BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Zona I adalah embarkasi Aceh, Medan dan Batam;
1. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
1. Zona III adalah embarkasi Balikpapan dan Makasar.

(1) Menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan pesawat udara untuk

musim haji tahun 2001 yang disesuaikan dengan perbedaan tarif angkutan
udara per zona dan sewa pemondokan di Makkah yaitu:
- Zona I:
1. Paket A sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu
rupiah);
1. Paket B sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu
rupiah);
1. Paket C sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Zona II:
1. Paket A sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
1. Paket B sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
1. Paket C sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

---

PRESIDEN

- Zona III:
1. Paket A sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
1. Paket B sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
1. Paket C sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

(2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus disesuaikan dengan kententuan

yang diatur oleh Menteri Agama.

(1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dibayarkan secara lunas tanpa cicilan.

(2) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dilakukan kepada rekening

Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah
Haji setelah dimulainya pendaftaran haji.

(3) Pendaftaran haji dimulai pada tanggal 1 Agustus 2000 dan ditutup pada

tanggal 16 September 2000 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji,

yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah
haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya penyelenggaraan

ibadah haji dikembalikan seluruhnya.

(1) Jumlah jemaah haji tahun 2001 dibatasi sesuai dengan jumlah kuota yang

ditetapkan.

(2) Apabila pada tanggal 29 September 2000 kuota daerah tidak terpenuhi, maka

sisa kuota tersebut menjadi kuota nasional yang diperebutkan secara bebas
oleh semua propinsi mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 19 Nopember
2000.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Presiden ini
ditetapkan oleh Menteri Agama.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000

INDONESIA,

ttd.