PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional baik secara multilateral, regional maupun bilateral, terutama guna memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional, dibentuk Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Tim Nasional PPI. ### Pasal 2 … --- PRESIDEN

Tim Nasional PPI bertugas: - Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perdagangan internasional baik dalam forum multilateral, regional maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional; - Menganalisa substansi, proses, hasil, dampak, dan aspek lain perundingan perdagangan internasional yang akan dibahas dalam suatu perundingan perdagangan internasional terhadap kepentingan nasional; - Mempersiapkan dan merumuskan posisi dan strategi suatu perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; - Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam setiap perundingan perdagangan internasional; dan - Melakukan sosialisasi perkembangan dan hasil perundingan perdagangan internasional kepada instansi/lembaga terkait dan masyarakat baik melalui forum koordinasi, lokakarya, seminar maupun publikasi di media cetak dan elektronik.

Susunan Keanggotaan Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut: - Pengarah … --- PRESIDEN - Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; - Ketua merangkap Anggota : Menteri Perdagangan; - Pelaksana Harian Ketua I merangkap Anggota : Halida Miljani; Ketua II merangkap Anggota : Direktur Jenderal Kerjasama Per- dagangan Internasional, Departe- men Perdagangan; Ketua III merangkap Anggota : Duta Besar RI untuk World Trade Organization (WTO) di Jenewa; - Anggota : 1. Direktur Jenderal Perda- gangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan; 1. Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri; 1. Direktur Jenderal Hak Ke- kayaan Intelektual, Departe- men Hukum dan HAM; 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 1. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan; 1. Direktur … --- PRESIDEN 1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan; 1. Direktur Jenderal Per- hubungan Laut, Departemen Perhubungan; 1. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; 1. Sekretaris Jenderal Departe- men Perindustrian; 12 . Sekretaris Jenderal Departe- men Pekerjaan Umum; 1. Direktur Jenderal Bina Pro- duksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika; 1. Sekretaris Jenderal Departe- men Kelautan dan Perikanan; 1. Sekretaris Jenderal Departe- men Energi dan Sumber Daya Mineral; 1. Kepala … --- PRESIDEN 1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional; 1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan; 1. Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pem- bangunan; 1. Deputi Menteri Negara Ling- kungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan; 1. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan; 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum; 1. Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bidang Kerjasama Penanaman Modal; 1. Deputi … --- PRESIDEN 1. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Per- undang-undangan; 1. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

**(1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional PPI dibantu oleh** Tim Penasehat yang terdiri dari : - Prof. Dr. Erman Rajagukguk SH., LL.M; - Ketua Kamar Dagang dan Industri; - Adolf Warouw, SH., LL.M; - DR. Chatib Basri; - DR. Hadi Soesastro; - DR. Syamsul Maarif; - DR. Djisman Simandjuntak; - DR. Hermanto Siregar; - DR. Rosediana Soeharto; - Prof. Hikmahanto Yuwana; - Zen Umar Purba SH.,LL.M; - DR. Bustanil Arifin. **(2) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota Tim** Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI. ### Pasal 5 … --- PRESIDEN

**(1) Tim Nasional PPI berada di bawah dan bertanggung jawab** kepada Presiden. **(2) Tim Nasional PPI melalui Ketua Tim Nasional PPI wajib** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI secara tertulis kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan bagi suatu kebijakan perundingan perdagangan internasional.

Ketua Tim Nasional PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab perundingan perdagangan internasional.

**(1) Pelaksana Harian bertugas :** - membantu Ketua Tim Nasional PPI dalam melaksanakan koordinasi dan kegiatan sehari-hari perundingan perdagangan internasional baik dalam forum multilateral, regional maupun bilateral; - melakukan pengumpulan data, analisa, perancangan posisi, dan pelaporan perkembangan dan hasil perundingan dari setiap Kelompok Perunding; - menyiapkan bahan dan aspek teknis penyelenggaraan sosialisasi perkembangan dan hasil perundingan perdagangan internasional; dan - melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian bahan-bahan dan hasil perundingan perdagangan internasional. **(2) Dalam …** --- PRESIDEN **(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana Harian** bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Nasional PPI.

Penasehat Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas : - memberikan saran, nasehat dan pendapat kepada Tim Nasional PPI terhadap kebijakan perundingan perdagangan internasional sesuai dengan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional; dan - memberikan saran, nasehat dan pendapat kepada Kelompok Perunding, apabila yang bersangkutan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli dalam suatu perundingan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

**(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI, Ketua** Tim Nasional PPI dapat membentuk Kelompok Perunding bagi suatu perundingan perdagangan internasional serta menetapkan tugas Kelompok Perunding tersebut. **(2) Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** terdiri dari : - Tim Perunding, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan pembangunan nasional. - Tim … --- PRESIDEN - Tim Teknis Perundingan, yang bertugas menganalisa, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan suatu perundingan perdagangan internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud huruf a. **(3) Tim Perunding dan Tim Teknis Perundingan sebagaimana** dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Anggota Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pejabat departemen/instansi Pemerintah terkait, tenaga ahli maupun pihak swasta terkait. **(4) Tim Perunding dan Tim Teknis Perundingan sebagaimana** dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi Ketua Kelompok Perunding.

**(1) Apabila dipandang perlu, Ketua Tim Nasional PPI dapat** mengangkat Tenaga Ahli bagi suatu perundingan perdagangan internasional guna memberikan saran, nasehat dan pendapat kepada Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). **(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat** berasal dari Penasehat Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), akademisi, praktisi, asosiasi perusahaan, atau lembaga swadaya masyarakat. ### Pasal 11 … --- PRESIDEN **(3) 11 –**

**(1) Untuk melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Tim Nasional** PPI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Umum yang ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI. **(2) Sekretaris Umum bertugas :** - melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Tim Nasional PPI; - membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Harian; dan - mempersiapkan pertemuan dan rapat baik yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding, Penasehat Tim Nasional PPI, Pelaksana Harian maupun Tim Nasional PPI. **(3) Keanggotaan Sekretariat Pelaksana Harian Tim Nasional PPI** terdiri dari pejabat departemen/instansi Pemerintah terkait dan tenaga peneliti bidang terkait. **(4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pelaksana Harian** Tim Nasional PPI ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.

Mekanisme dan tata kerja Tim Nasional PPI ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI. ### Pasal 13 … --- PRESIDEN

**(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas** Tim Nasional PPI, termasuk penyelenggaraan tugas Pelaksana Harian, penyelenggaraan tugas Sekretariat, penyelenggaraan tugas Kelompok Perunding termasuk biaya perjalanan Kelompok Perunding dan penyelenggaraan tugas Penasehat serta Tenaga Ahli dibebankan pada anggaran Departemen Perdagangan. **(2) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas** anggota Kelompok Perunding dan Tenaga Ahli dari lembaga di luar pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Departemen Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku. ### Pasal 15 … --- PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2005 INDONESIA ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands