Peraturan Badan Nomor 17-24-pbi-2015 Tahun 2015 tentang REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank INDONESIA yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
3. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang Rupiah.

4. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
5. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan dan/atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank INDONESIA.
6. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro.
7. Pemilik Rekening Giro adalah pihak yang mempunyai Rekening Giro.
8. Cek Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
9. Bilyet Giro Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai bilyet giro.
10. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro.
11. Penarikan Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro.
12. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi melalui pendebitan dan pengkreditan, dan pelaporan hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro.

(1) Pihak yang dapat memiliki Rekening Giro adalah sebagai berikut:
a. Pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank INDONESIA yaitu:

1. Bank;
2. Kementerian Keuangan; dan
3. Lembaga atau pihak lain.
b. Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro yaitu:
1. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2;
2. lembaga keuangan internasional;
3. bank sentral negara lain; dan
4. pihak lain.
(2) Penetapan pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank INDONESIA dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran;
b. memiliki hubungan kerjasama internasional dengan Bank INDONESIA secara bilateral atau multilateral;
dan/atau
c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank INDONESIA.
(3) Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.

(1) Bank wajib memiliki Rekening Giro Rupiah.
(2) Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki Rekening Giro Valas.
(3) Selain memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dapat memiliki Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan Bank INDONESIA.
(4) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kementerian Keuangan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus.

(1) Pihak selain Bank dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus.
(2) Kepemilikan Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank INDONESIA.

Rekening Giro hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pihak.

Rekening Giro tidak dapat dijaminkan oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun.

(1) Hubungan hukum antara Bank INDONESIA dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Peraturan Bank INDONESIA ini.
(2) Dalam hal hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan persyaratan atau ketentuan khusus maka tambahan persyaratan atau ketentuan khusus dimaksud ditetapkan dalam surat Bank INDONESIA, kesepakatan bersama, dan/atau perjanjian.

Pemilik Rekening Giro wajib:
a. menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA; dan
b. memberikan keterangan dan data kepada Bank INDONESIA apabila diperlukan.

Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas:
a. penatausahaan seluruh sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank INDONESIA;
b. kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank INDONESIA; dan
c. kebenaran setiap instruksi pendebitan rekening dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

Dalam Penatausahaan Rekening Giro, Bank INDONESIA menyediakan fasilitas berupa:
a. layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro;
b. sarana warkat pembukuan untuk penyetoran dan penarikan Rekening Giro;
c. sarana elektronik bagi Pemilik Rekening Giro tertentu;
dan
d. layanan data dan/atau informasi hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro.

Bank INDONESIA dapat memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

(1) Penyetoran Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan:
a. warkat penyetoran tunai;
b. BG BI;
c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA; dan
d. sarana penyetoran lain.
(2) Penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan:
a. Cek BI;
b. BG BI;
c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA; dan
d. sarana penarikan lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam Rupiah antar Rekening Giro dan dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf c digunakan untuk pemindahan dana antar Rekening Giro atau dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

(1) Sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah sarana yang digunakan oleh Pemilik Rekening Giro di luar Cek BI, BG BI, dan sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA.
(2) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan
b. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro.

(3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b hanya dapat digunakan apabila sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c tidak dapat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu.
(4) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA.

Pihak yang dapat membuka Rekening Giro adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan tertulis; dan
b. memenuhi persyaratan administrasi.
(2) Bank INDONESIA dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Rekening Giro.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh:
a. Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan;
b. Pemilik Rekening Giro lain; atau
c. bukan Pemilik Rekening Giro.

(1) Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh:
a. Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau
b. Bank INDONESIA.
(2) Pemberian kuasa dari Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan pemberian kuasa khusus tanpa hak substitusi atau dengan pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi.
(3) Penarikan Rekening Giro oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terbatas untuk:
a. pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank INDONESIA;
b. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank INDONESIA atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial;
c. pelaksanaan setelmen dana atas transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai setelmen dana;
dan

d. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada:
1. otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati- hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya.; dan/atau
2. lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank INDONESIA.

(1) Penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai.
(2) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah saldo efektif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. nomor rekening; atau
b. nama rekening.
(2) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Bank INDONESIA.
(3) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank INDONESIA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data:
a. direksi, komisaris, dan pemegang saham;
b. pihak yang berwenang mewakili untuk dan atas nama Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a; dan/atau
c. alamat pemilik rekening, Pemilik Rekening Giro menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank INDONESIA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro berdasarkan pertimbangan antara lain:
a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan/atau
b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan Pemilik Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA dapat menutup Rekening Giro atas:
a. permohonan tertulis Pemilik Rekening Giro;
b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro;
atau
c. pertimbangan Bank INDONESIA.
(2) Penutupan Rekening Giro atas pertimbangan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
a. apabila pada satu kantor Bank INDONESIA Pemilik Rekening Giro memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada;
b. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun;
dan/atau
c. Pemilik Rekening Giro dianggap tidak perlu lagi memiliki Rekening Giro.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. saldo Rekening Giro tetap merupakan hak pemilik Rekening Giro sampai dengan batas waktu daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun mulai dikenakan biaya administrasi pada awal tahun ketiga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, pengenaan biaya administrasi, dan penutupan Rekening Giro tidak aktif diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA

Penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat disetujui apabila Pemilik Rekening Giro telah

menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank INDONESIA sebelum pelaksanaan penutupan Rekening Giro.

Dalam hal Rekening Giro telah ditutup maka Cek BI dan/atau BG BI yang masih beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban Rekening Giro dimaksud.

Bank INDONESIA menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro.

(1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bank INDONESIA menyampaikan Rekening Koran posisi akhir tahun kepada Pemilik Rekening Giro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyediaan Rekening Koran serta penyampaian Rekening Koran akhir tahun diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data pada Pemilik Rekening Giro maka Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank INDONESIA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Rekening Koran tersebut.
(2) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening Koran dianggap sebagai data yang benar.

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro.
(2) Bank INDONESIA dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pihak tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis biaya, besarnya biaya, dan tata cara pembebanan biaya diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dalam Penatausahaan Rekening Giro dan/atau keadaan darurat di lokasi Bank INDONESIA, Bank INDONESIA memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemilik Rekening Giro berikut langkah-langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.
(2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian transaksi penyetoran dan/atau penarikan kepada Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keadaan tidak normal dan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Rekening Giro tidak aktif yang telah ada dan masih bersaldo pada saat berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini tetap diperlakukan sebagai Rekening Giro tidak aktif sampai dengan berakhirnya masa daluwarsa pengajuan tuntutan hukum atas Rekening Giro tidak aktif yang bersangkutan dan dikecualikan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b.
(2) Dalam hal saldo Rekening Giro tidak aktif telah melewati masa daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saldo Rekening Giro tidak aktif yang bersangkutan dapat dimasukkan ke dalam rekening penerimaan Bank INDONESIA.

(1) Pemilik Rekening Giro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penarikan dana dengan menggunakan sarana elektronik.
(2) Pemilik Rekening Giro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar; dan/atau
c. pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan Pemilik Rekening Giro.
(3) Ketentuan mengenai besarnya sanksi kewajiban membayar dan pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank INDONESIA dengan pihak ekstern dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern;
b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000;
c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 6/16/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern;
d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/48/PBI/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern;
e. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/32/PBI/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA Dengan Pihak Ekstern; dan
f. ketentuan terkait dengan rekening giro yang bertentangan dengan Peraturan Bank INDONESIA ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY