PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang
Islam yang mampu untuk melaksanakan
serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair,
serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
1. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di
luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah
yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan
tahalul.

1. Penyelenggaraan

SK No 004252A

---

PRESIDEN

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah
kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan
Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
1. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.
1. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang
menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh
Menteri.
1. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang
menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh
penyelenggara Ibadah Haji khusus.
1. Jemaah Umrah adalah seseorang yang
melaksanakan Ibadah Umrah.
1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan
oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan
pelayanan yang bersifat umum.
1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat
dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas
melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan,
serta pengendalian dan pengoordinasian
pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri
dan/atau di Arab Saudi.
1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan
oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang
bersifat khusus.

. 1 1. Penyelenggara . .

SK No 004253 A

---

PRESIDEN

1 1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki
izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji
khusus.
1. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya
disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
Ibadah Haji.
1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang
digunakan untuk operasional Penyelenggaraan
Ibadah Haji.
1. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil
pengembangan keuangan haji yang dilakukan
melalui penempatan dan/atau investasi.
1. Dana Elisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil
efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah
Haji.
1. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang
selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah
uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang
akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
1. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah
Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah
bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah
yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
1. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang
diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
1. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang
selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan
wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

1. Kelompok

SK No 004254 A

---

PRESIDEN

1. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang
selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang
menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan
Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari
Menteri.
2r. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya
disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data
dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara
terpadu.
22 Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter
adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji
Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan
penerbangan ke Arab Saudi.
1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan
Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
24 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
25 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
26 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
27 Hari adalah hari kerja.
28 Setiap Orang adalah orang perseorangan danlatau
badan hukum.

Pasal2...
SK No 004255 A

---

PRESIDEN

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:
- syariat;
- amanah;
- keadilan;
- kemaslahatan;
- kemanfaatan;
- keselamatan;
- keamanan;
- profesionalitas;
- transparansi; dan
- akuntabilitas.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:
- memberikan pembinaan, pelayanan, dan
pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah
sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai
dengan ketentuan syariat; dan
- mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam

dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan
membayar setoran awal dan menyerahkan salinan
dokumen kependudukan yang sah.

(2) Warga...

SK No 004256 A

---

PRESIDEN

(2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) meliputi:
- berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
atau sudah menikah;
- memenuhipersyaratankesehatan;
- melunasi Bipih; dan
- belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau
sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling
singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan
Ibadah Haji yang terakhir.
(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dikecualikan bagi:
- petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;
- pembimbing KBIHU; dan
- petugas PIHK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
(41 Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BagianKedua...

SK No 004257 A

---

PRESIDEN

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

(1) Jemaah Haji berhak:

- mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan
nomor porsi dari Menteri;
- mendapatkan bimbingan manasik haji dan
materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan,
dan di Arab Saudi;
- mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi,
dan kesehatan;
- mendapatkan pelayanan transportasi;
- mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji
Indonesia;
- mendapatkan identitas haji dan dokumen
lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
Ibadah Haji;
- mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan
prinsip syariat;
- mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah
Haji penyandang disabilitas;
- mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah
Haji;
- memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
- melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri,
ayah, ibu, anak kandung, atau saudara
kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati
secara tertulis oleh keluarga dengan alasan
meninggal dunia atau sakit permanen menurut
keterangan kesehatan Jemaah Haji.
(21 Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

pelimpahan.

(3) Ketentuan

SK No 004258 A

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan
ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Jemaah Haji berkewajiban:
- mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di
kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
- mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang
terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji
Khusus;
- membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
- melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di
kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melalui
PIHK; dan
- memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan
dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Ketiga
Kuota Jemaah Haji

(1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji

Indonesia.

(2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas kuota:
- haji reguler; dan
- haji khusus.
(41 Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a terdiri atas kuota:

• Jemaah Haji; dan
• petugas haji.

(5) Kuota

SK No 004259 A

---

PRESIDEN

(5) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b terdiri atas kuota:

• Jemaah Haji Khusus; dan
• petugas haji khusus.

(6) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan prinsip transparan dan

proporsional.

(1) Dalam hal terdapat penambahan kuota haji

Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21,
Menteri menetapkan kuota haji tambahan.
(21 Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi

tanggung jawab Pemerintah.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui satuan
kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat
daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Bagian Kedua

SK No 004260 A

---

PRESIDEN

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

### Pasal 1 1

Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi:
- penetapan dan pengisian kuota;
- penetapan BPIH;
- penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan
kesehatan;
- pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan
visa; dan
- penetapan PPIH.

