Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

(1) Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan Sekretariat adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(3) Sekretariat secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dan administrasi umum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi penyelesaian sengketa pajak;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi pemeriksaan sengketa pajak;
d. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Organisasi Sekretariat terdiri dari:
a. Sekretaris;
b. Wakil Sekretaris;
c. Sekretaris Pengganti, yang jumlahnya ditentukan menurut kebutuhan;
d. Bagian, yang jumlahnya 5 (lima) Bagian.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan.

(1) Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
(2) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas memimpin Sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris.
(3) Apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris.

Sekretaris Pengganti adalah unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretaris Pengganti mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi penyelesaian sengketa pajak.

Bagian adalah unsur pelaksana sebagaian tugas Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi umum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

(1) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
(2) Masing-masing Bagian membawahkan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Semua unsur di lingkungan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi lain di luar Sekretariat untuk kesatuan gerak, sesuai dengan tugasnya.

(1) Sekretaris adalah jabatan eselon Iia.
(2) Wakil Sekretaris adalah jabatan eselon Iib.
(3) Sekretaris Pengganti dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.

Pejabat di lingkungan Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keungan.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri Negara Sekretaris Negara.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands