Peraturan Badan Nomor 16-8-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah banksebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan Bank.
3. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan.
4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
5. Prinsipaladalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
6. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
7. AcquireradalahBank atau Lembaga Selain Bank yang:
a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquireryang bersangkutan; dan
b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pemegangadalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
10. Pengisian Ulang (top up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
11. DanaFloat adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
12. Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
15. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sertamenggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasismobile maupun berbasisweb dalam rangka keuangan inklusif.
16. AgenLKD adalahpihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbitdalam memberikan LKD.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
b. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. registrasi Pemegang;
b. Pengisian Ulang (top up);
c. pembayaran transaksi;
d. pembayaran tagihan;
e. transfer dana;
f. Tarik Tunai;
g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.
(3) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
a. Pengisian Ulang (top up);
b. pembayaran transaksi;
c. pembayaran tagihan;
d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2) Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank INDONESIA.
(3) Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank INDONESIA jika:
a. Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
b. Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
(4) Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9Bsehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diberikan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bank INDONESIA.
(2) Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan evaluasi atasizin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan dengan mempertimbangkanpaling kurang:
a. tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
b. tingkat kepatuhan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
c. aspek perlindungan konsumen.
(3) Hasil evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Bank INDONESIA untuk MENETAPKAN kebijakan terkait izin yang telah diberikan.
(4) Kebijakan terhadap izin yang diberikan oleh Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. pencabutan izin;
b. mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
c. membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara perpanjangan izin,serta tata cara evaluasi perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan pemberian izinsebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam rangka kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(3) Kebijakan pembatasan dan pembukaan kembali pemberianizin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA.
(2) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
(3) Terhadap kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan umum, dilarang dilakukan secara eksklusif.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kerjasama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
a. penyediaan fasilitas dalam Uang Elektronik berupa:
1. fasilitator registrasi Pemegang;
2. Pengisian Ulang (top up);
3. pembayaran tagihan;
4. Tarik Tunai;
5. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

6. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.
b. penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. penyelenggara transfer dana; atau
b. badan usaha berbadan hukum INDONESIA.
(3) Penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA;
b. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
c. lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(4) Badan usaha berbadan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
b. telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
c. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
d. lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(5) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Pelaksanaan kerjasama Penerbit dengan pihak lain wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama Penerbit dengan pihak lain dan tata cara penyampaian laporan kepada Bank INDONESIA diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggungjawab Penerbit; dan
b. Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang.
(2) Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
b. biaya Pengisian Ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channelpihak lain;
c. biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasamadengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau
d. biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
(3) Dalam hal Penerbit akan mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada Pemegang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan biaya layanan dan besarnya biaya layanan maksimum yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal Penerbit melakukan pengelolaan Nilai Uang Elektronik dan pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang, berlaku ketentuan:
a. pencatatan dan/atau pengelolaan Nilai Uang Elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan/atau pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya; dan
b. nilai yang setara dengan nilai uang tidak dapat dikonversikan menjadi Nilai Uang Elektronik.
9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
(2) Penerbit Uang Elektronik dilarang:
a. MENETAPKAN minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:
1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau
2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem);
b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak; dan/atau
c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem).
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Uang Elektronik yang dapat menyediakan fasilitas transfer dana adalah Uang Elektronik registereddan diproses secara online.
(2) Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib menyediakan fasilitas Tarik Tunai.
(3) Dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana.
(4) Pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui Uang Elektronik selain tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA ini wajib pula tunduk pada peraturan perundang-undangan terkaityang berlaku.
11. Ketentuan Pasal 24 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. memelihara, meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem Uang Elektronik dengan yang lebih aman;
c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan
d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
12. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank INDONESIA berwenang meminta laporan kepada:
a. penyelenggara Uang Elektronik yang belum memperoleh izin Bank INDONESIA; dan
b. penyelenggara alat pembayaran non tunai yang berupa stored value.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
13. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIA PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

(1) Penerbit dapat menyelenggarakan LKD.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD.

Agen LKD sebagaimana dimaksud dalamPasal 24B ayat (2) dapat berupa:
a. penyelenggara transfer danaataubadan usaha berbadan hukumIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat
(2); dan/atau
b. individu.

(1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKDindividu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
(2) Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum INDONESIA;
b. kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
c. telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun;
dan
d. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Penerbit berupa Bank yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu wajib menyampaikan kepada Bank INDONESIA rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
(4) Bank INDONESIA memberikan penegasan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan oleh Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penegasan dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari otoritas pengawasan Bank.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,penyampaian rencanapenyelenggaraan LKD melalui Agen LKDindividu, dan penegasan Bank Indonesiadiatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Agen LKD individu harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
b. memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat2 (dua) tahun;
c. lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit berupa Bank; dan
d. menempatkan depositdengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.
(2) Uang Elektronik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individuadalah Uang Elektronik registered dan diproses secara online.
(3) Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu meliputi:
a. fasilitator registrasi Pemegang;
b. Pengisian Ulang (top up);
c. pembayaran tagihan;
d. Tarik Tunai;
e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;dan
f. fasilitaslain berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Agen LKD individu dan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penerbit yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD harus menyampaikan kepada Bank INDONESIA rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD.
(2) Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Agen LKD.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), Pasal 11A ayat
(4), danPasal 24E ayat (1).

(1) Penerbit yang bekerjasama dengan Agen LKD wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan LKD kepada Bank INDONESIA secara berkala.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus terlebih dahulu memperoleh:
a. izin atau persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi Bank;
atau
b. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi Lembaga Selain Bank.
15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A,Pasal 11B, Pasal 12, Pasal 12A ayat (3), Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24,Pasal 24D, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 29, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. denda;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
d. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Pasal 34 dihapus.
17. Pasal 35 dihapus.
18. Pasal 36 dihapus.
19. Pasal 37 dihapus.
20. Pasal 38 dihapus.
21. Pasal 40 dihapus.
22. Pasal 41 dihapus.
23. Pasal 42 dihapus.
24. Pasal 43 dihapus.
25. Pasal 44 dihapus.
26. Pasal 45 dihapus.
27. Pasal 46 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bank INDONESIA berwenang:
a. meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring,dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhiruntuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
c. membatalkan izin yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
d. mencabut izin Uang Elektronik yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(2) Pelaksanaan kewenangan Bank INDONESIA untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
a. hasil pengawasan Bank INDONESIA yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak dapat menyelenggarakan Uang Elektronik dengan baik;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. hasil evaluasi atas izin penyelenggaraanUang Elektronik yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A;
c. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank INDONESIA untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
d. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank INDONESIA untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA.
(3) Dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik oleh Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan LKD, Bank INDONESIA dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan langsung (on site visit) terhadap Agen LKD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

#### Pasal II
1. Permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).
2. Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap www.djpp.kemenkumham.go.id

berlakudalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini.
3. Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umumyang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
5. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id