Paragraf 2
Penetapan dan Pengisian Kuota

(1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota

haji provinsi Jemaah Haji Reguler.
(21 Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan prinsip transparan dan

proporsional.

(1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi
kuota haji provinsi.
(21 Pembagian kuota haji reguler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
pertimbangan:

. a. proporsl. .
SK No 004261 A

---

PRESIDEN

- proporsi jumlah penduduk muslim
antarprovinsi; atau
- proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji
antarprovinsi.

(3) Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota

haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada
pertimbangan:
- proporsi jumlah penduduk muslim
kabupaten/kota; atau
- proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di
setiap kabupaten/ kota.
(41 Pembagian dan penetapan kuota haji
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari

setelah penetapan kuota haji Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah
Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65
(enam puluh lima) tahun dengan persentase
tertentu.
(21 Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota
kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

### Pasal 15. . .

SK No 004262 A

---

PRESIDEN

(1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada

hari penutupan pengisian kuota haji
kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang
masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh)
Hari untuk:
- Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau
keluarga;
- Jemaah Haji penyandang disabilitas dan
pendampingnya;
- Jemaah Haji lunas tunda;
- pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan
- Jemaah Haji pada urutan berikutnya;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa

kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran

pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler.

(2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa

pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa
pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari
untuk:
- Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap
sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
- pendamping Jemaah Haji lanjut usia;
- Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau
keluarga;
- Jemaah Haji penyandang disabilitas dan
pendampingnya; dan
- Jemaah Haji pada urutan berikutnya.

(3) Ketentuan

SK No 004263 A

---

PRESIDEN

-L4-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota

haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji di Luar Kuota Haji Indonesia

(1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang

digunakan oleh Jemaah Haji.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang
mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari
pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk
melaksanakan Ibadah Haji.

(1) Visa haji Indonesia terdiri atas:

- visa haji kuota Indonesia; dan
- visa haji mujamalah undangan pemerintah
Kerajaan Arab Saudi.

(2) Warga negara Indonesia yang mendapatkan

undangan visa haji mujamalah dari pemerintah
Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.

(3) PIHK yang memberangkatkan warga negara

Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji
mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi
wajib melapor kepada Menteri.

### Pasal 19. . .

SK No 004264 A

---

PRESIDEN

(1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga

negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa
haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab
Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(3) dikenai sanksi administratif.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang
memberangkatkan warga negara Indonesia yang
mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari
pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Bagian ketiga
Pengorganisasian

Paragraf 1
Umum

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Ibadah Haji.
(21 Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Penyelenggaraan . . .

SK No 004265 A

---

PRESIDEN

(3) Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan

melalui satuan kerja dan PPIH.

(4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat
pusat, dan di Arab Saudi.

Paragraf 2
PPIH

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (3)

dibentuk oleh Menteri.
(21 PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- PPIH pusat;
- PPIH Arab Saudi;
- PPIH embarkasi; dan
- PPIH Kloter.

(3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri

atas unsur:
- kementerian/lembaga terkait; dan
- masyarakat.
(41 PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf d terdiri atas:
- ketua kloter;
- pembimbing Ibadah Haji; dan
- tenaga kesehatan haji.

(5) Calon PPIH harus memenuhi syarat:

- beragama Islam;
- memiliki kemampuan dan pengetahuan di
bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
- memiliki dokumen yang sah;

• PPIH

SK No 004266 A

---

PRESIDEN

-t7-
- PPIH yang bertugas memberikan bimbingan
Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah
Haji; dan
- lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai
kebutuhan.

(6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan
negara.

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan

calon petugas haji daerah kepada Menteri.
(21 Calon petugas haji daerah yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh
Menteri.

(3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi

persyaratan:
- beragama Islam;
- memiliki kemampuan dan pengetahuan di
bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
- memiliki dokumen yang sah; dan
- lulus seleksi.

(4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (21diangkat oleh Menteri.

Pasal24
Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji
Indonesia.

(1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:

• petugas pelayanan umum;

- petugas
SK No 004267 A

---

PRESIDEN

- petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal
dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan
Islam; dan
- petugas pelayanan kesehatan.
(21 Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam
pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan
pelayanan kesehatan di Kloter.

