PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

Tanah dan bangunan yang berada dan berdiri di dalam maupun di luar Komplek Gelanggang Olahraga Bungkarno yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno, yang penguasaan dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999 ditetapkan sebagai "Peninggaan Nasional" (National Heritage), dan dilanjutkan penguasaan serta pengelolaannya berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Untuk mengelola Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk : - Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola; dan - Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direksi Pelaksana.

Maksud dan tujuan pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno adalah : - mengurus dan memelihara Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno sebagai "Peninggalan Nasiona" guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan masyarakat; - mengusahakab pemanfaatan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno, untuk menunjang kegiatan dan kemajuan olahraga nasional sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.

1. Susunan keanggotan Badan Pengelola adalah sebagai berikut :a - Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Negara; - Anggota : 1. Menteri Keuangan; 1. Menteri Pendidikan Nasional; 1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; 1. Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta; --- PRESIDEN 1. Ketua… 1. Ketua Umum KONI Pusat. - Seorang Sekretaris merangkap sebagai Anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Persiden tersebut. 1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dibantu oleh sebuah keskretaria yang pembentukan serta struktur organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola

1. Badan Pengelolaan bertugas : - menetapkan kebijakan umum pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno; - mengawasi kebijakn Direksi Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno dan memberikan nasihat kepada Direksi Pelaksana. 1. Kebikan umum pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat **(1) meliputi :** - kebijakan umum pengurusan dan pemeliharaan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno sebagai "Peninggalan Nasional"; dan - kebijakan umum pengusahaan pemanfaatan Komplek Gelanggan Olahraga Bung Karno.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan Pengelola berwenang : - memeriksa kas dan melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi Pelaksana; - meminta penjelasan Direksi Pelaksana mengenai segala persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; - memberikan persetujuan kepada Direksi Pelaksanaan dalam hal melakukan perbuatan hokum tertentu; --- PRESIDEN - meminta… - meminta dan menunjuk auditor independen guna menilai kinerja Direksi Pelaksana; - meminta Direksi Pelaksana untuk mengumumkan laporan keuangankepada masyarakat; - meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu, dan/atau bekerjasama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola melaksanakan sidang pleno sedikitnya sekali dalam satu tahun. 1. Sidang pleno sebagaimana dimaksu dalam aya (1) dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengelola. 1. Dalam hal dipandang perlu, Badan Pengelola dapat meminta Direksi Pelaksana untuk menghadiri sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

1. Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 1. Badan Pengelola melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden. 1. Tata kerja Badan Pengelola ditetapkan oleh Ketua Badan pengelola setelah disetujui dalam sidang Badan Pengelola.

1. Direksi Pelaksana terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.( 1. Pengangkatan Direksi Pelaksana dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatuhan. 1. Masa jabatan Direksi Pelaksana ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 1. Direksi Pelaksana dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya, apabila anggota Direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan tindakan- tindakan yang merugikan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. --- PRESIDEN 1. Ketentuan… 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat Direksi Pelaksana, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

1. Direksi Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengelola. 1. Tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengurusan dan pemeliharaan serta pengusahaan pemanfaatan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi Pelaksana wajib : - menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; - mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; - menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala pelaksanaan tugas pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi Pelaksana berwenang : - mewakili Pemerintah dalam melakukan perbuatan hokum untuk kepentingan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno baik di dalam maupun di luar Pengadilan; - menetapkan kebijakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengelola; - memanfaatkan hasil pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai kebijakan umum yang ditentukan oleh Badan Pengelola. 1. Dalam rangka mengusahakan pemanfaatn Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Direksi Pelaksana wajib memeperolah persetujuan Badan Pengelola terlebih dahulu dalam hal ini mengadakan kerjasama dan/atau perikatan pihak lain sesuai --- PRESIDEN ketentuan yang berlaku. ### Pasal 12…

1. Direksi Pelaksana bertanggung jawab kepada Badan Pengelola dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala pelaksanaan tugasnya kepada Badan-badan Pengelola. 1. Persetujuan Badan Pengelolaan atas laporan tahunan yang disampaikan oleh Ddireksi Pelaksana, membebaskan Direksi Pelaksana dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan tahunan tersebut. 1. Dalam hal laporan tahunan dan/atau menyesatkan, maka Direksi Pelaksana secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 1. Direksi Pelaksana dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungssi, susunan organisasi dan tta kerja, termasuk pelaporan dan pertanggungjwaban Direksi Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

1. Dalam mendukung tugas Direksi Pelaksana dibentuk Satuan Pengawas Intern yang bertugas melaksanakan pengwasan intern keuangan dan operasional Direksi Pelaksana. 1. Satuan Pengawasan Intern sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Direksi Pelaksana. 1. Satuan Pengawas Intern bertugas : - membantu Direksi Pelaksana dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Direksi Pelaksana, serta memberikan saran-saran perbaikan. - Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi Pelaksana. 1. Direksi Pelaksana wajib memperhatikan ddan segera mengambil langkah-langkas yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat --- PRESIDEN oleh Satuan Pengawas Intern. 1. Atas… 1. Atas permintaan tertulis Badan Pengelola, Direksi Pelaksana memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaiman dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

1. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dan Direksi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 5 dan Pasal 10 berasal dari pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 1. Untuk mendukung pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, pemerintah dan/atau pihak lain dapat memberikan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Dalam hal Direksi Pelaksanaan untuk mengelola Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno memperoleh bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka penggunaan bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan setelah dikurangi biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dana surplus tersebut disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelasanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Badan Pengelola.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 --- PRESIDEN INDONESIA ttd