PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 202O

**(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi** Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibentuk Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. **(2) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi** Birokrasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan** dukungan administrasi, teknis, dan substansi kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. **(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud** pada ayat (2), Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional berkoordinasi dengan Sekretaris dan Anggota Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. **(4) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi** Birokrasi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. **(5) Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada** ayat (41 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Reformasi Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Birokrasi Nasional. 3 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

**(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai** berikut: Aparatur a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi; - Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 1. Menteri Keuangan; 1. Menteri Perencanaart Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Menteri Sekretaris Negara; 1. Sekretaris Kabinet. (21 Tirn Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. **(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:** - merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional; - memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; - menetapkan . . SK No 016825 A --- PRESIDEN - menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar- standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi; - melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholdersl; - memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; - memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah; dan - melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (41 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi. 1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasalll ... SK No 016823 A --- PRESIDEN Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2O2l INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Perundang-undangan inistrasi Hukum, lvanna Djaman SK No 016820 A

**(1) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugas dan** fungsinya dibantu oleh Tenaga Ahli. **(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif. **(3) Tenaga...** SK No 016821 A --- PRESIDEN **(1) (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat** diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.