KOTA PALEMBANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan.
1. Kota Palembang adalah daerah kota yang berada
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4
tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55),
Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat
Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk
Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-undang.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Palembang.

Pasal2...

SK No 207835 A

---

PR.ESIDEN

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan
Kota Palembang berdasarkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55),
Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat
Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57)
tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan,
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor L82tl.

Kota Palembang terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan,
yaitu:
- Kecamatan Ilir Barat Dua;
- Kecamatan Seberang Ulu Satu;
- Kecamatan Seberang Ulu Dua;
- Kecamatan Ilir Barat Satu;
- Kecamatan Ilir Timur Satu;
- Kecamatan Ilir Timur Dua;
- Kecamatan Sukarami;
- Kecamatan Sako;
- Kecamatan Kemuning;
- Kecamatan Kalidoni;
- Kecamatan Bukitkecil;
1. Kecamatan Gandus;
- Kecamatan Kertapati;

• Kecamatan. . .

SK No 207836 A

---

PRESIDEN

• Kecamatan Plaju;
• Kecamatan Alang-alang Lebar;
• Kecamatan Sematangborang;
• Kecamatan Jakabaring; dan
• Kecamatan Ilir Timur Tiga.

(1) Kota Palembang mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Banyuasin;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Banyuasin;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan
Ilir dan Kabupaten Muara Enim; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Banyuasin.

(2) Penegasan batas daerah Kota Palembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Palembang memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran
rendah berupa rawa pasang surut, lebak, dan gambut,
serta daerah aliran sungai yang merupakan bagian dari
potensi kewilayahan;
- potensi industri pengolahan, potensi sumber daya air
berupa sungai beserta anak sungai, serta potensi
pariwisata; dan
- suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku,
kekayaan sejarah Sriwijaya, bahasa, kesenian, dan
kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius, serta
ketinggian adat istiadat masyarakat Palembang.

## BAB III .

SK No 207837 A

---

PR.ESIDEN

### REPUBLIK IHDONESIA

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5
tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-
undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara
tahun 1956 No. 57)l tentang pembentukan Daerah tingkat tl
termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I
Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor l82ll, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kota Palembang dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956
(Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang
Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 57l' tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk
Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan,
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 207838 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
nistrasi Hukum,

E
lr.Jv

vanna Djaman

SK No 209260 A

---

PRESIDEN