DEWAN KAWASAN

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Gubernur Maluku Utara; Anggota Wakil Ketua : Bupati Pulau Morotai; merangkap Anggota Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat; 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara; 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara; 1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara; 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara; 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara; 1. Kepala ... --- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai; 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai; 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pulau Morotai.

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ### Pasal 4 ... ---

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Perekonomian, Ratih Nurdiati