(3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal27

(1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

• pengawas internal; dan
• pengawas eksternal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internal

pemerintah.
pada (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa
Keuangan.

(41 Dewan

SK No 004268 A

---

PRESIDEN

-t9-

(4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil
pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada
DPR RI.

(1) (5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara sesuai dengan kemampuan keuangan
negara.

(1) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
paling banyak 4o/o (empat persen) dari jumlah kuota
petugas.
(21 Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi
pengawas internal sebanyak 4Oo/o (empat puluh
600/o persen) dan pengawas eksternal sebanyak
(enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas.

(3) Komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimana

dimaksud pada ayat (21diatur dan ditetapkan dalam
rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dan
Pemerintah.

Paragraf 4
Misi Haji Indonesia

(1) Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaj.

(1) (2t Amirulhaj sebagaimana dimaksud pada ayat

bertugas memimpin misi Haji Indonesia dan
melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi
selama musim haji.

(3) Dalam...

SK No 004269 A

---

PRESIDEN

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, amirulhaj dibantu oleh 12 (dua belas)
anggota yang terdiri atas:
- 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah;
dan
- 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasi
kemasyarakatan Islam.
(41 Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pendaftaran

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan

sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan di kantor Kementerian Agama di
kabupaten/kota domisili Jemaah Haji.

(1) (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai
dengan nomor urut pendaftaran.
(41 Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan
pemberangkatan Jemaah Haj i.

(5) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor

urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(6) Ketentuan . .

SK No 004270 A

---

PRESIDEN

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan

Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan
pengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Haji
lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Dokumen Perjalanan Ibadah Haji

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan

dokumen perjalanan Ibadah Haji.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan dokumen

perjalanan Ibadah Haji, Menteri berkoordinasi
dengan instansi terkait.

Paragraf 3
Pembinaan

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan

Ibadah Haji kepada Jemaah Haji.
(21 Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan
kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan
setelah melaksanakan Ibadah Haji.

(3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan di bawah
koordinasi Menteri.

(41 Pembinaan .

SK No 004271 A

---

PRESIDEN

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara
terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai
dengan standardisasi pembinaan.

(5) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (41meliputi:
- standar manasik Ibadah Haji; dan
- standar kesehatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Dalam menyelenggarakan bimbingan dan

pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat
melibatkan KBIHU.
(2\ Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam
penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan
manasik haji reguler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan

kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan
setelah melaksanakan Ibadah Haji.
(21 Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan di bawah
koordinasi Menteri.

(3) Dalam

SK No 004272A

---

PRESIDEN

_23_

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan
dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 5
Pelayanan Transportasi

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan

transportasi kepada Jemaah Haji selama
penyelenggaraan Ibadah Haji.
(21 Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
transportasi dari embarkasi pemberangkatan
menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan
pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

(3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari

embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan
pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan
menteri yang menyelenggarakan urllsan
pemerintahan di bidang perhubungan.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke

embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(21 Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan
penyediaan konsumsi Jemaah Haji.

(3) Tanggung jawab

SK No 004273 A

---

PRESIDEN

(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap

Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek

keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab

Saudi dilakukan oleh Menteri.
(21 Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasi
Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Pelayanan Akomodasi

(1) Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah

Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari
Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan.
(21 Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus
memenuhi standar kelayakan dengan
memperhatikan aspek kesehatan, keamanan,
kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta
barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah
ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di
Madinah.

(3) Penyediaan...

SK No 004274 A

---

PRESIDEN

(3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak
dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan
akomodasi tahun sebelumnya.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7
Penyediaan Konsumsi

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan

konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi
standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu,
tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.
(21 Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan

konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8
Pelindungan

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan

pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji
sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan
petugas haji melaksanakan Ibadah Haji.

(2) Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pelindungan:

- warga
SK No 004275 A

---

PRESIDEN

• warga negara Indonesia di luar negeri;
• hukum;
• keamanan; dan
• jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

(3) Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah

Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian
dan lembaga terkait.

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat
huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
(21 Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih.

(3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah

Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi-
antara untuk pemberangkatan sampai keluar
asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk
kepulangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2lMenteri...

