KEPROTOKOLAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan
atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tatadepkumham.go.id
Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan
jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.

1. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat,
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
serta Pejabat Negara dan undangan lain.

1. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga
negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan
lain.

1. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.

1. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi.

1. Tata . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Tata Penghormatan adalah aturan untuk
melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, dan
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.

1. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota
lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiadepkumham.go.id Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas
ditentukan dalam Undang-Undang.

1. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang
menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan,
baik di pusat maupun di daerah.

1. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang
berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau
pribadi ke negara Indonesia.

1. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh
masyarakat yang berdasarkan kedudukan
sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:
- kebangsaan;
- ketertiban dan kepastian hukum;
- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- timbal balik.

### Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:
- memberikan penghormatan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, serta
Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu
Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara,
pemerintahan, dan masyarakat;depkumham.go.idb. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu
acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur
sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang
berlaku, baik secara nasional maupun
internasional; dan

- menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan
antarbangsa.

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang

ini meliputi:
- Tata Tempat;
- Tata Upacara; dan
- Tata Penghormatan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi bagi;
- Pejabat Negara;
- Pejabat Pemerintahan;
- perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional; dan
- Tokoh Masyarakat Tertentu.

## BAB III . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara

Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata
Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

(2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupadepkumham.go.id upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu

yang tidak memungkinkan terlaksananya atau
berlangsungnya Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi, pelaksanaan acara dimaksud
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu
tersebut.

(4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau

Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diputuskan oleh inspektur upacara.

(1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara

dan dilaksanakan oleh panitia negara yang
diketuai oleh menteri yang membidangi urusan
kesekretariatan negara.

(2) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di

lingkungan lembaga negara lain, pelaksanaannya
dilakukan oleh kesekretariatan lembaga negara
dimaksud berkoordinasi dengan panitia negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelenggaraan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat

dilaksanakan di Ibukota Negara Republik Indonesia
atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi

dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan
bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/ataudepkumham.go.idinstansi pemerintahan.

(2) Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh:

- lembaga negara yang kewenangannya disebutkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam
Undang-Undang;
- kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
- organisasi lain.

(3) Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di

Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di
luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh
Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata
Tempat.

### Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara

Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia
ditentukan dengan urutan:
- Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden
Republik Indonesia;
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdepkumham.go.id
Republik Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia;
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia;
- Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- perintis pergerakan kebangsaan/
kemerdekaan;
- duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional;
- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua
Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

• menteri, . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- menteri, pejabat setingkat menteri, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia;
- Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara Tentara Nasional
Indonesia;depkumham.go.idp. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan
anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- pemimpin lembaga negara yang ditetapkan
sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga
negara lainnya yang ditetapkan dengan
undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan
Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil
Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- gubernur kepala daerah;
- pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan
tertentu;
- pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala
Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia,
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik
Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat
eselon I atau yang disetarakan;
- bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan

- Pimpinan . . .
www.djpp.depkumham.go.id

---

- Pimpinan tertinggi representasi organisasi
keagamaan tingkat nasional yang secara
faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah
dan masyarakat.

(2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik
Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).depkumham.go.id Pasal 10

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di provinsi

ditentukan dengan urutan:
- gubernur;
- wakil gubernur;
- mantan gubernur dan mantan wakil gubernur;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya;
- kepala perwakilan konsuler negara asing di
daerah;
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya;
- sekretaris daerah, panglima/komandan
tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua
angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan
tinggi semua badan peradilan, dan kepala
kejaksaan tinggi di provinsi;
- pemimpin partai politik di provinsi yang
memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi;
- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota
Majelis Rakyat Papua;

• bupati/walikota; . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- bupati/walikota;
- Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi
Pemilihan Umum Daerah;
- pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;depkumham.go.idn. wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
- asisten sekretaris daerah provinsi, kepala
dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi
vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan
pejabat eselon II; dan
- kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan
pejabat eselon III.

(2) Penyelenggara negara, perwakilan negara asing

dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh
Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) hadir dalam Acara Resmi di
provinsi menempati urutan Tata Tempat terlebih
dahulu.

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di

kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
- bupati/walikota;
- wakil bupati/wakil walikota;
- mantan bupati/walikota dan mantan wakil
bupati/wakil walikota;

• Ketua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
- sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara
Nasional Indonesia semua angkatan, kepala
kepolisian, ketua pengadilan semua badan
peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di
kabupaten/kota;depkumham.go.idg. pemimpin partai politik di kabupaten/kota
yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
- pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
- asisten sekretaris daerah kabupaten/kota,
kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala
dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat
eselon II, kepala kantor perwakilan Bank
Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi
pemilihan umum kabupaten/kota;
- kepala instansi vertikal tingkat
kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis
instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara
Nasional Indonesia semua angkatan di
kecamatan, dan kepala kepolisian di
kecamatan;
- kepala bagian pemerintah daerah
kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III;
dan
- lurah/kepala desa atau yang disebut dengan
nama lain dan pejabat eselon IV.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat

(1) hadir dalam Acara Resmi di kabupaten/kota,

para pejabat tersebut menempati urutan Tata
Tempat terlebih dahulu.

