KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

**(1) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah instansi** vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. **(2) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh** seorang Kepala. ### Pasal 4… --- PRESIDEN

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : - pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; - pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; - penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; - perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia; - pelayanan hukum; - pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan desiminasi hak asasi manusia; - pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. ### Pasal 6 … --- PRESIDEN

Pada setiap Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah. Bagian Kedua Susunan Organisasi

**(1) Susunan organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi** Manusia terdiri dari : - Divisi Administrasi; - Divisi Pemasyarakatan; - Divisi Keimigrasian; - Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. **(2) Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri** dari 2 (dua) Subbagian. **(3) Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Keimigrasian masing-masing terdiri dari 2 (dua)** Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang. **(4) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan** masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang. Bagian… --- PRESIDEN Bagian Ketiga Eselonisasi

**(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah** jabatan struktural eselon IIa. **(2) Kepala Divisi adalah jabatan struktural eselon IIb.** **(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.** **(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.** TATA KERJA

Setiap Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang. ### Pasal 11… --- PRESIDEN

**(1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri** Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal. **(2) Kepala Divisi Administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab** kepada Kepala Kantor Wilayah. **(3) Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi** Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bersesuaian melalui Kepala Kantor Wilayah. **(4) Dalam hal-hal tertentu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi** Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, wilayah serta lokasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. ### Pasal 13… --- PRESIDEN

Pada instansi vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Jumlah unit organisasi di lingkungan instansi vertikal disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

**(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, organisasi instansi vertikal di** lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini. **(2) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya** dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. ## BAB VI … --- PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2004 INDONESIA, ttd.