SK No 004276 A

---

PRESIDEN

(2) Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60
(enam puluh) Hari terhitung setelah
Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

Bagian Kesatu
Umum

BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan
belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau
sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) BPIH digunakan untuk biaya:

- penerbangan;
- pelayanan akomodasi;
- pelayanan konsumsi;
- pelayanantransportasi;
- pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- pelindungan;
- pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- pelayanankeimigrasian;
- premi asuransi dan pelindungan lainnya;
- dokumen perjalanan;
- biaya hidup;
1. pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab
Saudi;

m pelayanan

SK No 004277 A

---

PRESIDEN

- pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi;
dan
- pengelolaan BPIH.
(21 Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

(1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH

kepada DPR RI untuk keperluan BPIH.
(21 Usulan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI paling
lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penyampaian
laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun sebelumnya.

(1) Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60
(enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri
diterima oleh DPR RI.
(21 Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat
persetujuan dari DPR RI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), besaran BPIH tahun berjalan sama
dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

SK No 004278 A

---

PRESIDEN

Bagian Ketiga
Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama

30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH
mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
(21 Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana
Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul
Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

(3) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara ditetapkan sesuai dengan mekanisme
ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah Haji

(1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi:

• dana setoran awal Bipih; dan
• dana setoran pelunasan Bipih.

(2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening
Badan Pengelolaan Keuangan Haji di BPS Bipih.

(3) Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan oleh Menteri.
(41 Dana setoran pelunasan Bipih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah
besaran Bipih ditetapkan oleh Presiden.

. Pasal 50. .
SK No 004279 A

---

PRESIDEN

(1) Bipih yang telah disetorkan melalui BPS Bipih

dikembalikan bersama Nilai Manfaat jika:
- porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris
bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia
sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- Jemaah Haji membatalkan keberangkatannya
dengan alasan yang sah; atau
- Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya
dengan alasan yang sah.

(2) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji, orang yang
diberi kuasa, atau ahli warisnya.

(3) Jemaah Haji yang dibatalkan keberangkatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus
mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari
Menteri.
(41 Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling lama 3O (tiga puluh) Hari
terhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia,
membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan
keberangkatannya.

Bagian Kelima
Pelaporan

(1) Menteri menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan
Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama
60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya
penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dalam

SK No 004280 A

---

PRESIDEN

(2) Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporan

keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkan
pada kas haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan

pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan

bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari
Menteri.
(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah KBIHU memenuhi persyaratan.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

selama KBIHU menjalankan kegiatan
penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan
Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.

(4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara

berkala.

(1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan

Ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan
dan pendampingan.
(21 KBIHU hanya melakukan bimbingan dan
pendampingan kepada Jemaah Haji yang
memerlukan jasa KBIHU.

Pasal54...

SK No 004281 A

---

PRESIDEN

(1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.

(21 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas
pelayanan KBIHU.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
(41 Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU.
(s) Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat secara elektronik dan/atau
nonelektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi
bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari

Menteri.
(21 Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus
memenuhi persyaratan:
- memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi
dan memenuhi standar pembimbing; dan
- memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135
(seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu)
orang pembimbing.

(3) Dalam

SK No 004282 A

---

PRESIDEN

-JJ-^^

(3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji

paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,
KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk
mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.
(41 KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan dan
pendampingan untuk pembimbing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing,

seleksi dan standar pembimbing, serta
penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh
PIHK.

Bagian Kedua
Persyaratan

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum
harus memenuhi persyaratan :
- dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia
yang beragama Islam;
- terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;

• memiliki...

SK No 004283 A

---

PRESIDEN

c memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia,
dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan
Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan
jaminan bank; dan
d memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

(1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh

PIHK setelah mendapat izin dari Menteri.
(21 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama PIHK menjalankan kegiatan usaha
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pembukaan kantor cabang PIHK harus dilaporkan
kepada Menteri melalui Kementerian Agama di
kabupaten/ kota setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izin
PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

PIHK berhak mendapatkan:
- pembinaan dari Menteri;
- informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah
Haji Khusus;

• informasi

SK No 004284 A

---

PRESIDEN

pada c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus
tahun berjalan di setiap PIHK;
- identitas Jemaah Haji dan asuransi;
- penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan
Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah
Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih
Khusus dan yang akan berangkat pada tahun
berjalan;
- informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi;
dan
- kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas
kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.

