Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut
BPSK, pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut,
Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan
Kota Tomohon.
Ditetapkan: 2014-01-24
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut
BPSK, pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut,
Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan
Kota Tomohon.
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya
dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat
domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
### Pasal 4 …
www.bphn.go.id
---
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014
INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Siswanto Roesyidi
www.bphn.go.id