Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya.

(1) Biaya untuk pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya adalah

depkumham.go.id

sama dengan pemberian tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, baik secara bersama-sama, maupun sendirisendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
S O E H A R T O

depkumham.go.id