(1) PIHK wajib:

- memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan
Ibadah Haji khusus;
- memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah
Haji khusus;
- memberikan pelayanan kesehatan, transportasi,
akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;
- memberangkatkan, melayani, dan
memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai
dengan perjanjian;
- memberangkatkan penanggung jawab PIHK,
petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah
Haji khusus sesuai dengan ketentuan
pelayanan haji khusus;
- memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji
Khusus kepada PIHK lain atas permohonan
jemaah; dan
- melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.

(2)PrHK...

SK No 004285 A

---

PRESIDEN

(21 PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
- teguran tertulis;
- pembekuan izin; atau
- pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Kuota Haji Khusus

(1) Menteri menetapkan kuota haji khusus

(2t Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan
persen) dari kuota haji Indonesia.

(3) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas kuota:

- Jemaah Haji Khusus; dan
- petugas haji khusus.
(41 Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan
urutan pendaftaran secara nasional.

(1) Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) Hari setelah penetapan Menteri.
(21 Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada Hari
penutupan pengisian kuota, Menteri dapat
memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam
waktu 7 (tujuh) Hari untuk:

- Jemaah
SK No 004286 A

---

PRESIDEN

- Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap
sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
- pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
- Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari
mahram atau keluarga;
- Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas
dan pendampingnya; dan
- Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

(3) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama

7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut
berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan
kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7
(tujuh) Hari.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota
haji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan
pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus

yang terdaftar dan yang telah melaporkan kepada
Menteri.
(21 PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus
paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah.

(3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat

puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan
jemaahnya dengan PIHK lain.

(41 Penggabungan

SK No 004287 A

---

PRESIDEN

(41 Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan
jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan
dan dilaporkan kepada Menteri.

(5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui

penggabungan jemaah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4lr, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi
daftar tunggu tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan

Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

(1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih Khusus dan

pelunasan Bipih Khusus untuk Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus.
(21 Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening
Badan Pengelola Keuangan Haji di BPS Bipih
Khusus melalui PIHK.

(3) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih

Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari
standar pelayanan minimum.
(41 Standar pelayanan minimum dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan
oleh Menteri.

(1) Badan Pengelola Keuangan Haji menyerahkan saldo

setoran Bipih Khusus kepada PIHK.

(2) Saldo

SK No 004288 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INDONES!A

(21 Saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah
Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih
khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

(1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS

Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan
perjanjian jemaah dengan PIHK jika:
- porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris
bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia
sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- Jemaah Haji Khusus membatalkan
keberangkatannya dengan alasan yang sah;
atau
- Jemaah Haji Khusus dibatalkan
keberangkatannya dengan alasan yang sah.
(21 Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus,
pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.

(3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan

keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan

secara tertulis dari Menteri.

(4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh)
Hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal
dunia, membatalkan keberangkatannya, atau
dibatalkan keberangkatannya.

BagianKeenam...

SK No 004289 A

---

PRESIDEN

_40_
Bagian Keenam
Petugas

(1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang

penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas
kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah
Haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh
lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke
Arab Saudi.
(21 Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Haji
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab
PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran dan Penundaan

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan

sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
(21 Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh Jemaah
Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan
Siskohat.

(1) (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai
dengan nomor urut pendaftaran.

(4) Nomor

SK No 004290 A

---

PRESIDEN

(4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan
pemberangkatan Jemaah Haji Khusus.

(5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan

nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (41dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus
lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1).

(6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda

keberangkatan dengan alasan yang sah, Jemaah
Haji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu.

Pasal T4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran,
pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan
nomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Haji
Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, dan
penundaan keberangkatan diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedelapan
Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus

(1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan

dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus.
(21 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah
Haji.

Bagian Kesembilan .

SK No 004291 A

---

PRESIDEN

Bagian Kesembilan
Pembinaan

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan

Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus.

(1) (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:
- bimbingan manasik Ibadah Haji;
- pelayanan kesehatan; dan
- pelayananperjalanan.
(21 (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur,
dan terpadu sesuai dengan standardisasi
pembinaan.

(4) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi:
- standar manasik Ibadah Haji;
- standar kesehatan; dan
- standar perjalanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi

pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan

(1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan

kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan
sampai dengan kembali ke tanah air.
(21 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi
organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan
prinsip syariat.

Bagian Kesebelas
SK No 004292 A

---

PRESIDEN

Bagian Kesebelas
Pelayanan Transportasi

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan

transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan
memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan
kenyamanan.

(2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan
- transportasi darat atau udara selama di Arab
Saudi.

