489
0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil
11.064.598.730
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa
710.977.542
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan
2.107.108.775
0559 Penerimaan jasa lainnya
158.825.165.600
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
30.921.039.516
0561 Bea visa dan paspor
-
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
0562 Bea konsuler
-
0563 Bea Maritim
-
0564 Bea pemeriksaan
-
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat
keterangan
-
0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan
-
0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri
30.921.039.516
0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa
Swadana
1.695.829.797.368
0581 Penerimaan penjualan swadana
1.920.157.457
0582 Penerimaan sewa swadana
1.343.746.784
0583 Penerimaan jasa swadana
1.692.565.893.127
Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan
33.291.708.120
0611 Legilisasi tanda tangan
74.721.737
0612 Pengesahan surat di bawah tangan
13.452.250
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan
464.959.656
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya
25.397.228.110
0615 Ongkos perkara
1.524.899.513
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
5.816.446.854
0710 Penerimaan dari investasi
5.211.364.314.798
0711 Bagian laba dari BUMN
2.649.852.747.596
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali
pinjaman)
2.561.511.567.202
0810 Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran berjalan
66.830.583.796
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
7.219.398.697
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah
otonom
7.031.453.543
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun
36.514.330.044
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
1.696.827.121
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya
14.264.628.543
0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun
anggaran berjalan
103.895.848
0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran yang lalu
20.570.815.313
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
6.951.966.988
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah
otonom
2.880.392.842
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun
3.432.047.828
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
1.306.138.486
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya
5.968.526.424
0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun
anggaran yang lalu
31.742.745
0880 Penerimaan lain-lain Swadana
15.860.516.865
0881 Penerimaan lain-lain swadana
15.860.516.865
0890 Penerimaan lain-lain
1.281.022.495.359
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka
gaji
1.673.780.564
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan
9.099.989.999
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi
5.951.011.785
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah otonom berdsarkan
SPM nihil KPKN
461.540.201.190
0899 Penerimaan anggaran lainnya
802.757.511.821
JUMLAH
87.630.256.978.561
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
0910 Bantuan Program
-
0920 Bantuan Proyek
11.900.086.735.508
JUMLAH
11.900.086.735.508

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
54.467.377.929
Jumlah Sektor Industri
54.467.377.929
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
125.072.006.040
02.2
Subsektor Kehutanan
334.807.293.453
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan
469.879.299.493
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air
12.969.403.368
03.2
Subsektor Irigasi
13.257.510.991
Jumlah Sektor Pengairan
26.226.914.359
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
117.411.196.055
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
117.411.196.055
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
55.152.109.932
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
29.925.116.059
05.4
Subsektor Keuangan
35.134.442.315.359
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil
79.807.200.319
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan
35.299.326.741.669
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
18.615.837.188
06.2
Subsektor Transportasi Darat
17.649.258.221
06.3
Subsektor Transportasi Laut
133.504.024.072
06.4
Subsektor Transportasi Udara
46.025.515.637
06.5
Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
38.809.555.795
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika
254.604.190.913
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
110.287.006.798
07.2
Subsektor Energi
4.143.159.653
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
114.430.166.451
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
31.679.370.850
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
16.849.877.806
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
48.529.248.656
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
9.470.383.555.516
09.2
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan
52.918.486.326
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
9.523.302.041.842
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
6.973.543.034
10.2
Subsektor Tata Ruang
172.987.500.908
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
179.961.043.942
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
3.366.230.924.757
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
244.182.452.797
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
73.689.310.413
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
8.036.531.886
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
3.692.139.219.853
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
238.778.014.178
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
238.778.014.178
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
93.682.599.603
13.2
Subsektor Kesehatan
424.648.553.608
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
518.331.153.211
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
8.577.175.233
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
3.093.937.999
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
11.671.113.232
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
165.873.481.098
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
829.819.725.929
Jumlah Sektor Agama
995.693.207.027
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
200.331.914.948
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
26.628.908.163
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
1.412.246.175
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik
78.970.672.848
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
307.343.742.134
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
473.394.355.948
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
77.275.107.823
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Hukum
550.669.463.771
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
3.581.324.933.179
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
227.755.925.237
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
3.809.080.858.416
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
66.140.482.474
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
754.850.889.956
19.3
Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa
278.516.520.638
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
1.099.507.893.068
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2
Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
5.249.733.644.000
20.3
Subsektor Pendukung
-
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan
5.249.733.644.000
JUMLAH
62.561.086.530.199
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
1.004.617.898.477
Jumlah Sektor Industri
1.004.617.898.477
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
1.019.058.852.033
02.2
Subsektor Kehutanan
8.488.455.000
Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan
1.027.547.307.033
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air
368.499.502.714
03.2
Subsektor Irigasi
878.305.937.603
Jumlah Sektor Pengairan
1.246.805.440.317
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
135.627.426.594
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
135.627.426.594
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
25.850.928.000
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
40.281.732.702
05.3
Subsektor pengembangan Usaha
Nasional
1.136.492.434.592
05.4
Subsektor Keuangan
2.529.980.000
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil
81.656.624.869
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi
1.286.811.700.163
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
3.280.287.172.600
06.2
Subsektor Transportasi Darat
320.819.933.714
06.3
Subsektor Transportasi Laut
221.614.912.000
06.4
Subsektor Transportasi Udara
184.421.238.749
06.5
Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
13.331.255.000
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika
4.020.474.512.063
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
42.818.907.000
07.2
Subsektor Energi
841.074.477.093
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
83.893.384.093
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
43.693.022.000
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
