Peraturan Badan Nomor 16-20-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnya.
4. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
5. Aset Valuta Asing adalah aset lancar dalam Valuta Asing yangterdiri atas kas, giro, tabungan, deposito, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (marketable securities), dan tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option.
www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban lancar dalam Valuta Asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap,dan/atau option.
7. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.
8. Rasio Lindung Nilai adalah suatu rasio antara jumlah nilai yang dilindung nilaikan dengan selisih negatif antara Aset Valuta Asing dengan Kewajiban Valuta Asing.
9. Rasio Likuiditas adalah rasioantara total Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.
10. Lembaga Pemeringkat adalahlembaga yang mengeluarkan Peringkat Utang(Credit Rating).
11. PeringkatUtang(Credit Rating)adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaandalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (credit worthiness).

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
Prinsipkehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan:
a. Rasio Lindung Nilai;
b. Rasio Likuiditas; dan
c. Peringkat Utang (CreditRating).

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum tertentu dengan melakukan Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah.
(2) Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari:
a. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditasminimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
(2) Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).

(1) Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Peringkat Utang (Credit Rating) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.
(2) Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.

(1) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA terkait penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank INDONESIA terkait:
a. pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 termasuk pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalulintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.
Pasal10
(1) Bank INDONESIA memantau kepatuhan Korporasi Nonbank dengan melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8.
(2) Dalam hal diperlukan, dalam melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut:
a. Meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait;
b. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi; dan/atau
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank INDONESIA.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari:
1. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing,yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
2. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing,yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan, sampai dengan 31 Desember 2015.
b. ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2015.
Pasal13 Ketentuan mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal11mulai berlaku sejak laporan triwulan ketiga tahun 2015.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2015.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 28 Oktober 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id