(3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan

standardisasi pelayanan minimal transportasi
Ibadah Haji khusus.
(41 Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan
minimal transportasi Ibadah Haji khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

(1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan

akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji
Khusus.
(21 Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan
konsumsi Ibadah Haji khusus.

(3) Ketentuan

SK No 004293 A

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan

minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan

(1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan pelindungan:

- warga negara Indonesia di luar negeri;
- hukum;
- keamanan; dan
- jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
(21 PIHK bertanggung jawab memberikan pelindungan
kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji
khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji
Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan
Ibadah Haji.

(3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,
dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan
Menteri.

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)
huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

(2) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih
Khusus.

(3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak

pemberangkatan sampai dengan pemulangan.

Bagian Keempat Belas
SK No 004294 A

---

PRESIDEN

_45-
Bagian Keempat Belas
Pelaporan

(1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada
Menteri.
(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus;
- jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah
Haji Khusus;
- daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas
PlHK;
- daftar Jemaah Haji Khusus yang batal
berangkat; dan
- Jemaah Haji yang menggunakan visa haji
mujamalah undangan pemerintah Kerajaan
Arab Saudi.

Bagian Kelima Belas
Pengawasan dan Evaluasi

(1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari
terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah
Haji Khusus.
(21 Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi
oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Belas
Akreditasi

(1) Menteri melaksanakan akreditasi PIHK.

(2t Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas
pelayanan PIHK.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
(41 Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK.
(s) Menteri memublikasikan hasil akreditasi PIHK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat secara elektronik dan/atau
nonelektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara

perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
(21 Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah
dilakukan oleh PPIU.

(3) Selain. . .

SK No 004296 A

---

PRESIDEN

(3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan

Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah.
(41 Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapat
keadaan luar biasa atau kondisi darurat.

(5) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan
oleh Presiden.

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah
harus memenuhi persyaratan:
- beragama Islam;
- memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6
(enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang
sudah jelas tanggal keberangkatan dan
kepulangannya;
- memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan
transportasi dari PPIU.

Bagian Kedua
Hak Jemaah Umrah

Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU
meliputi:
- layanan bimbingan Ibadah Umrah;
- layanan kesehatan;

c kepastian

SK No 004297 A

---

PRESIDEN

c kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai
dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis
yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
dan
- melaporkan kekurangan dalam pelayanan
penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan
wisata harus memenuhi persyaratan:
- dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia
beragama Islam;
- terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi
personalia, dan kemampuan finansial untuk
menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan
dengan jaminan bank;
- memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di
Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari
pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata
yang berkualitas dengan memiliki pengalaman
memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar
negeri; dan

• memiliki

SK No 004298 A

---

PRESIDEN

_49_
- memiliki komitmen untuk memenuhi pakta
integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah
Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum
yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah
Umrah.

(1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU

setelah mendapat izin dari Menteri.
(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama PPIU menjalankan kegiatan usaha
penyelenggaraan Ibadah Umrah.

### Pasal 9 1

(1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar

domisili perusahaan.
(21 Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada
kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota
setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan
pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

PPIU berhak mendapatkan:

- pembinaan
SK No 004299 A

---

PRESIDEN

- pembinaan dari Menteri;
- informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah
Umrah; dan
- informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

PPIU wajib:
- menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang
pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima)
orang Jemaah Umrah;
- memberikan pelayanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada
jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang
disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
- memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- memberangkatkan dan memulangkan Jemaah
Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di
Arab Saudi;
- menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada
Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
- melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di
Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan
pada saat akan kembali ke Indonesia.
- membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10
(sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
- memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar
pada tahun hijriah berjalan;
- mengikuti standar pelayanan minimal dan harga
referensi; dan
- mengikuti prinsip syariat.

Pasal95...

SK No 004300 A

---

PRESIDEN

(1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi
administratif berupa:
- teguran tertulis;
- pembekuan izin; atau
- pencabutan izin.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kelima
Pelindungan

(1) Jemaah Umrah mendapatkan pelindungan:

- warga negara Indonesia di luar negeri;
- hukum;
- keamanan; dan
- jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
(21 PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan
kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum,
selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas
umrah melaksanakan Ibadah Umrah.

(3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,
dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakan
Menteri.

(1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

(2)Masa...