38.250.817.422
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
81.943.839.422
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
5.534.350.543.000
09.2
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan
1.024.101.907.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
6.558.452.450.000
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
261.429.917.000
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
10.2
Subsektor Tata Ruang
60.246.154.000
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
321.676.071.000
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
2.727.195.006.215
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
124.487.843.577
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
65.506.398.500
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
42.917.710.000
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
2.960.106.958.292
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
313.160.232.800
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
313.160.232.800
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
91.809.569.850
13.2
Subsektor Kesehatan
904.019.613.947
13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
16.770.749.000
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
1.012.599.932.797
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
520.086.485.280
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
32.017.510.000
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
552.103.995.280
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
55.051.113.000
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
152.119.873.000
Jumlah Sektor Agama
207.170.986.000
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi
203.060.053.152
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
83.181.833.000
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
67.213.898.000
16.4
Subsektor Kelautan
27.404.699.500
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
23.265.005.462
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik
112.159.656.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
516.285.145.114
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
10.992.141.000
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
40.784.805.000
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
97.100.542.000
Jumlah Sektor Hukum
148.877.488.000
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
598.685.949.408
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
27.446.776.000
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
626.132.725.408
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
20.462.494.100
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
10.827.304.000
19.3
Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa
117.204.962.468
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
148.494.760.568
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat
741.861.000.000
20.2
Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
246.536.877.897
20.3
Subsektor Pendukung
10.473.589.310
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan
998.871.467.207
JUMLAH
24.051.653.720.628
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
128.725.943.000
Jumlah Sektor Industri
128.725.943.000
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1
Subsektor Pertanian
280.674.590.000
02.2
Subsektor Kehutanan
115.678.000
Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan
280.790.268.000
SEKTOR PENGAIRAN
03.1
Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air
493.909.086.440
03.2
Subsektor Irigasi
360.921.087.480
Jumlah Sektor Pengairan
854.830.173.920
SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
61.513.252.000
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
61.513.252.000
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
19.429.000
05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri
-
05.3
Subsektor pengembangan Usaha
Nasional
168.935.509.000
05.4
Subsektor Keuangan
223.080.038.000
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil
1.896.697.000
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi
339.931.673.000
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1
Subsektor Prasarana Jalan
877.087.991.540
06.2
Subsektor Transportasi Darat
325.868.942.000
06.3
Subsektor Transportasi Laut
281.048.846.000
06.4
Subsektor Transportasi Udara
48.460.526.000
06.5
Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
2.508.504.000
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika
1.634.974.809.540
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1
Subsektor Pertambangan
275.605.031.000
07.2
Subsektor Energi
2.092.773.856.000
Jumlah Sektor Pertambangan & Energi
2.368.378.887.000
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1
Subsektor Pariwisata
1.315.456.000
08.2
Subsektor Pos dan Telekomunikasi
487.618.585.000
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
488.934.041.000
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1
Subsektor Pembangunan Daerah
471.033.887.958
09.2
Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan
126.914.983.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
597.948.870.958
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan Hidup
198.751.664.000
10.2
Subsektor Tata Ruang
44.084.585.756
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
242.836.249.756
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1
Subsektor Pendidikan
836.119.450.592
11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan
52.953.945.000
11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
9.083.000
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah Raga
22.200.000
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
889.104.678.592
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
19.532.025.342
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera
19.532.025.342
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1
Subsektor Kesejahteraan Sosial
9.818.752.000
13.2
Subsektor Kesehatan
255.149.878.900
13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
-
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
264.968.630.900
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1
Subsektor Perumahan dan Permukiman
807.705.609.118
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
6.027.469.000
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
813.733.078.118
SEKTOR AGAMA
15.1
Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
63.383.018.000
15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
11.413.463.000
Jumlah Sektor Agama
74.796.481.000
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi
24.737.063.015
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar
8.808.123.000
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.344.928.000
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
-
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik
1.662.412.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
38.552.526.015
SEKTOR HUKUM
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
1.958.689.000
17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
-
17.3
Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
-
Jumlah Sektor Hukum
1.958.689.000
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1
Subsektor Aparatur Negara
141.405.244.400
18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan
69.274.355.000
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
210.679.599.400
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1
Subsektor Politik
8.458.164.000
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
19.2
Subsektor Hubungan Luar Negeri
-
19.3
Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa
27.396.539.000
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
35.854.703.000
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1
Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat
-
20.2
Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
2.498.042.155.967
20.3
Subsektor Pendukung
-
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan
2.498.042.155.967
JUMLAH
11.900.086.735.508

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas
miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh
ratus tiga puluh empat rupiah).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
TENTANG ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
UMUM
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diajukan oleh Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan
dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1996/1997, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1996/1997. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari
rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan
anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran
Lebih sebesar Rp 1.017.516.727.734 (Satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas
juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
Sisa
Anggaran
Lebih
sampai
dengan
Tahun
Anggaran
1995/1996
sebesar
Rp
6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
Sisa
Anggaran
Lebih
sampai
dengan
Tahun
Anggaran
1996/1997
sebesar
Rp
7.625.198.524.155 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan
(CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PASAL DEMI PASAL