SATUAN TUGAS PENINGKATAN EKSPOR NASIONAL

Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Satuan Ttrgas Peningkatan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Satgas Peningkatan Ekspor.

Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 1 terdiri atas: - Tim Pengarah; dan - Tim Pelaksana.

**(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** huruf a memiliki tugas sebagai berikut: - merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif; - menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; - menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (busines s not a.s usual) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan d kementerian / lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor. **(2) Susunan . . .** SK No 167307 A --- :rI3 it 't (21 Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan; Wakil Ketua II : Menteri Keuangan; Anggota 1. Menteri Sekretaris Negara; 1. Menteri Dalam Negeri; 1. Menteri Perindustrian; 1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 1. Menteri Luar Negeri; 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 1. Menteri Pertanian; 1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 1. Sekretaris Kabinet; dan 1. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

**(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** huruf b memiliki tugas sebagai berikut: - mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor sesuai kebljakan dan langkah strategis dari Tim Pengarah; - melakukan SK No 167296 A --- PRESIDEN - melakukan pengembangan sumber daya dan industri ekspor termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing; msn6fafkan strategi kerja sama perdagangan ". internasional melalui diplomasi, promosi, informasi produk, dan pengembangan pasar ekspor; - melakukan penguatan daya saing melalui efisiensi dari sisi perizinan dan layanan ekspor dengan cara simplifikasi, sinkronisasi, dan integrasi proses bisnis dan layanan ekspor; - melakukan penguatan integrasi akses pembiayaan ekspor dan layanan asuransi serta penjaminan pembiayaan ekspor antara berbagai lembaga keuangan dengan pelaku usaha dan komoditas ekspornya; dan - menetapkan strategi peningkatan peran ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasiona-l. (21 Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

**(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Peningkatan** Ekspor dibantu oleh Sekretariat dan dapat membentuk Kelompok Kerja. (21 Sekretariat Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex-officio oleh unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **(3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. ### Pasal 7. . . SK No 167304A ---

**(1) Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2, dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, serta pihak lain yang dianggap perlu. (21 Dalam rangka sinergi peningkatan ekspor, menteri/kepala lembaga/ kepala otoritas/ gubernur/ bupati/wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Peningkatan Ekspor.

Ketentuan mengenai tata kerja Satgas Peningkatan Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah. Pasa1 9 **(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** huruf a melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali da-lam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (21 Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Sega1a biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Peningkatan Ekspor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ### Pasal 11... SK No 167305 A --- FRESIDEN 6 ### Pasal 1 1 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2023 INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Bidang Perundang-undangan s dministrasi Hukum, Er!I* aS anna Djaman K SK No 167306A