SK No 004301 A

---

PRESIDEN

(21 Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak
keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelindungan
PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal
97 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Evaluasi

(1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi

penyelenggaraan Ibadah Umrah.
(21 Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat
pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan,
pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang
dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapat
pencegahan, membentuk tim koordinasi
pengawasan, dan penindakan permasalahan
penyelenggaraan Ibadah Umrah.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi
diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 1OO

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan
kementerian / lembaga terkait.

### Pasal 1O1 ...

SK No 004302 A

---

PRESIDEN

(1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah

Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan
pengenaan sanksi.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil
pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparat
penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketujuh
Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU

(1) Menteri melakukan akreditasi PPIU.

(21 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas
pelayanan PPIU.

(3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga)

tahun.

PPIU Menteri memublikasikan hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO4 kepada
masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap
PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

KOORDINASI

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas

nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) T\rgas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah

Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat

(2), Menteri mengoordinasikan:

- menteri/pimpinan lembaga pemerintah di
tingkat pusat;
- gubernur di tingkat provinsi;
- bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota;
dan
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk
Kerajaan Arab Saudi.
(21 Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan
pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi,
kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan
pembinaan serta pelindungan.

(3) Selain mengoordinasikan kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri bekerja sama dengan pemerintah
Kerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di Arab
Saudi.

### Pasal 109 .

SK No 004304 A

---

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi
Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

### Pasal 1 10

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan

pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.
(21 Pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber-upa
penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan
Ibadah Umrah.

(3) Penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan

Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan
membentuk KBIHU.
(41 Ketentuan mengenai penyuluhan dan pembimbingan
Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

### Pasal 1 1 1

(1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan

pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah
Umrah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pelaporan, pengaduan, dan

penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

BABX...

SK No 004305 A

---

PRESIDEN

PENYIDIKAN

### Pasal 1 12

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hukum acara pidana.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana yang menyangkut
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang
yang diduga melakukan tindak pidana yang
menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah;
- melakukan penggeledahan dan penyitaan
barang bukti tindak pidana yang menyangkut
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- meminta keterangan dan barang bukti dari
orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana yang menyangkut
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

e menangkap

SK No 004306 A

---

PRESIDEN

- menangkap dan menahan dalam koordinasi dan
pengawasan penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
hukum acara pidana;
- membuat dan menandatangani berita acara;
dan
- menghentikan penyidikan apabila tidak
terdapat cukup bukti tentang adanya tindak
pidana yang menyangkut Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya berkoordinasi dengan penyidik
Kepolisian Republik Indonesia.

LARANGAN

### Pasal 1 13

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai
penerima setoran Bipih.

### Pasal 1 14

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHK
dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan
Jemaah Haji Khusus.

### Pasal 1 15

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU
mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah
Umrah.

### Pasal 1 16

SK No 004307 A

---

PRESIDEN
RqPUBLIK INDONESIA

### Pasal 1 16

Setiap Orang dilarang memperjualbelikan kuota Haji
Indonesia.

### Pasal 1 17

Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan
mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah
Umrah.

### Pasal 1 18

PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan
kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Haji Khusus.

### Pasal 1 19

PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan
kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Umrah.

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima
pembayaran Bipih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 113 dipidana dengan pidana penjara paling lama
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp4.O00.0OO.000,OO (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK
dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan
Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp6.000.000.0OO,00 (enam miliar rupiah).

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU
dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan
Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun atau pidana denda paling banyak
Rp6.O0O.O00.0OO,O0 (enam miliar rupiah).

Setiap Orang yang memperjualbelikan kuota Haji
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
banyak tahun atau pidana denda paling
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Setiap Orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau
seluruh setoran Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp8.0O0.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan
keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 18 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp10.000.000.O00,00 (sepuluh
miliar rupiah).

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan
keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan
Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 1O.OOO.O00.000,0O (sepuluh miliar rupiah).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- KBIH yang telah memiliki izin sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan
habis masa berlakunya izin dan harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- PIHK yang telah memiliki izin sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan
habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan

• PPIU

SK No 004310 A

---

PRESIDEN

c PPIU yang telah memiliki izin sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan
habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5036), dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi
Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana
Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .
SK No 004311 A

---

PRESIDEN

Indonesia Nomor 48451 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5036), dinyatakan bubar serta fungsi
dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48451 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
SK No 004312 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lcmbaran Negara Republik
Indonesia.

Disaht<an di Jakarta
pada tanggal 26 April2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Aprll2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

um dan Perundang-undangan,

rra Djaman

SK No 004496 A

---

PRESIDEN