### Pasal 12depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan

### Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat
tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai
berikut:
- dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat
tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
- dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden
dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau
pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi
kedudukannya.

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat
didampingi istri atau suami.

(2) Istri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat
suami atau istri.

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,

kepala perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakatdepkumham.go.idTertentu berhalangan hadir pada Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak
diisi oleh yang mewakilinya.

(2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan
kedudukan sosial dan kehormatan yang
diterimanya atau jabatannya.

Bagian Kesatu
Upacara Bendera

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:
- Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia;
- hari besar nasional;
- hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
dan
- hari ulang tahun lahirnya provinsi dan
kabupaten/kota.

### Pasal 17 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara
Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:
- tata urutan dalam upacara bendera;
- tata bendera negara dalam upacara bendera;
- tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- tata pakaian dalam upacara bendera.

### Pasal 18depkumham.go.id

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara
bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata
urutan upacara bendera dalam upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
sampai dengan huruf e.

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu
kebangsaan Indonesia Raya;
- mengheningkan cipta;
- pembacaan naskah Pancasila;
- pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- pembacaan doa.

Tata urutan upacara bendera dalam rangka
peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi:

- pengibaran . . .
www.djpp.depkumham.go.id

---

- pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu
kebangsaan Indonesia Raya;
- mengheningkan cipta;
- mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan
tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja
dan lain-lain selama satu menit;
- pembacaan Teks Proklamasi; dan
- pembacaan doa.

### Pasal 21depkumham.go.id

Tata bendera negara dalam upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
meliputi:
- bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari
terbenam;
- tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- penghormatan pada saat pengibaran atau
penurunan bendera.

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c
meliputi:
- pengibaran atau penurunan bendera negara
dengan diiringi lagu kebangsaan;
- iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran
atau penurunan bendera negara dilakukan
oleh korps musik atau genderang dan/atau
sangkakala, sedangkan seluruh peserta
upacara mengambil sikap sempurna dan
memberikan penghormatan menurut keadaan
setempat.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang

dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan
bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan
oleh seluruh peserta upacara.

(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau

penurunan bendera tidak dibenarkan
menggunakan musik dari alat rekam.

### Pasal 23depkumham.go.id

(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan
menurut jenis acara.

(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil

lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau
pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan
jabatannya atau kedudukannya dalam
masyarakat.

(3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil

harian atau seragam resmi lain yang telah
ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil

lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran,
pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau
seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan
kelengkapan dan perlengkapan.

(2) Kelengkapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- inspektur upacara;
- komandan upacara;
- perwira upacara;
- peserta upacara;
- pembawa naskah;
- pembaca naskah; dan
- pembawa acara.depkumham.go.id (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- bendera;
- tiang bendera dengan tali;
- mimbar upacara;
- naskah Proklamasi;
- naskah Pancasila;
- naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- teks doa.

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan terlaksananya tata upacara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tata upacara
dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan
kondisi tersebut.

Bagian Kedua
Upacara bukan Upacara Bendera

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan
untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

### Pasal 27 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam
penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian
upacara.

### Pasal 28depkumham.go.idTata urutan acara bukan upacara bendera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:
- menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya;
- pembukaan;
- acara pokok; dan
- penutup.

(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera

dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang
pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah
kanan mimbar.

## BAB VI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi mendapatdepkumham.go.idpenghormatan.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
- penghormatan dengan bendera negara;
- penghormatan dengan lagu kebangsaan;
dan/atau
- bentuk penghormatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu
lembaga negara lain yang berkunjung ke Negara
Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan sebagai
penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas
timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan
dalam tata pergaulan internasional.

### Pasal 33 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Tamu Negara terdiri atas presiden, raja, kaisar,

ratu, yang dipertuan agung, paus, gubernur
jenderal, wakil presiden, perdana menteri,
kanselir, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

(2) Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara

lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga
negara asing lain, mantan kepaladepkumham.go.idnegara/pemerintahan atau wakilnya, wakil
perdana menteri, menteri atau setingkat menteri,
kepala perwakilan negara asing, utusan khusus
dan tokoh masyarakat asing/internasional
tertentu lain yang akan diatur dengan peraturan
pemerintah.

(3) Kunjungan Tamu Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:
- kunjungan kenegaraan;
- kunjungan resmi;
- kunjungan kerja; atau
- kunjungan pribadi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan
keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu
pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau
daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati
kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

### Pasal 36 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan
dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETENTUAN PENUTUPdepkumham.go.id

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2010

,

BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

www.djpp.depkumham.go.id

---

• 23 -depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id