PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Perubahan Iklim yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

Panitia Nasional mempunyai tugas : 1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007; 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut : - Ketua : 1.Menteri Negara Lingkungan Hidup; : 2.Menteri Luar Negeri; - Ketua Pelaksana Harian : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Permasalahan Lingkungan Internasional dan Kemitraan; - Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup; - Bidang Substansi 1. Ketua Bidang : Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup; 1. Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar --- Negeri; - Bidang Dukungan Umum 1. Ketua Bidang : Deputi VI Menteri Negara Lingkungan Hidup; 1. Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri; - Bidang Dukungan Strategis Ketua Bidang : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Khusus.

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan lklim.

**(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional memperhatikan** arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari : - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; - Menteri Kelautan dan Perikanan; - Menteri Kehutanan; - Menteri Pertanian; - Menteri Perindustrian; - Menteri Perhubungan; - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; - Menteri Dalam Negeri; - Menteri Keuangan; - Menteri Perdagangan; - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; - Menteri Komunikasi dan Informatika; - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; - Menteri Negara Riset dan Teknologi; - Menteri Sekretaris Negara; - Sekretaris Kabinet; --- - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Badan Intelijen Negara; - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; - Gubernur Provinsi Bali. **(2) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas** memberikan arahan kepada Panitia Nasional. **(3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak** sebagai koordinator Panitia Pengarah.

**(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia** Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara. **(2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

**(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan** pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden. **(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2007.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi** Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, dibentuk Delegasi Republik Indonesia yang bertugas mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi dimaksud. (2 )Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim.** **(3) Susunan keanggotaan Delegasi Republik Indonesia sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional. ---

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007 INDONESIA, ttd.