Dalam Keputusan
ini yang dimaksud dengan tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Petugas Pemasyarakatan pada:
a. Lembaga Pemasyarakatan;
b. Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
c. Balai Pemasyarakatan; dan
d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan Tunjangan Petugas Pemasyarakatan setiap bulan.
Besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan adalah sebagai berikut:
a. Golongan I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
b. Golongan II sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
c. Golongan III sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak lagi diberikan tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing-masing.
Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
